HARIANTANAHAIR.COM | JAKARTA  —  Angka Rp79,56 triliun akan kembali menjadi pusat perhatian di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 22 September 2026. DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan menandatangani persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna.

Angkanya besar. Tetapi justru karena itu pertanyaannya sederhana: seberapa besar uang publik tersebut benar-benar mengubah kehidupan warga Jakarta?

Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebelumnya menyepakati Raperda Perubahan APBD 2026 senilai tepat Rp79.562.435.180.601. Kesepakatan itu dicapai dalam Rapat Pimpinan Gabungan pada 14 September 2026.

Nilai tersebut lebih rendah dibanding APBD 2026 yang ditetapkan sebelumnya, yakni Rp81,32 triliun. Dengan demikian, terjadi penyusutan sekitar Rp1,76 triliun atau sekitar 2,2 persen.

Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengatakan penurunan tersebut dipengaruhi antara lain oleh tidak tercapainya target penerimaan pajak dan perubahan Dana Bagi Hasil (DBH). Konsekuensinya, Pemprov DKI harus melakukan rasionalisasi dan efisiensi pada sejumlah perangkat daerah.

Namun Suhud mengatakan penghematan tersebut diupayakan tidak menyentuh layanan dasar.

“Pendidikan, kesehatan, kemudian bantuan sosial, itu yang selalu kita jaga,” kata Suhud pada 17 September 2026.

Di sinilah persoalan APBD Jakarta menjadi lebih menarik.

Sebab APBD bukan sekadar daftar angka dalam dokumen pemerintah. Ia pada akhirnya harus diterjemahkan menjadi sekolah yang layak, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, bantuan sosial yang tepat sasaran, transportasi publik yang terjangkau, lingkungan yang lebih bersih, serta ruang hidup yang lebih manusiawi.

Rp79,56 Triliun dan Jakarta yang Belum Selesai

APBD Jakarta 2026 sejak awal memang diarahkan untuk menangani sejumlah persoalan besar: sampah, banjir, stunting, kemiskinan, dan kemacetan.

Dalam APBD awal 2026 sebesar Rp81,32 triliun, Pemprov DKI mengalokasikan antara lain Rp19,75 triliun untuk fungsi pendidikan, Rp17,58 triliun untuk program peningkatan modal manusia, Rp7,82 triliun untuk mobilitas dan kawasan berorientasi transit, serta Rp6,27 triliun untuk pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim.

Di sektor pendidikan, anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dialokasikan Rp3,25 triliun. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU memperoleh sekitar Rp399 miliar. Untuk sekolah swasta gratis dialokasikan Rp282,46 miliar, sementara rehabilitasi sekolah dan fasilitas pendidikan mendapat Rp126,12 miliar.

Di sektor kesehatan, anggaran BPJS Kesehatan mencapai Rp1,40 triliun. Pembangunan fasilitas kesehatan mendapat Rp360,49 miliar dan pengadaan alat kesehatan Rp165,16 miliar.

Sementara di bidang sosial, Pemprov mengalokasikan Rp625,89 miliar untuk Kartu Lansia Jakarta, Rp100,10 miliar untuk Kartu Anak Jakarta, dan Rp76,45 miliar untuk Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa uang publik memang diarahkan ke sektor yang bersentuhan langsung dengan warga.

Tetapi Jakarta memiliki persoalan lain: besarnya anggaran tidak otomatis sama dengan besarnya dampak.

Kemiskinan Turun, Tapi Belum Hilang

Data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta menunjukkan persentase penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 3,96 persen. Angka itu turun tipis dari 4,03 persen pada September 2025.

Jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 432,62 ribu orang. Artinya, di balik persentase yang tampak kecil, terdapat ratusan ribu warga yang masih berada di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan Jakarta pada Maret 2026 mencapai Rp925.525 per kapita per bulan. Karena rata-rata rumah tangga miskin memiliki 4,89 anggota keluarga, garis kemiskinan rata-rata sebuah rumah tangga miskin mencapai sekitar Rp4,53 juta per bulan.

Angka terakhir ini penting.

Jakarta adalah kota dengan biaya hidup tinggi. Karena itu, ukuran kesejahteraan tidak cukup hanya melihat apakah seseorang masih berada di atas atau di bawah garis kemiskinan.

Warga yang secara statistik tidak masuk kategori miskin pun bisa menghadapi tekanan biaya sewa, pangan, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan anak.

Di sinilah kualitas belanja pemerintah diuji.

Ketua DPRD: APBD Besar Belum Otomatis Mendorong Kesejahteraan

Suhud sebelumnya menyampaikan kritik yang cukup keras terhadap efektivitas APBD Jakarta.

