HarianTanahAir.com | Jakarta – Bagi sebagian pemilik kendaraan bermotor, tunggakan pajak bukan selalu lahir dari kesengajaan. Ada yang menunda karena kondisi ekonomi, ada yang lupa memperpanjang kewajiban tahunan, dan tidak sedikit pula yang merasa denda yang terus bertambah membuat mereka semakin enggan mengurusnya.
Di tengah kondisi itu, kebijakan pemutihan pajak kendaraan kembali menjadi angin segar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga maupun denda keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam periode tertentu sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.
Sekilas, kebijakan tersebut tampak sederhana: pemerintah menghapus denda, masyarakat membayar pokok pajak. Namun, di balik itu terdapat persoalan yang jauh lebih besar, yakni bagaimana membangun kembali hubungan kepercayaan antara negara dan wajib pajak.
Pajak kendaraan selama ini menjadi salah satu penyumbang penting Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk membiayai berbagai layanan publik, mulai dari pembangunan jalan, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga fasilitas umum lainnya.
Artinya, setiap kendaraan yang kembali tercatat aktif bukan hanya menambah pemasukan daerah, tetapi juga memperbaiki kualitas administrasi pemerintahan.
Menurut data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, jumlah kendaraan bermotor di ibu kota terus bertambah setiap tahun. Hingga beberapa tahun terakhir, populasi kendaraan di Jakarta telah melampaui 24 juta unit jika dihitung bersama kendaraan yang beroperasi di kawasan aglomerasi Jabodetabek. Pertumbuhan tersebut jauh lebih cepat dibandingkan penambahan kapasitas jalan.
Namun, tidak seluruh kendaraan tersebut tercatat sebagai pembayar pajak aktif. Sebagian masih memiliki tunggakan dengan berbagai alasan, mulai dari kendaraan yang sudah berpindah tangan tetapi belum balik nama, kendaraan yang rusak, hingga faktor ekonomi pemiliknya.
Di sinilah program pemutihan menemukan relevansinya.
Alih-alih mengejar masyarakat melalui akumulasi denda yang semakin besar, pemerintah memberikan kesempatan kedua agar wajib pajak kembali masuk ke dalam sistem administrasi yang tertib.
Pendekatan seperti ini juga banyak diterapkan di berbagai daerah lain di Indonesia. Selain meningkatkan penerimaan dalam jangka pendek, kebijakan tersebut terbukti mampu memperbarui basis data kendaraan bermotor yang selama ini kurang akurat akibat tingginya angka tunggakan.
Namun, sejumlah pengamat fiskal mengingatkan bahwa pemutihan sebaiknya tidak menjadi kebijakan rutin yang dilakukan setiap tahun.
Jika terlalu sering diberikan, masyarakat dapat membentuk persepsi bahwa keterlambatan membayar pajak tidak lagi memiliki konsekuensi karena pada akhirnya denda akan dihapus kembali. Efek jera pun berkurang dan kepatuhan sukarela justru melemah.
Karena itu, pemutihan seharusnya diposisikan sebagai instrumen transisi, bukan kebiasaan.
Momentum tersebut perlu diikuti dengan pembenahan sistem pelayanan, mulai dari digitalisasi pembayaran, integrasi data kendaraan, percepatan proses balik nama, hingga peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu.
Di Jakarta, tantangan tersebut semakin besar karena mobilitas kendaraan sangat tinggi. Banyak kendaraan yang beroperasi setiap hari di ibu kota tetapi terdaftar di daerah lain. Sebaliknya, tidak sedikit kendaraan berpelat Jakarta yang telah berpindah kepemilikan tanpa diikuti perubahan administrasi.
Akibatnya, data kendaraan sering kali tidak lagi mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Program pemutihan dapat menjadi pintu masuk untuk memperbaiki persoalan tersebut. Ketika masyarakat datang membayar pajak, pemerintah memiliki kesempatan memperbarui identitas kendaraan, memastikan status kepemilikan, sekaligus meningkatkan akurasi basis data yang dibutuhkan dalam perencanaan transportasi perkotaan.
Lebih jauh lagi, kepatuhan membayar pajak sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan kewajiban hukum.
Ia mencerminkan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara. Ketika masyarakat melihat pajak yang dibayarkan kembali dalam bentuk jalan yang lebih baik, transportasi publik yang nyaman, trotoar yang layak, hingga pelayanan publik yang semakin cepat, kepercayaan terhadap sistem akan tumbuh dengan sendirinya.
Sebaliknya, pemerintah juga dituntut menjaga transparansi dalam pengelolaan penerimaan daerah agar masyarakat memahami ke mana uang pajak mereka digunakan.
Di tengah kebutuhan pembangunan Jakarta yang semakin kompleks, setiap rupiah penerimaan daerah menjadi penting. Karena itu, keberhasilan program pemutihan tidak semata diukur dari besarnya pendapatan yang berhasil dikumpulkan selama masa relaksasi, melainkan dari berapa banyak warga yang kembali menjadi wajib pajak aktif dan tetap patuh setelah program berakhir.
Pada akhirnya, pemutihan pajak bukan sekadar soal menghapus denda. Ia adalah kesempatan untuk memulai kembali, membangun kepatuhan, memperbaiki administrasi, dan memperkuat fondasi fiskal kota yang setiap hari bergerak bersama jutaan kendaraan di jalanannya.
*Achi Hartoyo
