HARIANTANAHAIR.COM I Jakarta — Penyusunan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2026–2031 mulai memasuki wilayah yang lebih sensitif: siapa yang dianggap layak duduk di pucuk organisasi dan dari mana mereka berasal.
Tokoh muda Nahdlatul Ulama, HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy alias Gus Lilur, meminta Ketua Umum PBNU terpilih KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin tidak terjebak dalam tekanan politik ketika menyusun jajaran pengurus. Menurut dia, ukuran utama mestinya sederhana: kapasitas, pengalaman, integritas, rekam jejak, dan kemampuan mengelola organisasi.
Gus Lilur menyatakan mendukung langkah Gus Kikin merestrukturisasi kepengurusan PBNU secara profesional, egaliter, dan representatif. Ia menilai Ketua Umum terpilih memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk membentuk tim yang mampu menerjemahkan mandat Muktamar ke-35 NU.
“Penyusunan kepengurusan PBNU harus bertumpu pada indikator profesionalisme dan meritokrasi. Sangat tidak rasional apabila dinamika internal dikerdilkan oleh prasangka politik sempit,” ujar Gus Lilur di Jakarta, Kamis, 10 September 2026.
Pernyataan itu muncul ketika sejumlah nama mulai dikaitkan dengan posisi strategis dalam kepengurusan baru. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Lukman Edy, mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa.
Kemunculan nama Lukman Edy bahkan memunculkan narasi “PKB Come Back”. Gus Lilur menilai cara membaca seperti itu terlalu menyederhanakan persoalan. Ia mengatakan rekam jejak seorang calon pengurus seharusnya tidak gugur hanya karena latar belakang politiknya.
Menurut Gus Lilur, pengalaman Lukman Edy di pemerintahan dan organisasi dapat menjadi modal yang relevan untuk posisi Sekretaris Jenderal PBNU. Ia meminta penilaian terhadap seorang kandidat dikembalikan kepada kebutuhan organisasi, bukan prasangka atas afiliasi politik masa lalu.
“Sinergi antara Ketua Umum dan jajarannya harus dinilai dari efektivitas kerja serta komitmen terhadap Khittah NU, bukan dari asumsi subjektif,” kata Gus Lilur.
Namun persoalan kepengurusan PBNU bukan hanya soal Lukman Edy. Ada pertanyaan yang lebih besar: apakah struktur PBNU periode baru akan benar-benar menjadi representasi NU dari seluruh Indonesia?
Gus Lilur mengingatkan agar kepengurusan PBNU tidak berubah menjadi struktur yang terlalu Jawa Timur-sentris. Ia menyebut posisi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU saat ini sama-sama berasal dari Jawa Timur. Karena itu, menurut dia, distribusi posisi strategis lainnya perlu mempertimbangkan keseimbangan wilayah.
“PBNU adalah artikulasi keberagaman Indonesia, bukan representasi PWNU Jawa Timur semata,” ujar dia.
Jawa Timur, kata Gus Lilur, tetap memiliki sejarah dan kontribusi besar dalam perjalanan NU. Tetapi PBNU memiliki mandat yang lebih luas daripada satu wilayah. Struktur nasional itu semestinya memberi ruang kepada kader-kader terbaik dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan daerah lainnya.
Dengan demikian, persoalan representasi bukan sekadar soal membagi kursi berdasarkan daerah. Bagi Gus Lilur, keberagaman geografis merupakan bagian dari legitimasi PBNU sebagai organisasi yang memiliki basis sosial di seluruh Indonesia. Komposisi yang lebih inklusif juga dinilai dapat memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat bawah.
Polemik ini memperlihatkan bahwa pekerjaan Gus Kikin setelah terpilih sebagai Ketua Umum PBNU tidak berhenti pada pergantian kepemimpinan. Ia juga harus menyusun mesin organisasi yang mampu bekerja efektif sekaligus menghindari kesan bahwa PBNU hanya berpindah dari satu kelompok dominan ke kelompok lainnya.
Karena itu, Gus Lilur meminta warga NU memberi ruang kepada Gus Kikin untuk bekerja. Polemik mengenai nama-nama calon pengurus, menurut dia, sebaiknya tidak berkembang menjadi pertarungan opini yang justru mengganggu konsolidasi organisasi.
“Transisi kepemimpinan harus dikawal dengan pandangan yang futuristik dan ilmiah, bukan ditarik ke dalam pertarungan opini yang kontraproduktif,” kata Gus Lilur.
Ia berharap Gus Kikin dapat membentuk kepengurusan yang solid, profesional, inklusif, dan mampu membawa PBNU menjawab tantangan organisasi lima tahun ke depan.
