Viral pernyataan penerima LPDP soal anak tak mau jadi WNI, publik menyorot tanggung jawab moral penerima beasiswa negara. Tasya Kamila tampil dengan rekam jejak kontribusi konkret untuk Indonesia.
HarianTanahAir | Jakarta ~ Jagat media sosial beberapa hari terakhir diramaikan pernyataan salah satu penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Dwi Sasetyaningtyas, yang menyebut tidak ingin anaknya menjadi WNI.
Pernyataan tersebut dipersepsikan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pengelolaan negara. Namun, alih-alih memantik empati, ucapan itu justru menuai kritik publik. Banyak pihak menilai, sebagai penerima beasiswa yang dibiayai dana negara, pernyataan tersebut dianggap tidak mencerminkan tanggung jawab moral terhadap investasi publik.
LPDP sendiri merupakan program pendanaan pendidikan tinggi dari APBN yang dikelola negara untuk mencetak SDM unggul. Karena itu, ekspektasi publik terhadap penerimanya tak hanya pada capaian akademik, tetapi juga kontribusi nyata bagi Indonesia.
Di tengah polemik tersebut, figur publik sekaligus penerima LPDP lain, Tasya Kamila, angkat bicara. Sikapnya dinilai kontras: alih-alih defensif, ia justru memaparkan kontribusi konkret yang telah dan sedang ia lakukan untuk negeri.
“Kalian Berhak Bertanya”
Tasya, lulusan S2 Public Administration in Energy and Environmental Policy dari Columbia University (2016–2018), menegaskan bahwa publik memiliki hak untuk mempertanyakan dampak dari beasiswa yang bersumber dari pajak rakyat.
“Buatku, kalian berhak bertanya soal ini! Sebagai sesama rakyat yang membayar pajak, aku sangat mengerti bahwa teman-teman mau ‘investasi’ kita semua melalui APBN dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan sumber daya manusia menghasilkan output yang baik buat bangsa,” ungkap Tasya.
Pernyataan itu bukan sekadar klarifikasi, tetapi positioning: bahwa beasiswa negara adalah mandat, bukan privilese personal semata.
Rekam Jejak Akademik dan Global Exposure
Selama menempuh studi di New York, Tasya lulus tepat waktu dengan IPK 3,75. Ia aktif di organisasi pemuda internasional di bawah naungan PBB, Sustainable Development Solutions Network – Youth, mewakili Pemuda Indonesia.
Tak hanya itu, ia beberapa kali menghadiri forum PBB sebagai delegasi Indonesia—baik sebagai peserta maupun moderator. Exposure global tersebut kemudian ia coba tarik kembali ke Indonesia dalam bentuk proyek nyata.
Salah satunya adalah pengembangan proyek Desa Mandiri Energi di Sumba, NTT, dengan memanfaatkan jejaring dan sumber daya kampus.
Pulang dan Mengabdi
Yang menarik, setelah lulus Tasya memilih kembali ke Indonesia. Ia mengambil peran sebagai jembatan antara pembuat kebijakan dan publik, memanfaatkan kapasitasnya sebagai figur publik.
Ia tetap aktif sebagai Duta Lingkungan Hidup bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terlibat dalam edukasi lingkungan, menjadi host podcast isu keberlanjutan, hingga menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Kalpataru 2022.
Kolaborasinya juga meluas ke berbagai kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi.
Artinya, kontribusi itu tidak berhenti pada simbol atau retorika, tetapi menjadi kemitraan strategis lintas sektor.
Gerakan Akar Rumput
Di luar peran formal, Tasya membangun gerakan akar rumput melalui yayasan Green Movement Indonesia. Fokusnya sederhana namun berdampak: edukasi pilah sampah, kompos dari rumah, dan literasi keberlanjutan.
Ia membentuk komunitas dengan lebih dari 500 relawan yang bergerak langsung di masyarakat.
Di titik ini, narasinya menjadi jelas: beasiswa negara bukan sekadar tiket studi ke luar negeri, tetapi komitmen jangka panjang untuk memberi dampak sosial.
Investasi SDM dan Akuntabilitas Publik
Polemik ini membuka diskusi penting: apakah penerima beasiswa negara hanya dituntut berprestasi secara akademik, atau juga membangun dampak publik?
Model kepemimpinan modern—termasuk dalam konteks SDM unggul—tidak lagi diukur dari gelar, tetapi dari kontribusi nyata, reputasi profesional, dan integritas moral.
Di sinilah Tasya memberikan satu contoh pendekatan: transparansi rekam jejak, akuntabilitas pada publik, dan keberanian untuk kembali berkontribusi.
Karena pada akhirnya, beasiswa negara adalah investasi kolektif. Dan seperti investasi lainnya, publik berhak melihat imbal hasilnya—dalam bentuk gagasan, karya, dan pengabdian. (AKH)
