Wacana pengembalian mekanisme pilkada melalui DPRD dinilai sebagai bagian dari evaluasi demokrasi lokal, terutama terkait efisiensi anggaran dan penguatan prinsip musyawarah.
HarianTanahAir.Com | Jakarta ~ Di tengah perdebatan publik mengenai arah demokrasi lokal, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa dukungan terhadap pemilihan kepala daerah melalui DPRD bukanlah sikap baru bagi partainya. Menurut Gus Muhaimin, gagasan tersebut telah lama menjadi bagian dari sikap politik PKB dalam merespons dinamika penyelenggaraan pilkada di Indonesia.
Wacana ini kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya tentang perlunya evaluasi atas mekanisme pilkada langsung yang dinilai menyedot anggaran besar dan memerlukan energi politik yang tidak sedikit. Dalam sejumlah kesempatan, Presiden menyinggung praktik di beberapa negara yang memilih kepala daerah melalui parlemen daerah, sebuah model yang dipandang lebih sederhana dalam tata kelola pemerintahan.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, kembali menegaskan sikap partainya terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurut Cak Imin, gagasan tersebut bukan hal baru dan telah lama menjadi posisi resmi PKB.
“PKB sudah lama mengusulkan itu. Itu sikap PKB sejak lama,” kata Cak Imin kepada awak media, Senin (29/12).
Pernyataan ini merespons usulan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya melontarkan gagasan agar mekanisme pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Prabowo menilai sistem pilkada langsung menyedot anggaran besar dan kurang efisien.
Dalam pidatonya pada puncak peringatan HUT ke-60 Partai Golkar, Kamis (12/12), Prabowo mencontohkan sejumlah negara tetangga yang dinilai lebih efektif dalam menjalankan demokrasi.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali memilih anggota DPR/DPRD, lalu DPRD itulah yang memilih gubernur dan bupati,” ujar Prabowo.
Cak Imin pun menyatakan kesepahaman dengan pandangan tersebut. Ia menilai, selain lebih hemat biaya, pemilihan kepala daerah melalui DPRD sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya prinsip musyawarah mufakat.
“Secara prinsip saya setuju. Ini efisien dan merupakan implementasi sila keempat dan kelima Pancasila, musyawarah mufakat dalam demokrasi kita,” kata Cak Imin usai menghadiri acara meet and greet bersama kader PKB terpilih di Hotel Patra Jasa, Semarang, Minggu (15/12).
Meski menyadari adanya pro dan kontra, Cak Imin menegaskan bahwa pengalaman enam kali pilkada langsung di Indonesia menunjukkan sisi kelelahan demokrasi prosedural.
“Memang ada yang menilai ini merusak demokrasi, tapi faktanya kita sudah enam kali menjalani pemilihan langsung yang melelahkan,” ujarnya.
Gerindra Sejalan
Dukungan terhadap wacana ini juga datang dari Partai Gerindra. Sekretaris Jenderal Gerindra, Sugiono, menilai mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD lebih efisien, baik dari sisi waktu, biaya politik, maupun pelaksanaan teknis.
“Gerindra mendukung rencana pilkada melalui DPRD, baik di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi,” kata Sugiono dalam keterangannya, Senin (29/12).
Senada, Ketua DPP Gerindra Prasetyo Hadi menilai sudah saatnya ada keberanian untuk melakukan evaluasi dan perubahan sistem, mengingat tingginya ongkos politik dalam pilkada langsung.
“Kita harus berani melakukan perubahan sistem jika kita melihat banyak sisi negatif dari mekanisme yang berjalan sekarang,” ujar Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Wacana ini pun diperkirakan akan terus menjadi perdebatan publik, terutama terkait masa depan demokrasi lokal, efisiensi anggaran, serta peran DPRD dalam sistem pemerintahan daerah. (HTA)
