“Kami menyampaikan duka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya lima orang dalam upaya pemadaman karhutla di Bromo. Pengorbanan ini menjadi pengingat bahwa keselamatan petugas dan relawan di garda terdepan tidak boleh diabaikan,” ujar Daniel Johan di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
HarianTanahAir | JAKARTA — Tragedi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur, yang menewaskan lima petugas dan relawan menjadi alarm keras bagi pemerintah. Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Daniel Johan, mendesak agar prosedur keselamatan dalam operasi pemadaman diperketat untuk mencegah jatuhnya korban jiwa di masa mendatang.
Daniel menegaskan, keselamatan personel harus menjadi prioritas utama dalam setiap operasi pemadaman karhutla. Kecepatan memadamkan api tidak boleh mengesampingkan perlindungan terhadap petugas dan relawan yang mempertaruhkan nyawa di lapangan.
“Kami menyampaikan duka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya lima orang dalam upaya pemadaman karhutla di Bromo. Pengorbanan ini menjadi pengingat bahwa keselamatan petugas dan relawan di garda terdepan tidak boleh diabaikan,” ujar Daniel Johan di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Lima Korban Terjebak Api di Medan Terjal
Tragedi tersebut terjadi di lereng Pusung Lingker, Desa Ngadirejo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, pada Kamis (15/10/2026).
Lima korban dilaporkan terjebak ketika kobaran api mendadak membesar akibat tiupan angin kencang. Kondisi medan yang terjal dan sulit dijangkau semakin memperbesar risiko bagi personel yang berupaya memadamkan kebakaran.
Peristiwa ini menyoroti tingginya risiko operasi pemadaman karhutla, terutama di kawasan hutan dan pegunungan dengan kondisi cuaca yang dapat berubah cepat.
Daniel menilai, penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada kecepatan memadamkan api. Setiap operasi harus diawali dengan perencanaan keselamatan yang matang, termasuk pemetaan risiko, pemantauan arah angin, penentuan jalur evakuasi, dan penyediaan sistem komunikasi darurat.
“Penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada seberapa cepat api dipadamkan. Setiap operasi harus didahului pemetaan risiko, pemantauan arah angin, penentuan jalur evakuasi, serta sistem komunikasi darurat,” tegasnya.
Daniel Johan Desak APD Petugas Diperketat
Selain mengevaluasi prosedur operasi, Daniel mendesak kementerian dan lembaga terkait bersama pengelola taman nasional memastikan seluruh petugas dan relawan mendapatkan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan standar keselamatan.
Perlengkapan seperti pakaian tahan panas, helm pelindung, respirator yang sesuai dengan risiko paparan, serta radio komunikasi harus tersedia dalam jumlah memadai dan benar-benar layak digunakan.
Menurut Daniel, penyediaan perlengkapan keselamatan tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi. Setiap peralatan harus sesuai dengan karakteristik bahaya di lokasi dan didukung pelatihan yang memadai.
“Penyediaan APD tidak boleh sekadar formalitas administratif, melainkan harus memenuhi standar keselamatan. Seluruh personel di lapangan juga wajib mendapat pelatihan pengenalan tanda bahaya dan teknik evakuasi darurat,” katanya.
Ia menilai, kemampuan mengenali perubahan arah angin, membaca pergerakan api, serta mengambil keputusan untuk mundur ketika situasi memburuk merupakan bagian penting dari perlindungan personel.
Logistik dan Layanan Medis Harus Siaga
Daniel juga menyoroti pentingnya memastikan kebutuhan dasar dan layanan medis bagi petugas yang menjalankan operasi di kawasan terpencil.
Pasokan makanan, air bersih, perlengkapan pendukung, serta akses pertolongan pertama harus direncanakan sebelum tim diterjunkan ke lokasi kebakaran. Posko medis dan jalur evakuasi juga perlu disiapkan untuk mengantisipasi keadaan darurat.
Menurutnya, kondisi fisik petugas sangat menentukan kemampuan mereka menghadapi operasi pemadaman yang menguras tenaga, terutama ketika bekerja dalam medan terjal, suhu tinggi, dan lingkungan yang dipenuhi asap.
“Kebutuhan dasar petugas dan relawan selama menjalankan operasi pemadaman harus dipenuhi secara terencana. Ketersediaan logistik dan sarana pertolongan pertama harus dipastikan sebelum personel diterjunkan ke lokasi,” ujar Daniel.
Ia menegaskan, kesiapan logistik dan medis merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem keselamatan operasi, bukan sekadar kebutuhan tambahan.
Minta Investigasi dan Evaluasi Menyeluruh
Lebih lanjut, Daniel mendesak pemerintah melakukan investigasi dan evaluasi komprehensif atas tragedi karhutla di kawasan Bromo.
Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor penyebab jatuhnya korban, menilai efektivitas prosedur keselamatan, serta memastikan kesiapan personel dan peralatan dalam menghadapi situasi darurat.
Hasil investigasi, menurutnya, harus menjadi dasar perbaikan sistem penanganan karhutla, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan operasi, hingga mekanisme evakuasi ketika kondisi di lapangan berubah menjadi berbahaya.
Daniel juga meminta agar hak-hak keluarga korban mendapat perhatian serius, termasuk kepastian santunan dan dukungan yang layak sesuai ketentuan yang berlaku.
“Evaluasi menyeluruh harus dilakukan untuk mengetahui kecukupan prosedur keselamatan di lapangan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar perbaikan sistem sekaligus memastikan keluarga korban memperoleh perhatian dan dukungan yang layak,” tuturnya.
Keselamatan Manusia Harus di Atas Target Pemadaman
Daniel menilai, tragedi Bromo harus menjadi momentum untuk memperkuat protokol keselamatan dalam penanganan kebakaran di kawasan hutan dan konservasi.
Pemerintah perlu memastikan adanya batas operasional yang jelas ketika cuaca ekstrem, angin kencang, atau kondisi medan membuat pemadaman langsung terlalu berbahaya bagi personel.
Keputusan untuk menarik mundur petugas atau menghentikan sementara operasi di zona berisiko tinggi harus menjadi bagian dari prosedur keselamatan yang terukur.
Menurut Daniel, keberhasilan penanganan karhutla tidak semata-mata ditentukan oleh luas kawasan yang berhasil diselamatkan atau cepatnya api dipadamkan, tetapi juga oleh kemampuan memastikan seluruh personel dapat kembali dengan selamat.
“Pengorbanan para pejuang lingkungan ini sangat mulia, tetapi nyawa manusia adalah yang utama. Kita harus memperbaiki seluruh sistem mitigasi risiko agar tragedi serupa tidak terulang di masa mendatang,” kata politikus PKB tersebut.
Tragedi yang merenggut lima nyawa itu menjadi pengingat bahwa melindungi hutan tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan keselamatan manusia. Penguatan mitigasi, kesiapan peralatan, disiplin prosedur, dan sistem evakuasi yang efektif harus berjalan beriringan agar upaya menjaga kelestarian lingkungan tidak kembali dibayar dengan kehilangan nyawa. (AKH)
