HARIANTANAHAIR I JAKARTA — Gedung sekolah negeri di Jakarta mendadak menjadi bahan perbincangan warganet. Setelah direvitalisasi, sejumlah sekolah tampil dengan fasilitas modern, mulai dari lift, lapangan olahraga, hingga ruang belajar berbasis digital. Namun, bagi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jakarta, kemegahan bangunan bukanlah sesuatu yang seharusnya membuat pemerintah berpuas diri.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya meninjau hasil revitalisasi SDN Pekayon 05 dan SMPN 91 di Pasar Rebo, Jakarta Timur, pada 12 Oktober 2026. Dua sekolah yang sebelumnya memiliki bangunan berusia sekitar 50–60 tahun itu kini terintegrasi dalam gedung bertingkat dengan fasilitas yang lebih lengkap.
Perubahan tersebut menuai apresiasi di media sosial. Sejumlah warganet bahkan menyebut sekolah negeri itu memiliki kualitas fasilitas yang menyerupai sekolah swasta premium.
Namun, di tengah pujian tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah sekolah yang megah otomatis menjamin pendidikan yang berkualitas?
Bagi publik, keberhasilan revitalisasi semestinya tidak berhenti pada perubahan tampilan gedung. Infrastruktur memang penting, tetapi mutu pembelajaran, kompetensi guru, akses pendidikan yang setara, dan keberlanjutan pemeliharaan fasilitas juga menentukan masa depan siswa.
Rp876,79 Miliar untuk Revitalisasi Sekolah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sekitar Rp876,79 miliar untuk program revitalisasi 19 gedung sekolah. Hingga 12 Oktober 2026, sebanyak 16 gedung dilaporkan telah selesai, sedangkan tiga lainnya masih dalam tahap penyelesaian atau finalisasi.
Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah integrasi SDN Pekayon 05 dan SMPN 91 di Pasar Rebo dengan anggaran Rp101,3 miliar.
Pembangunan secara vertikal dipilih untuk mengatasi keterbatasan lahan di Jakarta. Dengan konsep tersebut, sekolah dapat menyediakan ruang belajar sekaligus fasilitas olahraga tanpa membutuhkan perluasan lahan yang besar.
Pramono mengapresiasi dukungan DPRD Jakarta terhadap program tersebut. Ia berharap fasilitas yang lebih baik dapat mendukung kegiatan belajar mengajar dan menghasilkan siswa yang lebih berkualitas.
Meski demikian, besarnya anggaran publik membuat evaluasi tidak boleh hanya berlandaskan penampilan bangunan. Pemerintah perlu memastikan hasil pembangunan sebanding dengan kebutuhan pendidikan, serta fasilitasnya benar-benar digunakan dan dirawat dalam jangka panjang.
Jangan Sampai Megah Gedungnya, Timpang Pendidikannya
Revitalisasi sekolah merupakan bagian penting dari pembenahan layanan pendidikan di ibu kota. Namun, tantangan pendidikan Jakarta jauh lebih luas daripada persoalan bangunan.
Pemerintah perlu memastikan sekolah-sekolah yang kondisinya memprihatinkan tidak tertinggal hanya karena keterbatasan anggaran. Prioritas pembangunan harus didasarkan pada tingkat kerusakan, keselamatan siswa, kebutuhan ruang belajar, dan kesenjangan fasilitas antarsekolah.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kualitas pembelajaran. Ruang kelas modern dan perangkat digital akan kehilangan manfaat apabila tidak diikuti kesiapan guru, materi pembelajaran yang memadai, serta akses yang setara bagi seluruh siswa.
Karena itu, keberhasilan revitalisasi seharusnya diukur melalui indikator yang lebih konkret: keamanan bangunan, kenyamanan belajar, berkurangnya hambatan akses pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, dan pemerataan fasilitas.
Transparansi anggaran juga menjadi bagian penting. Masyarakat berhak mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan, bagaimana proyek dilaksanakan, apa manfaat yang dihasilkan, dan bagaimana pemerintah menjamin fasilitas tersebut tetap berfungsi setelah proyek selesai.
Pada akhirnya, sekolah negeri tidak perlu terlihat mewah untuk disebut berhasil. Yang lebih penting, setiap anak Jakarta memperoleh kesempatan belajar yang layak, aman, dan berkualitas tanpa dibatasi kondisi ekonomi keluarganya.
Pujian warganet bisa menjadi apresiasi atas perubahan yang terlihat. Namun, ukuran keberhasilan kebijakan pendidikan tetap berada pada manfaat yang dirasakan siswa, guru, dan masyarakat.
Sebab, uang publik bukan sekadar untuk membangun gedung yang mengundang decak kagum, melainkan memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan berkualitas.
