Menjadikan desalinasi sebagai sumber utama air bersih masyarakat Jakarta berpotensi menciptakan persoalan baru: biaya produksi tinggi yang pada akhirnya harus ditanggung negara, pemerintah daerah, operator, atau masyarakat melalui tarif air.
HarianTanahAir | JAKARTA — Wacana mengolah air laut menjadi air bersih melalui teknologi desalinasi kembali mencuat di tengah upaya Jakarta memperkuat ketahanan air. Namun, solusi mahal tersebut dinilai bukan jawaban utama bagi Ibu Kota.
Jakarta dinilai tidak sedang menghadapi persoalan kekurangan air baku. Tantangan terbesar justru terletak pada bagaimana mengelola, menampung, dan mengolah sumber air yang sudah tersedia agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
Pakar Teknik Sipil dan Sumber Daya Air Institut Teknologi Bandung (ITB), Profesor Indratmo Soekarno, menilai Jakarta seharusnya lebih serius mengembangkan sistem pengelolaan air permukaan dengan memanfaatkan aliran sungai yang melintasi wilayah Ibu Kota.
Jakarta setidaknya dilintasi 13 sungai besar, termasuk Ciliwung dan Cisadane. Namun, sebagian besar air tersebut akhirnya mengalir ke Laut Jawa tanpa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber air baku. “Masalah utama Indonesia bukan kekurangan air, melainkan kekurangan tampungan (storage),” kata Indratmo.
Desalinasi Bukan Solusi Murah untuk Jakarta
Wacana desalinasi muncul setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons usulan DPRD DKI Jakarta mengenai pemanfaatan teknologi tersebut dalam skala besar.
Pramono mengatakan teknologi desalinasi sebenarnya sudah dicoba dalam skala terbatas di Kepulauan Seribu. Namun, penerapan dalam skala besar di daratan Jakarta dinilai berkaitan dengan pembangunan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.
Menurut Pramono, desalinasi dapat menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan air bersih Jakarta. Namun, untuk skala besar, dibutuhkan infrastruktur penunjang agar proses penampungan dan pengolahan air laut dapat berjalan efektif. Persoalannya, teknologi desalinasi bukan teknologi murah.
Indratmo menyebut pengolahan air laut menggunakan teknologi Reverse Osmosis (RO) dapat membutuhkan biaya sekitar 2–4 dolar AS per meter kubik, atau sekitar Rp30.000–Rp60.000 per meter kubik, tergantung kualitas air baku dan kondisi teknologi yang digunakan.
Biaya tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan pengolahan air tawar yang secara umum membutuhkan biaya produksi sekitar Rp3.000–Rp4.000 per meter kubik.
Belum lagi, instalasi desalinasi membutuhkan investasi besar serta perawatan dan penggantian membran secara berkala.
Dengan kondisi tersebut, menjadikan desalinasi sebagai sumber utama air bersih masyarakat Jakarta berpotensi menciptakan persoalan baru: biaya produksi tinggi yang pada akhirnya harus ditanggung negara, pemerintah daerah, operator, atau masyarakat melalui tarif air.
Desalinasi Cocok untuk Wilayah yang Benar-Benar Krisis Air
Desalinasi memang telah menjadi bagian penting dari strategi ketahanan air di sejumlah negara. Arab Saudi dan negara-negara kawasan Teluk, misalnya, menghadapi keterbatasan sumber air tawar alami. Curah hujan rendah dan minimnya sungai permanen membuat desalinasi menjadi kebutuhan strategis.
Singapura juga mengembangkan desalinasi karena keterbatasan lahan dan sumber air. Negara tersebut membangun sistem ketahanan air dengan menggabungkan air impor, waduk, air daur ulang melalui NEWater, serta air hasil desalinasi.
Sementara Israel memanfaatkan desalinasi dalam skala besar untuk menghadapi kekeringan dan keterbatasan sumber air. Kondisi Jakarta berbeda.
Jakarta berada di wilayah dengan curah hujan relatif tinggi dan menerima limpasan air dari wilayah hulu. Persoalannya adalah bagaimana air tersebut dapat ditangkap, disimpan, diolah, dan didistribusikan sebelum terbuang ke laut.
Karena itu, mengadopsi teknologi desalinasi secara besar-besaran tanpa terlebih dahulu mengoptimalkan sumber air tawar yang tersedia dinilai kurang tepat.
Jakarta Punya 13 Sungai, Mengapa Airnya Tidak Ditampung?
Inilah persoalan yang semestinya menjadi fokus utama kebijakan air Jakarta. Sebanyak 13 aliran sungai melintasi wilayah Ibu Kota. Air dari kawasan hulu mengalir menuju Jakarta, tetapi sebagian besar akhirnya bermuara di Laut Jawa.
