Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengunjungi IKN untuk pertama kalinya sejak dilantik. Pemerintah menegaskan Nusantara akan menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028.
HarianTanahAir | Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya menginjakkan kaki di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk pertama kalinya sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Kunjungan perdana tersebut dilakukan pada Senin (12/1/2026), menandai sinyal kuat keberlanjutan proyek IKN di era pemerintahannya.
Dalam rangkaian kunjungannya ke Kalimantan, Presiden Prabowo terlebih dahulu meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi, dengan acara puncak berlangsung di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Usai agenda tersebut, Prabowo melanjutkan perjalanan ke Balikpapan, Kalimantan Timur, untuk meresmikan proyek strategis nasional Refinery Development Master Plan (RDMP).
Menjelang malam hari, Prabowo bertolak ke IKN menggunakan helikopter. Setibanya di kawasan Nusantara, Presiden disambut langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Kunjungan ini menjadi momen penting, mengingat hingga awal 2026 Presiden Prabowo belum tercatat melakukan kunjungan kerja resmi ke IKN, meski pembangunan dan perencanaan kawasan terus berjalan. Presiden dijadwalkan bermalam di IKN, dan pada Selasa (13/1/2026) akan meninjau langsung sejumlah titik strategis pembangunan guna melihat progres serta kesiapan infrastruktur.
Dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden, kunjungan tersebut disebut sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai rencana dan berkelanjutan.
IKN di Era Prabowo: Ibu Kota Politik 2028
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, IKN Nusantara ditargetkan menjadi Ibu Kota Politik Indonesia yang mulai beroperasi pada 2028. Target tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
Dalam beleid tersebut ditegaskan, pemindahan dan pembangunan kawasan IKN merupakan bagian dari strategi besar mewujudkan pusat pemerintahan politik nasional. Pemerintah pun merinci sejumlah fokus pengembangan ke depan, di antaranya:
-
Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 800–850 hektare
-
Perkantoran dibatasi hanya 20% dari total lahan
-
Hunian layak dan berkelanjutan mencapai 50% dari lahan tersedia
-
Ketersediaan sarana prasarana dasar mencapai 50%
-
Indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan ditargetkan 0,74
Selain itu, pemerintah juga merencanakan pemindahan 1.700 hingga 4.100 Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai tahap awal penguatan fungsi pemerintahan di IKN.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan, komitmen Presiden Prabowo terhadap masa depan IKN bahkan telah disampaikan di forum internasional, termasuk G20, sekaligus menepis keraguan pasar terkait keberlanjutan proyek tersebut di masa transisi pemerintahan. (AKH)
