“Tidak klopnya begini. Di atas itu kan disebutkan bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan situasi keamanan karena adanya perang Iran versus Amerika-Israel di Timur Tengah, maka situasi dinyatakan Siaga 1. Oke,” ujar Hasanuddin, Senin (9/3/2026).
HarianTanahAir | Jakarta ~ Langkah Tentara Nasional Indonesia menetapkan status Siaga 1 bagi seluruh pasukan menuai sorotan dari parlemen. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Komisi I, TB Hasanuddin, menilai kebijakan tersebut kurang relevan jika dikaitkan dengan dinamika konflik di Timur Tengah yang menjadi latar belakang keputusan tersebut.
Menurutnya, pola peperangan modern di kawasan itu saat ini lebih mengandalkan teknologi canggih seperti drone, pesawat tempur, dan rudal jarak jauh, bukan lagi dominasi pasukan darat dalam jumlah besar.
“Tidak klopnya begini. Di atas itu kan disebutkan bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan situasi keamanan karena adanya perang Iran versus Amerika-Israel di Timur Tengah, maka situasi dinyatakan Siaga 1. Oke,” ujar Hasanuddin, Senin (9/3/2026).
Perang Modern Didominasi Teknologi
Hasanuddin menilai kondisi konflik di Timur Tengah saat ini sangat berbeda dengan pola perang konvensional di masa lalu. Dalam berbagai eskalasi militer terbaru, penggunaan teknologi militer menjadi faktor penentu utama.
Senjata seperti peluru kendali, drone tempur, hingga pesawat udara kini menjadi alat utama dalam operasi militer, sementara keterlibatan pasukan darat relatif lebih terbatas.
Karena itu, ia menilai pendekatan peningkatan kesiagaan dengan menempatkan pasukan untuk patroli di darat tidak sepenuhnya relevan dengan karakter konflik yang sedang terjadi.
“Tapi deployed-nya, penggunaan pasukannya kalau kita lihat berdasarkan kenyataan perang itu menggunakan peluru kendali, drone, pesawat udara. Nah kalau yang ditempatkan misalnya pasukan satuan-satuan biasa untuk patroli di gang-gang di darat kan irrelevant,” kata Hasanuddin.
Panglima TNI Tetapkan Siaga 1
Sebelumnya, Agus Subiyanto, selaku Panglima Tentara Nasional Indonesia, menerbitkan surat telegram yang menetapkan status Siaga 1 bagi seluruh jajaran TNI.
Kebijakan tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Aulia Dwi Nasrullah, sebagai langkah antisipatif terhadap dinamika konflik global yang berpotensi berdampak pada stabilitas keamanan.
Menurut Aulia, keputusan itu juga merupakan bagian dari evaluasi situasi keamanan nasional.
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut sejalan dengan mandat undang-undang yang menugaskan TNI menjaga kedaulatan dan keutuhan negara.
“Perlu saya sampaikan bahwa sesuai yang diamanatkan dalam UU TNI, salah satu tugas pokok TNI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara,” ujar Aulia, Minggu (8/3/2026).
Perlu Penyesuaian dengan Dinamika Ancaman Modern
Perdebatan mengenai kebijakan Siaga 1 ini menunjukkan pentingnya menyesuaikan strategi pertahanan dengan perubahan karakter ancaman global.
Perang modern kini tidak hanya terjadi di medan tempur konvensional, tetapi juga melibatkan teknologi tinggi, perang siber, hingga sistem senjata jarak jauh.
Karena itu, penguatan sistem pertahanan dinilai tidak hanya bergantung pada jumlah pasukan, tetapi juga pada kemampuan teknologi, intelijen, serta kesiapan menghadapi ancaman non-konvensional.
Di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, langkah antisipatif tetap diperlukan. Namun, strategi yang diambil juga harus selaras dengan perkembangan pola konflik modern. (AKH)
