Korban jiwa banjir besar di Sumatera terus bertambah hingga 1.140 orang. BNPB mencatat ratusan warga masih hilang, sementara operasi SAR dan pemulihan wilayah terdampak terus digenjot tanpa henti.
HarianTanahAir | Jakarta — Duka akibat banjir besar yang melanda tiga provinsi di Sumatera kian mendalam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban jiwa terus bertambah hingga mencapai 1.140 orang per Minggu (28/12/2025), sementara ratusan warga lainnya masih belum ditemukan.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan, penambahan korban jiwa terjadi setelah tim SAR gabungan menemukan dua jasad korban di wilayah Bener Meriah dan Aceh Utara.
“Hari ini tim SAR gabungan menemukan dua jasad korban di Bener Meriah dan Aceh Utara. Sekali lagi, tidak henti-hentinya kita memanjatkan doa dan belasungkawa yang mendalam,” ujar Abdul Muhari dalam konferensi pers, Minggu (28/12/2025).
Dengan temuan tersebut, total korban jiwa akibat banjir besar di tiga provinsi tersebut secara kumulatif mencapai 1.140 orang. Selain korban meninggal, BNPB juga mencatat sebanyak 163 warga masih dinyatakan hilang dan terus dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan.
“Masih ada 163 nama yang dinyatakan hilang dan terus kita upayakan pencariannya untuk menekan angka korban hilang sekecil mungkin,” kata Abdul Muhari.
BNPB menegaskan operasi pencarian belum dihentikan, meskipun di sejumlah titik permukiman dan pusat aktivitas warga diperkirakan tidak lagi terdapat jasad korban yang tertimbun. Tim SAR masih memfokuskan pencarian pada area-area yang teridentifikasi berpotensi menjadi lokasi korban.
Di sisi lain, pemerintah juga terus menggenjot proses penanganan dan pemulihan pascabencana tanpa mengenal hari libur. Memasuki fase transisi darurat, sejumlah perbaikan infrastruktur dan fasilitas publik mulai menunjukkan perkembangan, terutama di wilayah Aceh Utara.
Di Kecamatan Langkahan, misalnya, pembukaan dan pembersihan akses jalan dilakukan siang dan malam, termasuk pembersihan fasilitas pendidikan yang terdampak banjir dan lumpur. Upaya ini melibatkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari Kementerian PUPR, BNPB, TNI, Polri, BPBD, hingga relawan.
“Semua unsur bekerja bersama, bahu-membahu membersihkan akses jalan, fasilitas umum, sekolah, dan madrasah,” ujar Abdul Muhari.
BNPB menargetkan fasilitas pendidikan di wilayah terdampak dapat kembali digunakan saat awal semester genap pada Januari 2026. Namun, untuk sekolah yang masih membutuhkan perbaikan, pemerintah menyiapkan tenda darurat agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. (HTA)