Menjelang usia lima abad Jakarta, ia mengatakan besarnya APBD belum otomatis mendorong kesejahteraan. Menurut dia, pembangunan tidak cukup hanya terlihat di pusat kota, tetapi juga harus terasa di kawasan pinggiran.

Ia menyinggung masih banyaknya penerima KJP sebagai salah satu gambaran bahwa persoalan kemiskinan dan ketimpangan belum selesai.

Pernyataan itu menempatkan APBD pada ukuran yang lebih sulit daripada sekadar serapan anggaran.

Bukan berapa rupiah yang dibelanjakan, melainkan berapa banyak masalah warga yang berhasil diselesaikan.

Sebab anggaran dapat terserap 100 persen tanpa otomatis membuat kualitas hidup warga naik dengan ukuran yang sama.

Masalah Lama: Anggaran dan Koordinasi

Dalam pembahasan Perubahan APBD 2026, persoalan lain juga muncul: koordinasi antarorganisasi perangkat daerah.

Anggota Banggar DPRD DKI Agustina Hermanto atau Tina Toon menyoroti pekerjaan infrastruktur yang dilakukan tanpa koordinasi memadai. Trotoar, misalnya, bisa kembali dibongkar ketika pekerjaan dari instansi lain masuk.

Ia juga mempertanyakan dasar penentuan standar harga satuan untuk sejumlah pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan.

Persoalan semacam ini mungkin terlihat teknis. Namun dampaknya langsung terasa di jalan.

Bagi pemerintah, penggalian trotoar mungkin sebuah proyek. Bagi warga, itu bisa berarti jalan yang kembali rusak, perjalanan yang lebih lama, dan uang publik yang berpotensi digunakan berulang kali untuk pekerjaan yang seharusnya dapat direncanakan secara lebih terintegrasi.

Karena itu, kualitas APBD bukan hanya perkara berapa besar anggarannya, tetapi juga bagaimana antarinstansi merencanakan dan mengeksekusinya.

Jakarta Butuh APBD yang Terasa di Dapur

Ada kecenderungan mengukur pembangunan melalui sesuatu yang mudah difoto: gedung baru, jalan baru, trotoar baru, taman baru.

Padahal kesejahteraan sering kali hadir dalam bentuk yang jauh lebih sederhana.

Anak yang tidak putus sekolah.

Mahasiswa yang tidak berhenti kuliah karena biaya.

Lansia yang tidak kebingungan membayar kebutuhan dasar.

Keluarga yang tidak jatuh miskin karena satu anggota keluarganya sakit.

Pekerja yang dapat pulang dengan transportasi umum murah.

Warga miskin yang menerima bantuan tepat ketika membutuhkan, bukan setelah kondisinya terlanjur jatuh.

Itulah sebabnya ketepatan sasaran menjadi sama pentingnya dengan besarnya anggaran.

Pemprov DKI sendiri telah menyatakan bahwa penyaluran bantuan sosial 2026 menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), menggantikan penggunaan DTKS sebagai basis utama. Kebijakan tersebut ditujukan agar penyaluran bantuan lebih efektif dan akurat.

Namun data tetap membutuhkan verifikasi di lapangan. Kondisi ekonomi keluarga bisa berubah jauh lebih cepat daripada pembaruan database.

Orang yang hari ini bekerja bisa kehilangan pekerjaan besok. Keluarga yang sebelumnya mampu membayar sekolah bisa tiba-tiba kesulitan karena biaya pengobatan. Rumah tangga yang dahulu masuk kategori penerima bantuan bisa mengalami perbaikan ekonomi.

APBD yang besar membutuhkan data yang hidup, bukan sekadar database yang rapi.

Ujian Setelah Paripurna

Rapat paripurna 22 September bukan akhir cerita. Justru setelah palu diketuk, pekerjaan sesungguhnya dimulai.

DPRD dan Pemprov DKI akan berhadapan dengan pertanyaan yang jauh lebih konkret: apakah program yang sudah dianggarkan benar-benar berjalan, apakah belanja menghasilkan manfaat, dan apakah warga yang menjadi sasaran merasakan perubahan?

Pada APBD awal 2026, Jakarta sudah menetapkan sejumlah prioritas: pendidikan, kesehatan, kemiskinan, transportasi, sampah, banjir dan ketahanan iklim.

Kini anggarannya berubah menjadi Rp79,56 triliun.

Angka itu masih sangat besar.

Tetapi bagi warga Jakarta, ukuran keberhasilannya bukan jumlah digit di dokumen anggaran.

Ukuran sebenarnya mungkin justru sesederhana ini:

ketika anak berangkat sekolah, ketika orang tua berobat, ketika pekerja pulang, dan ketika keluarga menghitung uang belanja di meja makan, apakah Jakarta terasa sedikit lebih ringan?

Jika jawabannya belum, maka pekerjaan APBD belum selesai hanya karena angkanya sudah disahkan.