HARIANTANAHAIR.COM | JAKARTA — Angka di layar bisa berubah dalam sekejap. Kehidupan warga tidak.
Suwarni, 57 tahun, warga Cipinang Muara, Jakarta Timur, merasakan perbedaan itu. Status kesejahteraannya berubah dari desil 6 menjadi desil 7. Bersamaan dengan perubahan angka tersebut, bantuan sosial yang selama sekitar empat tahun diterimanya berhenti.
Masalahnya, kenaikan satu tingkat dalam pemeringkatan data itu tidak serta-merta membuat kondisi hidup Suwarni berubah menjadi lebih baik.
Ia merupakan ibu rumah tangga tanpa penghasilan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Suwarni kini bergantung pada anak perempuannya yang bekerja tidak tetap dengan pendapatan sekitar Rp1 juta per bulan.
“Sejuta doang, tapi kalau lagi nggak ada kerjaan kan sama aja,” kata Suwarni, seperti diberitakan Kompas.com, Jumat, 25 September 2026.
Bagi Suwarni, desil bukan sekadar angka statistik. Perubahan dari 6 menjadi 7 berarti bantuan yang sebelumnya menopang kebutuhan rumah tangga ikut menghilang.
Kisah ini memperlihatkan persoalan yang lebih besar dalam penggunaan data kesejahteraan: ketika kondisi sosial-ekonomi seseorang diterjemahkan menjadi angka, seberapa jauh angka tersebut mampu menggambarkan keadaan sebenarnya di rumah?
Ribuan Warga Mempertanyakan Desil
Suwarni bukan satu-satunya warga Jakarta yang mempertanyakan perubahan status tersebut.
Posko Pengaduan Desil DKI Jakarta mencatat sekitar 4.900 aduan warga yang menilai posisi desil mereka tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya. Aduan itu dikumpulkan dalam lima hari dan diserahkan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta pada Jumat, 25 September 2026.
Warga membawa berbagai bukti untuk memperkuat keberatan mereka. Mulai dari foto rumah, kondisi tempat tinggal, penggunaan listrik, hingga kondisi ekonomi keluarga.
Persoalannya bukan hanya soal siapa yang mendapat bansos dan siapa yang tidak. Lebih jauh, ini menyangkut bagaimana negara memastikan data yang digunakan untuk menentukan akses bantuan benar-benar menggambarkan kehidupan warga.
Kasus Suwarni menjadi contoh sederhana. Di atas kertas, desilnya naik. Namun di dapur, pendapatan keluarga justru tetap terbatas.
Data Bukan Harga Mati
Kepala BPS DKI Jakarta Kadarmanto mengatakan warga yang merasa posisi desilnya tidak sesuai dapat mengajukan perbaikan melalui sejumlah kanal. Salah satunya melalui formulir BPS yang memerlukan surat dari lurah sebagai bagian dari proses verifikasi.
Menurut BPS DKI, data desil saat ini bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang merupakan gabungan sejumlah basis data sosial ekonomi. Pemutakhiran dilakukan secara berkala.
Artinya, perubahan desil bukan semestinya menjadi vonis permanen terhadap kondisi seseorang.
Justru karena data dapat berubah, mekanisme koreksi menjadi penting. Warga yang merasa datanya tidak menggambarkan keadaan sebenarnya harus memiliki ruang yang mudah, terbuka, dan masuk akal untuk mengajukan keberatan.
Masalah muncul ketika warga miskin harus berjuang lebih keras untuk membuktikan bahwa mereka memang miskin.
Di titik inilah persoalan desil menjadi lebih dari sekadar urusan administrasi.
Jangan Sampai Warga Kalah oleh Angka
Pemerintah tentu membutuhkan data untuk memastikan bantuan sosial tidak salah sasaran. Data diperlukan agar anggaran negara tidak diberikan secara sembarangan.
Namun data yang baik bukan hanya data yang rapi di dalam sistem. Data yang baik juga harus mampu menangkap kenyataan di lapangan.
Karena kehidupan keluarga tidak selalu bergerak mengikuti angka.
Pendapatan bisa tidak tetap. Pekerjaan bisa hilang. Anggota keluarga bisa menjadi satu-satunya penopang rumah. Harga kebutuhan pokok bisa naik. Kondisi rumah bisa berubah. Semua itu dapat membuat kemampuan ekonomi sebuah keluarga jauh berbeda dari gambaran statistik yang tersimpan dalam sistem.
Suwarni kini menghadapi situasi tersebut.
Desilnya naik satu tingkat. Bantuan berhenti. Tetapi penghasilan keluarga tidak tiba-tiba ikut naik.
Bagi pemerintah, persoalan ini mestinya menjadi momentum untuk memastikan proses verifikasi dan koreksi berjalan cepat. Sebab bagi warga seperti Suwarni, menunggu pembaruan data bukan sekadar menunggu angka berubah.
Itu berarti menunggu apakah bantuan yang sebelumnya menjadi penyangga hidup akan kembali atau tidak.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sistem data kesejahteraan bukan hanya berapa banyak data yang berhasil dihimpun.
Ukuran sebenarnya adalah apakah orang yang sedang kesulitan benar-benar terlihat oleh negara.
Sebab ketika angka mengatakan warga sudah lebih sejahtera, sementara dapurnya masih mengepul dengan kecemasan, yang perlu diperiksa bukan hanya warga. Angkanya juga.
