HARIANTANAHAIR. Keselamatan jemaah menjadi perhatian utama ketika gangguan penerbangan menghambat perjalanan ibadah umrah. Situasi di Riyadh, Arab Saudi, mendorong anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Maman Imanul Haq, meminta pemerintah memperkuat perlindungan jemaah Indonesia.
Legislator yang akrab disapa Kiai Maman itu mendesak Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyiapkan langkah darurat. Pemerintah juga perlu memastikan jemaah memperoleh tempat tinggal, makanan, pendampingan, dan informasi penerbangan yang jelas selama menghadapi penundaan.
“Kami memantau perkembangan situasi di Riyadh yang berdampak pada perjalanan jemaah umrah Indonesia. Kemenhaj harus bergerak aktif memantau kondisi jemaah di Arab Saudi maupun calon jemaah yang akan berangkat karena keselamatan adalah prioritas utama,” ujar legislator yang akrab disapa Kiai Maman di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Gangguan Penerbangan Menuntut Perlindungan Jemaah
Kiai Maman menyoroti kendala perjalanan sejumlah rombongan umrah akibat pembatasan rute udara. Gangguan tersebut turut memengaruhi perjalanan melalui sejumlah kota transit di kawasan Teluk, termasuk Abu Dhabi dan Dubai.
Kondisi ini menuntut pemerintah bergerak cepat untuk mengidentifikasi jemaah yang membutuhkan bantuan. Selain itu, Kemenhaj perlu memperbarui data keberadaan jemaah dan memetakan kebutuhan setiap rombongan.
Pendataan tersebut menjadi langkah penting untuk mencegah jemaah menghadapi ketidakpastian selama menunggu kepastian penerbangan. Pemerintah juga perlu memastikan penyelenggara perjalanan memberikan pendampingan sesuai kebutuhan jemaah.
“Kemenhaj harus memastikan setiap jemaah yang terdampak terpantau dengan baik. Jangan sampai ada jemaah yang terlantar, kesulitan informasi, atau bingung meminta bantuan,” tegasnya.
Selama gangguan penerbangan berlangsung, kebutuhan dasar jemaah tidak boleh terabaikan. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan akomodasi, konsumsi, akses komunikasi, dan bantuan bagi jemaah yang mengalami kesulitan.
Perhatian khusus juga diperlukan bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang membutuhkan pendampingan. Karena itu, petugas harus mengetahui kondisi setiap rombongan sebelum menentukan langkah penanganan.
Di sisi lain, penyelenggara perjalanan umrah perlu menjelaskan perkembangan situasi kepada ketua rombongan. Langkah ini membantu jemaah memahami pilihan perjalanan tanpa mengambil keputusan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.
Kiai Maman Minta Koordinasi Lintas Kementerian Diperkuat
Kiai Maman meminta Kemenhaj memperkuat koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Pemerintah juga perlu menjalin komunikasi intensif dengan maskapai untuk memperoleh informasi penerbangan terbaru.
Koordinasi tersebut penting karena gangguan perjalanan internasional dapat melibatkan banyak pihak. Pemerintah membutuhkan informasi akurat mengenai posisi jemaah, perubahan jadwal, serta pilihan perjalanan yang memungkinkan.
Dengan demikian, setiap instansi dapat menjalankan tugasnya secara terarah. Jemaah pun memiliki akses bantuan yang lebih jelas ketika menghadapi kendala di bandara atau tempat transit.
“Koordinasi dengan PPIU, maskapai, KBRI Riyadh, dan KJRI Jeddah harus diperkuat. Penanganan harus berdasarkan data kondisi nyata di lapangan, bukan sebatas laporan umum,” kata Kiai Maman.
Layanan Pengaduan Harus Mudah Diakses
Selain memperkuat koordinasi, Kiai Maman mendesak pemerintah membuka posko pengaduan dan layanan hotline resmi. Saluran tersebut perlu membantu jemaah maupun keluarga di Indonesia memperoleh informasi yang dapat dipercaya.
Kepastian informasi menjadi kebutuhan penting ketika jadwal penerbangan mengalami perubahan. Keluarga perlu mengetahui kondisi jemaah, rencana keberangkatan berikutnya, serta ketersediaan akomodasi selama masa penundaan.
Pemerintah juga perlu menyampaikan informasi secara berkala melalui saluran komunikasi resmi. Penyampaian informasi dengan bahasa sederhana dapat mengurangi kebingungan dan mencegah beredarnya kabar yang belum terverifikasi.
“Informasi perubahan jadwal penerbangan, alokasi akomodasi, dan prosedur tiket harus disampaikan berkala dengan bahasa yang mudah dipahami. Saluran komunikasi resmi penting agar keluarga di Indonesia merasa tenang,” ucapnya.
Kemenhaj juga perlu mendorong setiap PPIU menyampaikan perkembangan secara transparan kepada jemaah. Dengan begitu, jemaah dan keluarga dapat memahami langkah penanganan tanpa harus mengandalkan informasi yang simpang siur.
Calon Jemaah Diminta Memantau Informasi Keberangkatan
Perhatian pemerintah tidak hanya menyasar jemaah yang sudah berada di Arab Saudi. Calon jemaah yang masih berada di Indonesia juga membutuhkan informasi mengenai keberangkatan dan kemungkinan perubahan jadwal.
Kiai Maman mengimbau jemaah beserta keluarganya tetap tenang selama menghadapi situasi tersebut. Ia meminta mereka menjaga komunikasi dengan ketua rombongan dan mengikuti arahan petugas yang berwenang.
Jemaah juga perlu memeriksa informasi penerbangan melalui maskapai dan penyelenggara perjalanan masing-masing. Sebelum berangkat menuju bandara, calon jemaah sebaiknya memastikan kembali status penerbangan dan arahan terbaru.
“Kami meminta jemaah tetap tenang, menjaga komunikasi dengan ketua rombongan, dan tidak mengambil keputusan perjalanan secara sepihak tanpa mengonfirmasi info penerbangan terbaru,” ujarnya.
Keselamatan Harus Menjadi Prioritas Penanganan
Gangguan penerbangan akibat situasi keamanan regional membutuhkan penanganan yang cepat, terukur, dan terkoordinasi. Pemerintah perlu menempatkan keselamatan jemaah sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan perjalanan.
Pada saat yang sama, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari perlindungan jemaah. Pemerintah dan penyelenggara perjalanan perlu memastikan setiap perubahan memiliki penjelasan yang jelas serta saluran bantuan yang dapat diakses.
Desakan Kiai Maman menegaskan pentingnya kehadiran negara ketika jemaah Indonesia menghadapi keadaan darurat di luar negeri. Perlindungan tersebut tidak cukup melalui imbauan, tetapi juga membutuhkan pendataan, pendampingan, dan komunikasi yang berjalan konsisten.
Melalui koordinasi lintas instansi, pemerintah diharapkan mampu membantu jemaah menghadapi gangguan perjalanan dengan lebih aman. Kepastian layanan dan informasi akan membantu jemaah menjalankan ibadah tanpa menambah kecemasan akibat ketidakjelasan penanganan.
