HarianTanahAir | Jakarta ~ Di era ketika orang bisa marah hanya karena potongan video 30 detik dan debat nasional sering lahir dari kolom komentar TikTok, kemampuan paling langka hari ini mungkin bukan lagi sekadar pintar bicara, melainkan kemampuan untuk tetap berpikir jernih.
Hal itu yang coba disampaikan Wakil Ketua Umum PKB, Ida Fauziyah, saat mengajak generasi muda Jakarta memperkuat nilai kebangsaan sekaligus lebih bijak bermedia sosial dalam sebuah kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Jakarta.
Di hadapan peserta yang mayoritas anak muda, Ida menyoroti bagaimana media sosial kini bukan cuma tempat hiburan, tapi juga ruang pembentukan opini publik. Masalahnya, di ruang digital, informasi sering bergerak lebih cepat daripada kemampuan orang untuk memverifikasinya.
Hari ini, siapa pun bisa viral. Tapi tidak semua yang viral otomatis benar.
Fenomena itu terlihat hampir setiap hari. Potongan video tanpa konteks bisa berubah jadi amarah massal. Judul provokatif lebih cepat menyebar dibanding klarifikasi. Bahkan kadang, orang lebih percaya unggahan anonim daripada data resmi. Internet membuat semua orang bisa bicara, tapi tidak otomatis membuat semua orang mau mendengar.
Karena itu, Ida mengingatkan pentingnya Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) sebagai pegangan di tengah derasnya arus informasi digital.
Pesan itu mungkin terdengar formal kalau hanya dibaca di spanduk acara. Tapi konteksnya justru sangat dekat dengan keseharian Gen Z hari ini: hidup di tengah algoritma yang terus mendorong emosi, polarisasi, dan budaya serba cepat.
Di media sosial, marah sering lebih laku daripada dialog. Sindiran lebih mudah viral dibanding penjelasan panjang. Akibatnya, ruang digital kadang berubah menjadi arena saling serang, bukan ruang bertukar gagasan.
Padahal generasi muda hari ini bukan sekadar penonton perkembangan zaman. Mereka adalah generasi yang akan menentukan arah percakapan publik ke depan. Cara mereka menggunakan media sosial pelan-pelan ikut membentuk budaya demokrasi digital Indonesia.
Karena itu, ajakan untuk “bijak bermedia sosial” seharusnya tidak dipahami sekadar imbauan normatif seperti mengurangi main HP sebelum tidur. Lebih dari itu, ini soal kemampuan memilah informasi, menghindari provokasi, dan menjaga nalar tetap sehat di tengah banjir konten.
Dalam kegiatan tersebut, peserta juga diajak melihat lebih dekat ruang parlemen melalui kunjungan ke Museum DPR RI serta berdiskusi dengan sejumlah narasumber muda. Pendekatan ini menunjukkan bahwa politik dan kebijakan publik tidak selalu harus terasa jauh, kaku, atau hanya milik elite.
Ada pesan sederhana yang ingin ditegaskan: anak muda tidak cukup hanya jadi penonton timeline. Mereka juga perlu ikut memahami bagaimana bangsa ini bekerja.
Sebab di zaman ketika satu tombol repost bisa memicu keributan nasional, kemampuan berpikir sebelum membagikan sesuatu mungkin sudah berubah menjadi bagian dari tanggung jawab kebangsaan itu sendiri. *ACH
