HARIANTANAHAIR.COM | JAKARTA — Di balik pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), ada kebutuhan sumber daya yang tak kecil. Pusat data yang menopang teknologi digital itu membutuhkan listrik dan air dalam jumlah besar. Di Jabodetabek, ekspansi industri ini mulai memunculkan pertanyaan mendasar: seberapa jauh pembangunan digital bisa berjalan tanpa mengorbankan kebutuhan warga?
Peringatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai kawasan Jabodetabek menambah urgensi persoalan tersebut. Pertumbuhan pusat data bukan sekadar urusan investasi dan kecanggihan teknologi, melainkan juga menyangkut daya dukung lingkungan, ketersediaan air, serta keandalan pasokan energi.
Persoalan ini menjadi semakin relevan ketika kebutuhan komputasi meningkat seiring perkembangan AI. Perusahaan teknologi membutuhkan infrastruktur untuk menyimpan, mengolah, dan memproses data dalam skala besar. Namun, infrastruktur digital tidak beroperasi di ruang hampa. Ia membutuhkan listrik untuk menjalankan server dan sistem pendingin agar perangkat tidak mengalami panas berlebih.
Air pun menjadi bagian penting dalam persoalan tersebut, terutama pada fasilitas yang menggunakan sistem pendingin berbasis air. Ketika kebutuhan industri meningkat di wilayah dengan tekanan terhadap sumber daya, persaingan penggunaan air berpotensi menjadi persoalan publik.
Jatiluhur Menjadi Alarm
Risiko tersebut terlihat dalam polemik pembangunan pusat data AI milik BDx Data Centers di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghentikan sementara proyek tersebut setelah menyoroti persoalan perizinan, termasuk dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta kebutuhan air yang besar.
Proyek AI Campus 2 atau CGK4 itu dirancang memiliki kapasitas hingga 640 megawatt. Berdasarkan perkiraan yang dikutip Katadata dari Institute for Essential Services Reform (IESR), kebutuhan airnya berpotensi mencapai 384 liter per detik atau sekitar 33 ribu meter kubik per hari saat beroperasi pada kapasitas penuh.
Angka tersebut setara dengan sekitar 12 juta meter kubik air per tahun. Kebutuhan itu menjadi perhatian karena sumber air yang direncanakan berasal dari Waduk Jatiluhur, yang juga berperan penting dalam mendukung irigasi persawahan.
Kasus Jatiluhur memperlihatkan bahwa investasi bernilai besar tidak otomatis menjamin kelayakan sebuah proyek. Lokasi, ketersediaan sumber daya, dan kepatuhan terhadap perizinan semestinya menjadi pertimbangan sejak awal, bukan baru dipersoalkan ketika pembangunan berlangsung.
Jangan Sampai Warga Membayar Harga Kemajuan
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sebelumnya menegaskan bahwa pembangunan pusat data harus mempertimbangkan kecukupan energi dan air. Penentuan lokasi, menurut dia, perlu dibahas lintas sektor dengan memperhitungkan kebutuhan komputasi, kualitas konektivitas, dan ketersediaan sumber daya.
Pemerintah juga perlu memastikan pembangunan pusat data tidak berlebihan dan tetap sesuai kebutuhan. Artinya, pertumbuhan industri digital perlu diimbangi dengan perencanaan yang memperhitungkan daya dukung wilayah.
Tantangannya bukan memilih antara AI dan kepentingan masyarakat. Indonesia tetap membutuhkan infrastruktur digital untuk mendukung ekonomi, inovasi, dan daya saing. Namun, investasi tersebut harus berjalan dengan standar lingkungan yang jelas, transparansi penggunaan air dan energi, serta pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tanpa perencanaan yang ketat, manfaat ekonomi dari industri digital berisiko tidak sebanding dengan beban lingkungan yang ditanggung masyarakat sekitar. Warga tidak seharusnya menghadapi persoalan pasokan air atau listrik demi menopang pertumbuhan industri yang manfaatnya belum tentu mereka rasakan secara langsung.
Peringatan mengenai Jabodetabek semestinya dibaca sebagai momentum untuk menata ekspansi pusat data sebelum masalah membesar. Pemerintah perlu memastikan setiap proyek memiliki kajian daya dukung lingkungan yang memadai, sumber air yang berkelanjutan, dan pasokan listrik yang tidak mengganggu kebutuhan publik.
Kemajuan teknologi memang tidak bisa dihentikan begitu saja. Namun, ukuran keberhasilan transformasi digital bukan semata-mata banyaknya pusat data yang dibangun atau besarnya investasi yang masuk.
Pertanyaan yang lebih penting ialah apakah kemajuan itu membuat kehidupan masyarakat lebih baik,atau justru menambah tekanan terhadap sumber daya yang semakin dibutuhkan semua orang.
