JOMBANG — Sembilan kiai sepuh yang tergabung dalam Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) kembali menaruh kepercayaan kepada KH Miftachul Akhyar. Dalam musyawarah tertutup di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Ahad malam, 30 Agustus 2026, Miftachul ditetapkan secara mufakat sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2026–2031.
Keputusan itu memperpanjang masa kepemimpinan Miftachul di posisi tertinggi struktur syuriyah PBNU. Namun mandat lima tahun ke depan tidak datang dalam ruang kosong. Ia muncul ketika NU tengah menghadapi salah satu fase politik internal paling ramai dalam beberapa tahun terakhir.
AHWA bahkan menyisipkan pesan khusus setelah menetapkan Miftachul. Rais Aam terpilih diminta merangkul seluruh potensi yang ada di tubuh NU dan mengajak mereka bekerja bersama merawat organisasi.
Pesan itu terdengar sederhana. Tetapi dalam konteks Muktamar ke-35, ia bisa dibaca sebagai pekerjaan rumah pertama bagi Miftachul.
Sebab, sebelum nama Rais Aam ditetapkan, arena muktamar telah memperlihatkan kerasnya tarik-menarik kepentingan. Perdebatan mengenai mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU bahkan berlangsung sengit sebelum forum akhirnya menyepakati penggunaan mekanisme AHWA.
Dengan demikian, Miftachul tidak hanya menerima mandat untuk menjaga garis keagamaan NU. Ia juga menerima pekerjaan untuk memastikan perbedaan pilihan politik dan faksi tidak berubah menjadi retakan organisasi.
AHWA beranggotakan sembilan ulama: KH Nurul Huda Jazuli, TGK KH Nuruzzahri Yahya, KH Baharuddin HS, KH Miftachul Akhyar, KH Afifuddin Muhajir, KH Anwar Iskandar, KH Abun Bunyamin, KH Anwar Manshur, dan Prof KH Said Aqil Siroj. Seluruh anggota menyepakati dan menandatangani berita acara penetapan tersebut.
Miftachul bukan wajah baru di pucuk PBNU. Ia sebelumnya menjabat Rais Aam untuk periode 2021–2026. Kembali terpilihnya dia menunjukkan adanya kepercayaan terhadap kesinambungan kepemimpinan ulama di tengah perubahan besar yang sedang dihadapi NU.
Namun kesinambungan juga membawa konsekuensi: persoalan lama tidak otomatis hilang hanya karena pemimpinnya kembali.
NU kini dituntut lebih solid secara organisasi, lebih mandiri secara ekonomi, sekaligus lebih cermat dalam menjaga relasi dengan kekuasaan. Sebagai organisasi dengan basis massa yang sangat besar, NU hampir selalu bersinggungan dengan politik. Tantangannya adalah memastikan kedekatan itu tidak membuat organisasi kehilangan otonomi.
Di sinilah posisi Miftachul menjadi penting.
Rais Aam bukan sekadar simbol otoritas keulamaan. Ia menjadi salah satu penentu arah moral organisasi ketika kepentingan politik, ekonomi, dan organisasi saling bertemu.
Setelah penetapan Rais Aam, proses Muktamar bergerak ke babak berikutnya: memilih Ketua Umum PBNU. Lima nama calon kemudian diajukan untuk mendapatkan persetujuan Rais Aam terpilih sebelum dimusyawarahkan AHWA.
Tak lama berselang, AHWA menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026–2031. Dengan demikian, duet kepemimpinan PBNU periode baru terbentuk: Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan Gus Kikin sebagai Ketua Umum.
Dua posisi itu kini membawa satu agenda besar: mengakhiri kontestasi dan memulai konsolidasi.
Sebab, dalam organisasi sebesar NU, memenangkan forum tidak sama dengan memenangkan hati seluruh anggota.
Miftachul sudah mendapatkan mandat dari sembilan kiai AHWA. Gus Kikin mendapatkan mandat untuk memimpin organisasi. Tantangan mereka berikutnya jauh lebih rumit: membuat mereka yang berbeda pilihan tetap merasa memiliki NU.
Pesan AHWA tentang merangkul seluruh potensi NU karena itu bukan sekadar ucapan penutup sidang.
Itulah ujian pertama kepemimpinan baru PBNU.
Muktamar boleh melahirkan pemenang. Tetapi NU hanya akan kuat jika tidak meninggalkan mereka yang kalah.
