HARIANTANAH AIR I JAKARTA — Krisis iklim bukan hanya soal hutan yang terbakar, sungai yang tercemar, atau cuaca yang kian sulit diprediksi. Dampaknya juga bisa terasa di meja makan, biaya kesehatan, hingga pendapatan pekerja. Pesan inilah yang dibawa Greenpeace Indonesia ketika membentangkan dua spanduk raksasa di Monumen Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa, 20 Oktober 2026.
Aksi tersebut berlangsung bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dua spanduk berwarna kuning itu menyampaikan kritik yang sulit diabaikan. Salah satunya bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”. Spanduk lainnya mempertanyakan respons pemerintah terhadap bencana ekologis dan kesulitan hidup masyarakat.
Bagi Greenpeace, persoalan lingkungan tidak bisa dipisahkan dari kondisi ekonomi warga. Ketika bencana ekologis semakin mengganggu kehidupan, masyarakat tidak hanya menghadapi ancaman terhadap keselamatan, tetapi juga risiko kehilangan pendapatan dan meningkatnya pengeluaran sehari-hari.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mengatakan cuaca ekstrem dan bencana ekologis dapat mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, serta mendorong kenaikan harga pangan.
Kabut asap berkepanjangan, misalnya, dapat mengganggu kesehatan sekaligus aktivitas ekonomi masyarakat. Dampak semacam ini membuat krisis lingkungan bukan lagi persoalan yang jauh dari kehidupan sehari-hari.
“Dampak krisis iklim hari ini sudah dirasakan di kehidupan sehari-hari,” kata Jeanny, seperti dikutip Katadata pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Ketika Krisis Lingkungan Masuk ke Dompet Warga
Krisis iklim kerap dibicarakan melalui angka emisi, luas hutan yang hilang, atau target pengurangan karbon. Padahal, bagi warga yang berhadapan langsung dengan dampaknya, persoalan tersebut juga menyangkut pertanyaan yang lebih sederhana: apakah mereka masih bisa bekerja dengan aman, memenuhi kebutuhan keluarga, dan membeli pangan dengan harga terjangkau?
Kelompok pekerja dengan kondisi ekonomi rentan berisiko menghadapi tekanan berlapis ketika bencana mengganggu aktivitas ekonomi. Gangguan kesehatan dapat menambah pengeluaran, sementara terhambatnya mata pencaharian dapat mengurangi pemasukan.
Dalam situasi seperti ini, kebijakan lingkungan semestinya tidak berjalan sendiri. Upaya menghadapi perubahan iklim perlu terhubung dengan perlindungan sosial, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan pekerjaan.
Greenpeace mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran lebih serius menangani krisis iklim dan menghentikan bencana ekologis yang membebani masyarakat. Organisasi lingkungan tersebut juga menyoroti kesenjangan antara harapan terhadap peningkatan kesejahteraan dan kenyataan yang dihadapi kelompok rentan.
Tantangannya bukan sekadar membuat program atau menyampaikan komitmen. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil mampu mengurangi risiko lingkungan sekaligus melindungi masyarakat dari dampak ekonominya.
Polisi Evakuasi Enam Aktivis
Aksi Greenpeace itu berlangsung sekitar pagi hari. Enam aktivis, terdiri atas empat laki-laki dan dua perempuan, membentangkan spanduk dari bagian atas Monumen Selamat Datang.
Polisi bersama unsur TNI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian melakukan evakuasi. Menurut keterangan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Reynold E. P. Hutagalung yang diberitakan ANTARA, seorang aktivis perempuan terlihat lemas ketika turun dan dibawa menggunakan ambulans untuk mendapatkan penanganan medis.
Reynold menyatakan kepolisian menghormati hak masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, ia mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi harus memperhatikan keselamatan, ketertiban umum, dan perlindungan cagar budaya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menyatakan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi, sembari mengingatkan agar aksi tidak mengganggu ketertiban umum.
Penertiban aksi dan evakuasi para aktivis menjadi bagian dari peristiwa tersebut. Namun, substansi kritik yang mereka sampaikan tetap menyisakan pertanyaan bagi pemerintah: seberapa jauh kebijakan penanganan krisis iklim mampu menjawab beban nyata yang dirasakan masyarakat?
Bukan Sekadar Spanduk di Bundaran HI
Aksi Greenpeace mempertemukan dua persoalan yang sering dibahas secara terpisah: kerusakan lingkungan dan meningkatnya tekanan biaya hidup.
Padahal, keduanya dapat saling berkaitan. Bencana ekologis berpotensi mengganggu produksi dan distribusi pangan, merusak sumber penghidupan, serta meningkatkan kebutuhan pengeluaran rumah tangga. Besarnya dampak bergantung pada jenis bencana, wilayah, dan kemampuan masyarakat untuk pulih.
Karena itu, ukuran keberhasilan kebijakan iklim tidak cukup berhenti pada dokumen perencanaan atau target yang diumumkan pemerintah. Publik juga perlu melihat pelaksanaannya: apakah risiko bencana berkurang, apakah masyarakat rentan terlindungi, dan apakah sumber penghidupan mereka semakin aman?
Pemerintah memiliki pekerjaan besar untuk menjawab pertanyaan tersebut melalui kebijakan yang terukur, transparan, dan dapat dievaluasi masyarakat.
Dua spanduk di Bundaran HI mungkin telah diturunkan. Namun, pesan yang dibawanya jauh lebih besar daripada aksi beberapa jam di pusat Jakarta.
Ketika lingkungan memburuk dan biaya hidup menekan rumah tangga, krisis iklim bukan lagi sekadar isu hijau. Ia menjadi persoalan tentang kualitas hidup, keadilan ekonomi, dan tanggung jawab pemerintah kepada warganya.
