HARIANTANAHAIR.COM | JAKARTA — Konsolidasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kepulauan Seribu memasuki babak baru. Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas membuka Musyawarah Anak Cabang (Musancab) Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) PKB se-Kepulauan Seribu. Forum ini menjadi ruang untuk menyusun kembali kepengurusan partai di wilayah kepulauan sekaligus memperkuat mesin organisasi hingga tingkat paling dekat dengan masyarakat.
Hasbiallah mengatakan kepengurusan baru harus menjadi lebih dari sekadar struktur administratif. Menurut dia, keberadaan pengurus PKB di tingkat kecamatan perlu diterjemahkan menjadi kerja organisasi yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga. Konsolidasi, kata dia, penting untuk memastikan partai memiliki struktur yang aktif, solid, dan mampu membaca persoalan masyarakat di wilayah Kepulauan Seribu.
Kepulauan Seribu memiliki karakter wilayah yang berbeda dari lima kota administrasi Jakarta. Persoalan transportasi laut, akses layanan dasar, ekonomi masyarakat pesisir hingga kebutuhan nelayan membuat kerja politik di wilayah ini membutuhkan pendekatan yang tidak bisa disamakan dengan kawasan daratan Jakarta. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu sendiri mencatat air bersih, transportasi laut dan ketahanan energi sebagai sejumlah tantangan utama wilayah kepulauan.
Karena itu, Hasbiallah menaruh optimisme terhadap kepengurusan baru yang terbentuk melalui Musancab tersebut. Ia berharap para pengurus tidak berhenti pada aktivitas internal partai, tetapi mampu membangun komunikasi yang intensif dengan masyarakat. Struktur partai, dalam pandangan Hasbiallah, harus menjadi pintu masuk bagi aspirasi warga untuk dibawa ke ruang pengambilan kebijakan.
Musancab sekaligus menjadi bagian dari agenda konsolidasi PKB DKI Jakarta setelah pembentukan dan penguatan struktur di tingkat bawah. Bagi partai, keberadaan pengurus hingga tingkat kecamatan merupakan fondasi untuk memastikan organisasi tidak hanya terlihat ketika kontestasi politik berlangsung.
Pesan tersebut sejalan dengan arah konsolidasi PKB di sejumlah daerah yang menekankan penguatan struktur akar rumput sekaligus pelayanan kepada masyarakat. Dalam konsolidasi PKB Jawa Barat pada Juni 2026, misalnya, penguatan DPAC ditempatkan beriringan dengan agenda pelayanan, pemberdayaan dan kerja sosial agar organisasi partai memiliki manfaat yang terasa di tengah masyarakat.
Bagi Kepulauan Seribu, tantangannya memang tidak kecil. Wilayah ini bukan hanya terdiri atas komunitas yang tersebar di pulau-pulau, tetapi juga memiliki persoalan pembangunan yang khas. Pada awal 2026, masyarakat Kepulauan Seribu menyampaikan 118 usulan pembangunan melalui Musrenbang untuk menjadi bagian dari program kerja daerah 2027.
Di titik itu, struktur politik di tingkat lokal dituntut tidak sekadar hadir sebagai nama dalam daftar kepengurusan. Ia harus mampu memahami denyut persoalan warga—dari ongkos dan akses transportasi laut, kebutuhan nelayan, air bersih, hingga penguatan ekonomi masyarakat pulau.
Hasbiallah optimistis kepengurusan baru PKB di Kepulauan Seribu dapat menjawab tantangan tersebut. Musancab bukan sekadar pergantian atau pembentukan pengurus, melainkan momentum untuk menghidupkan kembali kerja organisasi dari pulau ke pulau.
Dengan struktur yang lebih kuat dan komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat, PKB DKI berharap keberadaan partai di Kepulauan Seribu tidak berhenti di ruang-ruang rapat. Politik, setidaknya dalam desain konsolidasi ini, hendak ditarik lebih dekat ke persoalan sehari-hari warga.
