JAKARTA — LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai akhirnya terhubung. Namun, setelah proyek transportasi publik itu resmi beroperasi, pekerjaan rumah berikutnya justru dimulai: memastikan kereta layang tersebut benar-benar menjadi bagian dari sistem transportasi publik yang mudah dijangkau warga.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wa Ode Herlina, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tarif LRT tetap terjangkau dan terintegrasi dengan moda transportasi lain. Menurut dia, keberadaan LRT tidak cukup hanya dengan membangun jalur dan stasiun.
“Yang penting sekarang bukan hanya LRT-nya selesai, tetapi bagaimana LRT terhubung dengan TransJakarta, Mikrotrans, KRL, dan moda lainnya,” kata Wa Ode, Senin, 21 September 2026.
Persoalan tarif menjadi penting karena perjalanan warga Jakarta jarang berhenti di satu moda. Penumpang dari permukiman, misalnya, membutuhkan Mikrotrans untuk mencapai stasiun, kemudian berpindah ke LRT, KRL, atau TransJakarta untuk melanjutkan perjalanan.
Jika setiap perpindahan moda berarti membayar tarif baru secara penuh, transportasi publik tetap menyisakan beban bagi pengguna. Integrasi karena itu bukan hanya perkara tersambungnya jalur kereta, melainkan juga bagaimana satu perjalanan dapat dilakukan dengan biaya yang masuk akal.
LRT Kelapa Gading-Manggarai membentang sepanjang 12,2 kilometer dengan 11 stasiun dan waktu tempuh sekitar 28 menit. Layanan ini diproyeksikan secara bertahap mampu melayani hingga 80 ribu penumpang per hari. Investasinya mencapai sekitar Rp12,1 triliun dan menggunakan APBD DKI Jakarta.
Untuk masa awal operasional, pemerintah memberlakukan tarif khusus. Selama 16-23 September 2026, tarif perjalanan Kelapa Gading-Manggarai ditetapkan Rp8. Setelah periode tersebut, skema sementara berlaku sebelum tarif reguler ditetapkan. Pemprov DKI sebelumnya menyatakan tarif flat Rp5.000 diberlakukan hingga Oktober 2026 dalam masa transisi.
Artinya, pertanyaan tentang tarif permanen belum selesai.
Wa Ode mengusulkan agar skema tarif mempertimbangkan kemampuan masyarakat sekaligus kebutuhan subsidi pelayanan publik atau public service obligation (PSO). Dengan cara itu, tarif dapat tetap terjangkau tanpa mengabaikan keberlanjutan operasional layanan.
Persoalan berikutnya adalah konektivitas di luar stasiun.
DPRD DKI juga mendorong penguatan Mikrotrans sebagai pengumpan menuju stasiun LRT. Kawasan Manggarai, yang kini menjadi salah satu simpul transportasi penting, juga membutuhkan fasilitas park and ride agar warga dari kawasan sekitar dapat meninggalkan kendaraan pribadi sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi publik.
Sebab, ukuran keberhasilan LRT pada akhirnya bukan sekadar berapa kilometer rel yang dibangun atau berapa banyak stasiun yang berdiri.
Ukuran yang lebih sederhana adalah apakah warga Jakarta merasa lebih mudah meninggalkan kendaraan pribadi.
LRT Kelapa Gading-Manggarai telah menyelesaikan persoalan jalur. Kini pemerintah ditantang menyelesaikan persoalan perjalanan: dari rumah menuju stasiun, dari satu moda ke moda lain, hingga tiba di tujuan tanpa membuat ongkos transportasi membengkak.
Kereta baru itu sudah datang. Tinggal memastikan warga mampu menggunakannya sebagai bagian dari perjalanan sehari-hari.
