Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik bank syariah lebih mahal dan menyulitkan. Pernyataan ini menjadi wake-up call bagi industri untuk berbenah dan meningkatkan efisiensi.
HarianTanahAir | JAKARTA — Kritik tajam datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terhadap praktik perbankan syariah nasional. Dalam sebuah forum ekonomi syariah, ia menyoroti fakta di lapangan: biaya layanan dan pembiayaan bank syariah dinilai lebih mahal dibandingkan bank konvensional.
“Kalau saya tanya ke pelaku bisnis, lebih mahal atau lebih murah? Rata-rata lebih mahal. Bahkan lebih menyulitkan,” ujarnya.
Pernyataan itu langsung memantik diskursus luas. Sebab, ekonomi syariah selama ini diposisikan sebagai alternatif sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan menenangkan bagi pelaku usaha. Namun, jika biayanya justru lebih tinggi, di mana letak keunggulan kompetitifnya?
Bukan Sekadar Ganti Istilah
Bagi Purbaya, persoalan utama bukan pada label “syariah” atau “konvensional”, melainkan pada esensinya. Ia mengingatkan agar praktik ekonomi syariah tidak berhenti pada perubahan terminologi—mengganti istilah bunga menjadi margin atau bagi hasil—tanpa menghadirkan efisiensi nyata.
Menurutnya, sistem keuangan berbasis syariah harus mampu:
-
Menghadirkan biaya yang kompetitif
-
Mendukung kegiatan produktif
-
Berjalan secara adil dan efisien
Tanpa tiga elemen itu, bank syariah akan sulit bersaing di pasar yang semakin rasional dan berbasis angka.
Respons: Soal Risiko dan Skala
Menanggapi kritik tersebut, Wakil Presiden RI ke-13 Ma’ruf Amin mengajak publik melihat persoalan secara lebih komprehensif.
Menurutnya, dalam sistem bagi hasil, bank syariah turut menanggung risiko usaha nasabah. Artinya, potensi keuntungan yang terlihat besar selalu dibarengi risiko yang juga lebih tinggi dibandingkan bunga tetap di bank konvensional.
Namun Ma’ruf mengakui, ada faktor lain yang membuat biaya syariah terkesan lebih mahal: skala industri yang masih relatif kecil. Volume usaha yang belum besar menyebabkan ongkos operasional per transaksi lebih tinggi.
“Yang harus dibenahi bukan prinsip syariahnya, tetapi efisiensi dan struktur biayanya,” tegasnya.
Tantangan Fundamental: Skala dan Cost of Fund
Wakil Kepala Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF, Handi Risza, menambahkan bahwa pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang lebih proporsional bagi bank syariah.
Beberapa langkah yang disorot antara lain:
-
Penempatan dana giro pemerintah secara lebih adil
-
Insentif pajak untuk bank syariah
-
Penguatan permodalan bank syariah BUMN
-
Penambahan entitas bank syariah baru
Langkah-langkah tersebut diyakini dapat menekan cost of fund sehingga pembiayaan menjadi lebih murah dan kompetitif.
Wake-Up Call untuk Industri
Kritik Menkeu bisa dibaca sebagai wake-up call bagi industri perbankan syariah. Pasar hari ini tidak hanya membeli nilai, tetapi juga harga dan kemudahan layanan.
Jika bank syariah ingin memperbesar pangsa pasar yang masih bertahan di level satu digit, maka transformasi efisiensi menjadi agenda wajib. Digitalisasi, konsolidasi, dan integrasi ekosistem menjadi kata kunci.
Di level strategis, diskursus ini justru positif. Sebab kritik dari regulator fiskal membuka ruang perbaikan struktural yang lebih mendalam.
Pada akhirnya, ekonomi syariah bukan sekadar identitas. Ia harus membuktikan diri sebagai sistem yang:
-
Kompetitif secara harga
-
Kredibel secara prinsip
-
Relevan secara bisnis
Karena dalam industri keuangan, nilai tanpa efisiensi akan sulit bertahan. Dan efisiensi tanpa nilai, kehilangan arah. (AKH)