Padahal, apabila sebagian aliran tersebut dapat ditampung dan dikelola dengan baik, air permukaan dapat menjadi salah satu sumber air baku penting bagi Jakarta. Dengan kata lain, Jakarta tidak harus selalu mencari sumber air baru ke laut. Yang perlu diperbaiki adalah manajemen sumber air baku.
Pendekatan tersebut juga sejalan dengan kebutuhan Jakarta untuk mengurangi ketergantungan terhadap air tanah. Pengambilan air tanah secara berlebihan telah lama dikaitkan dengan berbagai persoalan lingkungan perkotaan, termasuk penurunan muka tanah di sejumlah kawasan. Karena itu, pengembangan sumber air permukaan menjadi semakin penting.
Coastal Reservoir Bisa Jadi Alternatif
Salah satu konsep yang ditawarkan Indratmo adalah pembangunan coastal reservoir atau waduk muara.
Konsepnya relatif sederhana. Air tawar dari sungai ditampung sebelum mencapai laut dan bercampur dengan air asin. Dengan demikian, air yang selama ini langsung terbuang ke laut dapat disimpan sebagai cadangan air baku.
Air tersebut kemudian dapat diolah menggunakan teknologi pengolahan air konvensional sebelum dialirkan ke sistem penyediaan air bersih.
Pendekatan ini memiliki keunggulan dibandingkan desalinasi karena yang diolah adalah air tawar, bukan air laut yang memiliki kandungan garam tinggi.
Konsekuensinya, kebutuhan energi dan biaya pengolahan dapat ditekan.
Indratmo mencontohkan pengembangan waduk di Batam, termasuk Waduk Duriangkang, sebagai salah satu praktik pemanfaatan tampungan air untuk memenuhi kebutuhan air baku.
Konsep serupa, dengan penyesuaian terhadap kondisi Jakarta, dinilai layak dikaji lebih serius.
Giant Sea Wall Jangan Hanya Dipandang sebagai Tanggul
Wacana Giant Sea Wall juga dapat ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas.
Proyek tersebut tidak semestinya hanya dipandang sebagai infrastruktur untuk menghadapi ancaman banjir rob dan kenaikan muka air laut.
Jika dirancang dengan pendekatan terpadu, kawasan pesisir Jakarta dapat sekaligus dikembangkan sebagai bagian dari sistem pengelolaan air, termasuk kemungkinan pembangunan tampungan air tawar di kawasan muara.
Namun, desain, tata kelola, kualitas air, sedimentasi, dampak ekologis, hingga pembagian kewenangan harus dikaji secara komprehensif.
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur pesisir tidak berhenti pada proyek fisik, tetapi menjadi bagian dari sistem ketahanan air Jakarta.
Saatnya Mengubah Paradigma Pengelolaan Air Jakarta
Persoalan air Jakarta tidak seharusnya selalu dijawab dengan mencari sumber air yang baru dan semakin mahal.
Paradigma yang lebih penting adalah bagaimana memanen air yang sudah tersedia.
Hujan turun. Air mengalir dari kawasan hulu. Sungai membawa air menuju Jakarta. Sebagian besar kemudian berakhir di laut.
Pertanyaannya bukan semata-mata: Dari mana Jakarta mendapatkan air?
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah:
Mengapa air yang sudah tersedia belum mampu dikelola secara optimal menjadi sumber air baku?
Dari perspektif tersebut, penguatan sistem tampungan air di hulu, tengah, hingga muara menjadi agenda strategis.
Jakarta membutuhkan waduk, embung, revitalisasi sungai, sistem pemanenan air hujan, pengendalian pencemaran, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), serta jaringan distribusi air baku yang terintegrasi.
Teknologi desalinasi tetap dapat ditempatkan sebagai opsi cadangan atau solusi khusus, terutama untuk kebutuhan tertentu. Namun, menjadikannya sebagai solusi utama untuk seluruh kebutuhan air Jakarta berisiko menciptakan ketergantungan pada teknologi berbiaya tinggi.
Jakarta Bukan Kekurangan Air, tetapi Kekurangan Tata Kelola
Pada akhirnya, persoalan ketahanan air Jakarta bukan sekadar persoalan teknologi.
Ini adalah persoalan manajemen sumber daya air.
Jakarta memiliki 13 aliran sungai yang potensial menjadi bagian dari sistem penyediaan air baku. Tantangannya adalah bagaimana mengubah air yang selama ini cepat mengalir ke laut menjadi cadangan air yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Karena itu, sebelum mengeluarkan investasi besar untuk mengubah air laut menjadi air tawar, pemerintah perlu memastikan seluruh potensi air tawar yang ada telah dikelola secara optimal.
Jakarta mungkin tidak kekurangan air. Jakarta yang kekurangan adalah sistem untuk menangkap, menyimpan, mengolah, dan mendistribusikan air tersebut.
Inilah pekerjaan rumah yang jauh lebih mendasar bagi ketahanan air Ibu Kota di masa depan.
