HARIANTANAHAIR. Situasi kesehatan mental anak di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan temuan mengkhawatirkan dari Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) periode 2025–2026. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa hampir 10 persen anak Indonesia terindikasi mengalami gangguan mental, khususnya kecemasan dan depresi yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
Dalam keterangan resmi yang disampaikan di Jakarta, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kondisi ini bukan lagi sekadar peringatan dini, melainkan sudah berada pada fase yang memerlukan penanganan serius. Ia mengungkapkan, dari sekitar 7 juta anak yang telah menjalani skrining, persentase anak yang menunjukkan gejala gangguan mental cukup signifikan.
Menurut data Kemenkes, 4,4 persen atau sekitar 338 ribu anak terdeteksi mengalami gejala kecemasan, sementara 4,8 persen atau setara 363 ribu anak menunjukkan indikasi depresi. Jumlah ini mencerminkan tingginya tekanan mental yang dialami anak akibat perubahan sosial, lingkungan, hingga dinamika pendidikan. “Data ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan jiwa di Indonesia sangat besar dan tidak boleh disepelekan,” tegas Budi.
Kasus Percobaan Bunuh Diri Meningkat Hampir Tiga Kali Lipat
Selain temuan dari skrining CKG, Kemenkes juga menyoroti laporan Global School-Based Student Health Survey (GSHS) yang memperlihatkan tren memprihatinkan terkait percobaan bunuh diri pada anak dan remaja. Pada tahun 2015, angka percobaan bunuh diri tercatat 3,9 persen. Namun pada 2023, angkanya melonjak drastis menjadi 10,7 persen, atau hampir tiga kali lipat dalam kurun waktu delapan tahun.
Menkes menilai lonjakan tersebut disebabkan berbagai faktor, termasuk tekanan akademik, perundungan, konflik keluarga, hingga paparan media sosial yang meningkatkan kecemasan pada anak. “Yang harus diperbaiki bukan hanya anaknya. Pola asuh keluarga, tekanan pertemanan, dan sistem pendidikan juga berperan besar. Karena itu, life skill dan Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) harus terus disosialisasikan,” tambahnya.
Sebagai respons atas meningkatnya masalah kesehatan mental anak, pemerintah memperluas cakupan skrining CKG dengan target 25 juta anak. Langkah ini diharapkan mampu mengidentifikasi risiko gangguan mental lebih cepat dan tepat sasaran.
Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Maria Endang Sumiwi, menjelaskan bahwa seluruh hasil skrining akan ditindaklanjuti oleh Puskesmas. Namun, pemerintah juga mengakui jumlah psikolog klinis di fasilitas kesehatan primer masih sangat terbatas. Hingga kini, jumlah tenaga psikologi klinis yang aktif di Puskesmas baru mencapai sekitar 203 orang.
Untuk itu, pemerintah menyiapkan langkah percepatan rekrutmen tenaga psikologi serta memperkuat layanan krisis melalui platform Healing119.id, yang menyediakan akses bantuan psikologis secara cepat bagi anak maupun keluarga yang membutuhkan.
Sekolah Didorong Lebih Proaktif dalam Deteksi Dini
Tidak hanya sektor kesehatan, Kemenkes turut mengajak sekolah untuk berperan lebih aktif dalam memberikan dukungan kesehatan mental kepada siswa. Guru Bimbingan Konseling (BK) dan guru kelas diminta melakukan pendampingan bagi anak yang menunjukkan tanda-tanda perubahan emosi atau perilaku.
Upaya ini juga diperkuat melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak yang ditandatangani sembilan kementerian dan lembaga pada 5 Maret 2026. Lewat SKB ini, pemerintah membangun sistem penanganan yang terintegrasi dari hulu ke hilir—mulai dari edukasi, pencegahan, penanganan kasus, hingga rehabilitasi. Instansi yang terlibat mencakup Kemenkes, KemenPPPA, Komdigi, Kemendikdasmen, BKKBN, Kemenag, Kemendagri, Kemensos, hingga Polri. “Pemerintah menjamin kerahasiaan data setiap anak. Fokus kami adalah melindungi mereka dari stigma dan memastikan penanganan yang tepat sejak dini,” tertulis dalam rilis resmi Kemenkes.
Dengan meningkatnya jumlah anak yang mengalami tekanan mental, Kemenkes mengimbau orang tua serta masyarakat agar lebih peka terhadap tanda-tanda awal gangguan mental. Gejala umum yang sering muncul antara lain mudah tersinggung atau marah, kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, masalah tidur, menarik diri dari pergaulan, dan perubahan kebiasaan makan.
Pemerintah berharap kolaborasi lintas kementerian, peningkatan tenaga psikolog di Puskesmas, serta penguatan peran sekolah dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun mental.
