“Sekali lagi kepada seluruh kementerian, kepada lembaga, kepada Kementerian Keuangan, hendaknya semua APBN yang keluar dimensinya adalah pemberdayaan dan membangun ekosistem ekonomi, sehingga tidak ada lagi egosektoral menggunakan APBN masing-masing tanpa ada satu koordinasi pemberdayaan,” ujar Cak Imin.
JAKARTA — Sebanyak 1,1 juta jiwa disebut berhasil keluar dari kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, bagi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar, menurunkan angka kemiskinan saja belum cukup. Tantangan berikutnya adalah memastikan masyarakat mampu bertahan tanpa terus bergantung pada bantuan sosial.
Muhaimin menyatakan tingkat kemiskinan nasional turun dari 8,57 persen menjadi 8,07 persen. Pemerintah kini mengejar target kemiskinan ekstrem nol persen pada akhir 2026.
“Kemiskinan turun dari 8,57 persen menjadi 8,07 persen, di mana yang miskin ekstrem sudah kita berhasil dorong untuk keluar dari kemiskinan ekstrem sejumlah 1,1 juta jiwa dan kita ingin terus bekerja agar kemiskinan ekstrem akhir tahun ini bisa nol,” kata Muhaimin di Plaza BP Jamsostek, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 27 Oktober 2026.
Pernyataan itu menempatkan pemberdayaan sebagai pekerjaan rumah setelah bantuan sosial disalurkan. Sebab, keluarga yang keluar dari kategori miskin belum tentu terbebas dari kerentanan ekonomi. Tanpa pekerjaan yang stabil, akses pendidikan, dan sumber penghasilan berkelanjutan, mereka berisiko kembali jatuh miskin ketika menghadapi guncangan ekonomi.
Karena itu, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mendorong prinsip Bansos Sementara, Berdaya Selamanya. Bantuan sosial tetap diperlukan sebagai jaring pengaman, tetapi harus diikuti program yang membuka akses terhadap pekerjaan, permodalan, dan pengembangan usaha.
Dari penerima bansos menjadi pelaku ekonomi
Dalam dua tahun terakhir, pemerintah mengklaim telah menyalurkan bantuan kepada 26,8 juta keluarga miskin. Pemerintah juga mengembangkan sejumlah program untuk memperluas akses pendidikan dan kesempatan ekonomi bagi kelompok rentan.
Di bidang pendidikan, Sekolah Rakyat telah memberikan akses belajar kepada 44.200 anak dari keluarga miskin dan terlantar. Program tersebut diharapkan tidak hanya membantu anak memperoleh pendidikan, tetapi juga membuka peluang bagi orang tua mereka untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan keluarga.
Di sektor usaha, sebanyak 3,25 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) disebut telah memperoleh akses permodalan terjangkau melalui upaya bersama Kemenko PM dan Kementerian UMKM.
Namun, akses modal bukan satu-satunya penentu keberhasilan usaha. Pelaku UMKM juga membutuhkan kepastian pasar, ketersediaan bahan baku, teknologi, serta pendampingan agar usaha mereka dapat tumbuh dan menghasilkan pendapatan yang lebih stabil.
Pemerintah turut mengandalkan ekosistem program Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperluas kesempatan ekonomi. Menurut Muhaimin, sebanyak 1,3 juta warga miskin telah terserap bekerja dalam ekosistem tersebut, sementara 148.000 pelaku usaha baru masuk ke dalam rantai pasoknya.
“Ini artinya investasi, pengusaha baru, dan ekosistem ekonomi terbangun dalam waktu yang sangat cepat. Itu yang disebut kerja APBN,” ujar Muhaimin.
APBN diminta tak berhenti pada penyaluran bantuan
Muhaimin menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar anggaran negara tidak berjalan sendiri-sendiri. Menurut dia, belanja pemerintah semestinya diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi yang memungkinkan masyarakat meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
“Sekali lagi kepada seluruh kementerian, kepada lembaga, kepada Kementerian Keuangan, hendaknya semua APBN yang keluar dimensinya adalah pemberdayaan dan membangun ekosistem ekonomi, sehingga tidak ada lagi egosektoral menggunakan APBN masing-masing tanpa ada satu koordinasi pemberdayaan,” katanya. Pernyataan itu menggarisbawahi persoalan mendasar. (***)
