HarianTanahAir.com | Jakarta – Politik tidak pernah benar-benar kehilangan tempat di hati masyarakat. Yang memudar adalah kepercayaan publik ketika politik dianggap hanya hadir saat pemilu, tetapi menghilang ketika persoalan warga bermunculan.
Fenomena ini menjadi tantangan bagi hampir semua partai politik. Masyarakat perkotaan, khususnya di Jakarta, kini semakin kritis. Mereka tidak lagi mudah terkesan oleh slogan maupun janji kampanye. Ukuran keberhasilan politik bergeser menjadi sesuatu yang lebih sederhana: apakah wakil rakyat benar-benar hadir ketika masyarakat membutuhkan solusi?
Persoalan yang dihadapi warga ibu kota juga semakin kompleks. Mulai dari biaya pendidikan yang terus meningkat, kemacetan, banjir, kualitas udara, hingga sulitnya generasi muda memiliki rumah pertama. Di sisi lain, masyarakat juga menuntut pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses.
Dalam kondisi seperti ini, politik dituntut kembali pada fungsi utamanya, yakni menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Bukan sekadar mengkritik, tetapi juga menawarkan jalan keluar yang dapat dirasakan manfaatnya.
Politik Pelayanan lebih Relevan
Pengamat politik menilai era politik yang bertumpu pada popularitas perlahan mulai bergeser menuju politik yang berbasis pelayanan. Kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat, kemampuan menyerap aspirasi, hingga konsistensi mengawal kebijakan menjadi indikator yang lebih diperhatikan publik dibanding sekadar aktivitas di media sosial.
Di Jakarta, pendekatan tersebut mulai terlihat dari sejumlah fraksi di DPRD yang lebih banyak mengangkat isu-isu keseharian masyarakat. Salah satunya Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta yang dalam beberapa tahun terakhir aktif mengawal berbagai persoalan layanan publik, mulai dari akses pendidikan, penguatan pesantren dan madrasah, transportasi publik, ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah, hingga pengawasan penggunaan APBD agar lebih berpihak kepada kebutuhan warga.
Fraksi PKB juga beberapa kali menyuarakan pentingnya pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pembangunan kualitas manusia. Pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan perlindungan kelompok rentan dinilai harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan daerah.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa politik tidak selalu harus tampil dalam narasi besar. Justru keberpihakan terhadap persoalan sehari-hari masyarakat sering kali menjadi ukuran paling nyata apakah sebuah partai masih mampu menjaga kepercayaan publik.
Masyarakat Menunggu Solusi, Bukan Sekadar Narasi
Jakarta sebagai kota megapolitan akan terus menghadapi tantangan baru seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar pembangunan berjalan lebih inklusif.
Di tengah dinamika tersebut, masyarakat membutuhkan representasi politik yang mampu mendengar sebelum berbicara, bekerja sebelum mengklaim, dan hadir sebelum diminta. Kepercayaan publik tidak dibangun melalui satu pidato atau satu unggahan media sosial, melainkan melalui konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Bagi partai politik, termasuk PKB DKI Jakarta, tantangan ke depan bukan hanya memenangkan kontestasi politik. Tantangan yang jauh lebih besar adalah menjaga relevansi dengan terus menghadirkan gagasan dan kerja nyata yang dapat dirasakan langsung oleh warga. Sebab, pada akhirnya, politik yang paling bermakna adalah politik yang memberi manfaat, bukan sekadar menjadi panggung perebutan kekuasaan.
*Achi Hartoyo
