PKB DPRD DKI menilai RDF Rorotan yang dibangun dengan anggaran Rp1,28 triliun belum beroperasi maksimal. Kapasitasnya baru sekitar 40 persen dari target awal pengolahan sampah Jakarta.
HarianTanahAir | Jakarta ~ Polemik pengelolaan sampah di Jakarta kembali mencuat. Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta menilai fasilitas pengolahan sampah RDF Plant Rorotan yang dibangun dengan anggaran Rp1,28 triliun belum beroperasi optimal. Hingga kini, kapasitas operasional fasilitas tersebut disebut baru mencapai sekitar 40 persen dari target awal.
Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta M. Fuadi Luthfi bahkan menilai pernyataan Gubernur Jakarta Pramono Anung yang menyebut target 1.000 ton sampah per hari sebagai capaian “sudah sangat baik” justru menimbulkan tanda tanya besar terhadap efektivitas proyek tersebut.
“Kalau kita membeli mobil seharga Rp1,28 triliun tetapi mobilnya hanya bisa berjalan 40 persen dari kemampuan yang dijanjikan, apakah itu bisa disebut baik?” kata Fuadi, Senin (9/3/2026).
RDF Rorotan Dinilai Belum Jawab Krisis Sampah Jakarta
Sejak awal, fasilitas pengolahan sampah RDF Plant Rorotan dirancang mampu mengolah hingga 2.500 ton sampah setiap hari. Namun dalam perkembangannya, operasional fasilitas tersebut baru ditargetkan sekitar 1.000 ton per hari.
Menurut Fuadi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa proyek pengolahan sampah terbesar di Jakarta itu belum berjalan sesuai dengan desain awalnya.
Padahal, Jakarta saat ini menghasilkan sekitar 7.400 hingga 8.000 ton sampah setiap hari. Dengan kapasitas operasional sekitar 1.000 ton per hari, RDF Rorotan hanya mampu menangani sekitar 12–13 persen dari total sampah ibu kota.
Teknologi RDF Dinilai Terkendala Sistem Sampah Jakarta
Fuadi menjelaskan salah satu kendala utama adalah kesiapan sistem pengelolaan sampah di Jakarta.
Teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) sebenarnya dirancang untuk mengolah sampah yang sudah dipilah dan memiliki kadar air rendah. Namun di Jakarta, sampah yang masuk ke fasilitas tersebut masih bercampur dan dalam kondisi basah.
Akibatnya mesin harus bekerja dua kali, yakni memilah sekaligus mengolah sampah.
“Ini menunjukkan ada masalah perencanaan. Teknologi di hilir dibangun, tetapi sistem pemilahan sampah di hulu belum siap,” ujarnya.
Bantargebang Kian Penuh
Kondisi ini dinilai semakin mengkhawatirkan karena Jakarta masih sangat bergantung pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu TPST Bantargebang.
Saat ini tumpukan sampah di Bantargebang disebut telah mencapai ketinggian setara gedung 16 lantai dan terus bertambah setiap hari.
Fuadi menegaskan Jakarta tidak memiliki banyak waktu untuk menunda solusi pengelolaan sampah yang efektif.
“Bantargebang sudah hampir mencapai batasnya, sementara fasilitas pengolahan besar di dalam kota belum beroperasi maksimal,” kata dia.
PKB Dorong Pansus Investigasi Proyek RDF
Karena itu, Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menginvestigasi proyek RDF Rorotan secara menyeluruh.
Pansus diharapkan dapat mendorong audit forensik terhadap proyek senilai Rp1,28 triliun tersebut, termasuk kesesuaian antara spesifikasi kontrak dan realisasi operasional di lapangan.
Selain itu, Fuadi juga meminta pemerintah membuka data operasional RDF secara transparan kepada publik.
Ia juga menyinggung pembatalan proyek PLTSa ITF Sunter, yang sebelumnya berstatus Proyek Strategis Nasional namun kemudian digantikan dengan pembangunan RDF Rorotan.
“Publik berhak mengetahui nilai sebenarnya dari investasi besar ini. Karena itu audit harus dilakukan secara terbuka,” ujarnya. (AKH)
