HARIANTANAHAIR. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa hubungan antara ulama dan umara harus menjadi kemitraan substantif yang berperan langsung dalam perumusan arah kebijakan nasional. Hal itu ia sampaikan saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2026 di Hotel Grand Sahid Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Menurut Menag, kolaborasi itu bukan sekadar hubungan simbolik, tetapi kerja bersama yang menentukan stabilitas dan masa depan bangsa. “Mukernas ini bukan hanya agenda biasa, tetapi wahana evaluasi dan kontemplasi kolektif, bagaimana kita menatap masa depan. Sinergi ulama dan umara harus semakin kokoh,” tegas Nasaruddin.
Menag menyoroti bahwa tantangan bangsa semakin kompleks dan bergerak lebih cepat dari kesiapan banyak sektor. Karena itu, pemerintah membutuhkan partisipasi ulama sejak awal proses pengambilan keputusan. “Sering kali kita diajak memikirkan akibat, padahal sebabnya tidak pernah didiskusikan bersama. Sekarang saatnya menggandeng ulama dari sektor hulu. Saya sudah sering menyampaikan ke Bappenas agar tokoh agama, termasuk MUI, dilibatkan sejak awal. Jangan hanya hadir saat terjadi kebakaran,” ujar Menag.
Komitmen tersebut juga tercermin dari perhatian pemerintah terhadap penguatan kelembagaan MUI, termasuk penyediaan fasilitas sekretariat yang representatif. “Bagaimana mungkin seorang pemimpin mandiri jika sekretariatnya belum memiliki tempat yang memadai? Saya malu jika tidak bisa menghadirkan tempat yang layak,” imbuhnya. Menag menyebut rencana pembangunan pusat ekonomi Islam di pusat kota Jakarta sebagai bagian dari upaya memperkuat peran MUI secara kelembagaan maupun ekonomi.
Selain isu kebangsaan, Menag juga menyinggung besarnya potensi dana umat, baik zakat maupun wakaf, yang belum dikelola optimal. “Kita memiliki raksasa yang sedang tidur. Potensi dana umat bisa mencapai Rp1.200 triliun per tahun. Kita harus memprofesionalkan tata kelola ekonomi umat. Di banyak negara, wakaf bahkan lebih besar dari zakat. Potensi ini belum kita maksimalkan,” jelasnya.
Harmoni Sosial dan Moderasi Beragama Mutlak Dijaga
Sementara itu Ketua Umum MUI, Anwar Iskandar, menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama MUI dan Kementerian Agama dari pusat hingga daerah. Menurutnya, sinergi ini penting untuk meluruskan pemahaman Islam yang moderat serta menjaga kerukunan masyarakat. “Yang sama jangan dibedakan, dan yang berbeda jangan disamakan,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa stabilitas negara hanya dapat terwujud jika toleransi dijaga. Antar sesama Muslim tidak boleh saling mengkafirkan, sementara sesama anak bangsa harus saling menghargai.
Di sektor ekonomi, Ketua MUI mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi tidak membuat rakyat hanya menjadi konsumen. “Pertumbuhan ekonomi harus diiringi keadilan. Rakyat jangan sekadar menjadi objek, tetapi pelaku utama ekonomi,” katanya.
Mukernas 2026 diharapkan menghasilkan rekomendasi yang memperkuat sinergi ulama–umara dalam menjaga keutuhan bangsa, memperkokoh ekonomi umat, serta memastikan kebijakan publik selaras dengan nilai moral dan keagamaan. “Penguasa yang baik harus kita dukung, yang kurang baik kita nasihati, bukan diolok-olok, karena agama itu nasihat,” tegas Ketua MUI. Melalui kolaborasi strategis ini, peran ulama dan umara ditegaskan bukan sekadar simbol kolaborasi, tetapi fondasi kokoh dalam menopang stabilitas nasional dan pembangunan umat.
Mukernas MUI yang digelar tahun ini merupakan tindak lanjut dari hasil Munas MUI 20–23 November 2025. Ketua Panitia Mukernas I, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, menjelaskan bahwa Munas tidak hanya menetapkan kepengurusan baru, tetapi juga merumuskan program dan rekomendasi strategis. “Hasil program dan rekomendasi tersebut harus ditindaklanjuti agar amanat pimpinan dapat dijalankan secara optimal. Ini satu kesatuan langkah dalam pelayanan kepada umat,” ujarnya.
Sedangkan Prof Sudarnoto menegaskan bahwa MUI terus memperkuat kelembagaan melalui tata kelola yang lebih profesional dan transparan. Menurutnya, langkah-langkah strategis MUI ke depan dimulai dari forum Mukernas ini. Mukernas I 2026 dibagi ke dalam dua komisi utama, yakni komisi program kerja dan komisi organisasi, agar pembahasan lebih fokus. Usai Mukernas, akan digelar pertemuan antara Dewan Pimpinan MUI dengan seluruh pengurus MUI provinsi untuk memperkuat koordinasi nasional.
