HARIANTANAHAIR. Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah segera membenahi berbagai persoalan yang regulasi yang mandek serta data nasional. Menurutnya hal hal ini penting agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Pernyataan anggota PDIP ini terkait dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mengklaim telah menghadirkan kemajuan dalam agenda legislasi. Namun, lanjut Rike pelaksanaan sejumlah kebijakan masih menghadapi kendala, terutama terkait regulasi turunan dan tata kelola data nasional
Hal tersebut mengemuka saat Rieke menyampaikan pandangan itu dalam forum Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10). Forum yang mengangkat tema evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo menyoroti banyak hal terupama kebijakan yang berpihak kepada rakyat hingga kemandirian nasional.
Rieke menyebut bahwa evaluasi pemerintahan tidak cukup hanya melihat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik. Namun lanjut dia, pemerintah juga perlu memastikan kebijakannya menghasilkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Menurutnya pembangunan yang terlihat maju belum tentu menjawab kebutuhan seluruh masyarakat. “Maju itu belum tentu ada keadilan dan ada kemakmuran,” ujarnya.
Dua Tahun Pemerintahan Prabowo Harus Berpihak pada Rakyat
Untuk itu Rieke mengingatkan pemerintah agar tetap menjadikan Pembukaan UUD 1945 sebagai pijakan pembangunan nasional. Konstitusi, ungkap Rieke, mengamanatkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Karena itu, pemerintah perlu mengukur keberhasilan pembangunan melalui dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Rieke juga menilai pembangunan harus menjamin pemenuhan hak dasar warga negara. Hak tersebut mencakup pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Selain itu, masyarakat membutuhkan jaminan sosial, perlindungan hukum, serta lingkungan hidup yang baik.
Sedangkan dalam konteks tersebut, Reike menyebut DPR memiliki peran penting melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi itu perlu memastikan kebijakan pemerintah sejalan dengan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga memperluas kesejahteraan.
Data Akurat Menentukan Arah Pembangunan
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian Rieke ialah penggunaan data dalam perencanaan pembangunan. OIa menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan data yang akurat untuk memahami kondisi dan potensi masyarakat. Data tersebut juga perlu menjangkau wilayah terkecil, termasuk desa dan kelurahan.
Tanpa informasi yang tepat, pemerintah berisiko menyusun program yang tidak sesuai dengan kebutuhan warga. Akibatnya, pelaksanaan pembangunan bisa kehilangan arah dan tidak mencapai sasaran. Rieke menilai penguatan tata kelola data menjadi bagian penting dalam memperbaiki kebijakan publik. “Ketika perencanaan pembangunan kita tidak berbasis pada data yang akurat, tidak mungkin pembangunan itu berjalan dengan baik,” katanya.
Untuk itu dirinya menyambut kebijakan Satu Data Indonesia dan menyebutnya sebagai langkah penting. Namun, Rieke menekankan perlunya mempercepat penyusunan aturan pelaksanaannya. Pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif dan mendukung perencanaan lintas sektor.
Persoalan Regulasi Turunan
Selain tata kelola data, Rieke menyoroti lambannya penyelesaian regulasi turunan sejumlah undang-undang. Ia menyinggung aturan terkait Satu Data Indonesia, reforma agraria, dan perlindungan ketenagakerjaan. Menurut dia, keterlambatan tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan kebijakan.
Undang-undang membutuhkan perangkat pelaksanaan yang jelas agar pemerintah dapat menjalankannya secara efektif. Tanpa aturan pendukung, tujuan yang sudah disepakati berisiko sulit diwujudkan. Karena itu, Rieke mendorong pemerintah mempercepat penyelesaian regulasi yang masih tertunda.
Lebih lanjut ia juga mempertanyakan bagaimana pemerintah dapat menerjemahkan visi presiden apabila perangkat hukum pendukungnya belum tersedia secara memadai. Persoalan tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi antara perencanaan, pembentukan regulasi, dan pelaksanaan program. Pemerintah perlu memastikan ketiganya bergerak searah.
Kemudian Rieke juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi peraturan presiden, instruksi presiden, dan instrumen hukum lainnya. Setiap kebijakan harus memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak bertentangan dengan ketentuan lain. Kepastian regulasi akan membantu pelaksana program menjalankan tugas secara terukur.
Koperasi dan Program Gizi Membutuhkan Tata Kelola Kuat
Dalam bidang ekonomi kerakyatan, Rieke menilai Koperasi Desa Merah Putih dan program pemenuhan gizi memiliki relevansi dengan cita-cita pembangunan nasional. Namun, pemerintah perlu memperhatikan tata kelola dan keberlanjutan pelaksanaannya. Program tidak boleh berhenti pada pembangunan fasilitas atau penyaluran bantuan.
Maka dari itu, ia menekankan pentingnya menghadirkan solusi ketika masyarakat menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. “Saya tidak anti kritik, tetapi jangan cuma menjadi tukang kritik tanpa solusi,” ujarnya.
Rieke juga meminta pemerintah memastikan kebijakan jaminan sosial mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Menurut dia, pemerintah perlu membangun kerangka regulasi yang konsisten agar program tidak menimbulkan persoalan baru. Koordinasi antarlembaga menjadi salah satu unsur penting dalam proses tersebut.
Kedaulatan Data Menjadi Tantangan Pemerintahan Digital
Dalam kesempatan tersebut, Rieke turut menyoroti pengelolaan data strategis dan ekosistem digital pemerintah. Ia mengingatkan bahwa pengelolaan data yang terfragmentasi dapat mengganggu efektivitas pelayanan publik. Kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi kemampuan negara mengendalikan informasi strategisnya.
Karena itu, dirinya mendorong penguatan koordinasi dan kendali pemerintah atas sistem data digital. Pemerintah perlu membangun tata kelola yang mendukung integrasi informasi sekaligus memperjelas tanggung jawab setiap pihak. Langkah tersebut penting untuk menopang pelayanan publik dan menjaga kedaulatan nasional.
