Bagi Gen Z, nongkrong juga merupakan bagian dari kehidupan sosial. Dari sana komunitas terbentuk, ide bertukar, jaringan pekerjaan berkembang, bahkan berbagai kegiatan kreatif bermula.
HarianTanahAir | JAKARTA — Nongkrong di Jakarta semakin identik dengan satu hal: uang. Mau bertemu teman, bekerja dari kafe, membaca buku, sampai sekadar menghabiskan akhir pekan, selalu ada transaksi yang mengikuti.
Segelas kopi bisa menjadi “tiket masuk” ke sebuah ruang. Harga makanan menentukan berapa lama seseorang bisa duduk. Bahkan aktivitas sederhana seperti bertemu teman kadang berakhir pada pengeluaran yang tidak direncanakan.
Bagi generasi Z, persoalannya bukan semata soal gaya hidup. Di tengah harga kebutuhan yang terus menekan pendapatan, ruang publik gratis menjadi semakin penting. Sebab, tidak semua interaksi sosial harus berlangsung di pusat perbelanjaan, restoran, kafe, atau tempat hiburan berbayar.
Pertanyaannya sederhana: kalau tidak punya uang, anak muda Jakarta mau ke mana?
Jakarta sebenarnya memiliki taman, perpustakaan, ruang terbuka, RPTRA, jalur pedestrian, hingga berbagai fasilitas publik. Namun persoalannya bukan hanya jumlah ruang yang tersedia. Akses, kenyamanan, keamanan, konektivitas, dan kualitas ruang tersebut ikut menentukan apakah benar-benar digunakan anak muda.
Ruang publik yang baik semestinya tidak membuat warga merasa harus membeli sesuatu agar berhak berada di dalamnya. Anak muda seharusnya bisa duduk, membaca, berdiskusi, berolahraga, membuat komunitas, atau sekadar bertemu teman tanpa selalu mengeluarkan uang.
Nongkrong Bukan Sekadar Gaya Hidup
Bagi Gen Z, nongkrong juga merupakan bagian dari kehidupan sosial. Dari sana komunitas terbentuk, ide bertukar, jaringan pekerjaan berkembang, bahkan berbagai kegiatan kreatif bermula.
Masalahnya, ketika ruang sosial semakin bergantung pada tempat komersial, kemampuan seseorang untuk bersosialisasi ikut ditentukan oleh isi dompet.
Kondisi ini menciptakan paradoks di kota sebesar Jakarta. Di satu sisi, kota memiliki banyak ruang dan fasilitas publik. Di sisi lain, anak muda masih sering mencari tempat berkumpul di ruang komersial karena dianggap lebih nyaman, mudah dijangkau, dan memiliki fasilitas yang mendukung.
Karena itu, tantangannya bukan sekadar membangun ruang publik baru. Jakarta perlu memastikan ruang publik yang sudah ada benar-benar hidup.
Taman harus nyaman. Trotoar harus aman. Perpustakaan harus menarik. Ruang komunitas harus mudah diakses. Fasilitas olahraga publik harus terawat. Dan semuanya harus terhubung dengan transportasi umum. Dengan begitu, ruang publik bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari ekosistem kehidupan warga.
Kota yang Tidak Memaksa Warganya Berbelanja
Kota yang ramah anak muda bukan berarti kota yang dipenuhi kafe, pusat perbelanjaan, dan tempat hiburan. Justru salah satu ukurannya adalah seberapa banyak pilihan yang bisa dinikmati warga tanpa harus mengeluarkan uang.
Anak muda Jakarta membutuhkan ruang untuk bertemu tanpa kewajiban membeli kopi. Membaca tanpa harus memesan makanan. Berolahraga tanpa biaya mahal. Berkegiatan bersama komunitas tanpa harus menyewa tempat.
Di sinilah kebijakan pemerintah daerah memiliki peran. Ruang publik semestinya dipandang sebagai bagian dari investasi sosial. Ia memberi tempat bagi warga untuk berinteraksi, membangun komunitas, mengembangkan kreativitas, sekaligus menikmati kota yang mereka tinggali.
Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta dapat mengambil posisi dalam isu ini: mendorong agar pembangunan Jakarta tidak hanya berorientasi pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kualitas hidup warga dan akses yang setara terhadap ruang publik.
Sebab, kota yang baik bukan hanya kota yang punya banyak tempat untuk menghabiskan uang. Kota yang baik juga menyediakan tempat bagi mereka yang sedang tidak punya uang.
Dan bagi jutaan anak muda Jakarta, mungkin itulah bentuk kota yang paling mereka butuhkan: tempat untuk bertemu, berkarya, beristirahat, dan menjadi diri sendiri—tanpa harus selalu membuka dompet. (***)
