“Memilih pemimpin yang tidak afdal, padahal tahu ada yang lebih baik, adalah bentuk pengkhianatan kepada Allah, Rasulullah, dan para muassis,” kata Muhibul saat menyampaikan amanat para kiai sepuh seusai pertemuan.
HarianTanahAir | Jombang — Sejumlah kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) mengeluarkan peringatan keras menjelang Muktamar ke-35 NU di Jombang. Mereka menyoroti dugaan pengondisian, intimidasi, transaksi politik hingga penggunaan nama pemerintah untuk memengaruhi pilihan peserta muktamar.
Peringatan itu disampaikan setelah para kiai sepuh menggelar pertemuan tertutup selama lebih dari satu jam di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Rabu, 26 Agustus 2026. Pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya di PBNU.
Sejumlah ulama sepuh hadir dalam pertemuan itu, antara lain KH Ma’ruf Amin, KH M. Anwar Mansur, KH Abdullah Kafabihi Mahrus, KH Ubaid Maemun Zubair, KH Mu’adz T, KH Athoillah S. Anwar, KH Muhibul Aman Ali, dan KH Nurul Yakin Ishaq.
Juru Bicara Kiai Sepuh, KH Muhibul Aman Ali, mengatakan para kiai mencermati adanya dugaan langkah-langkah yang dinilai tidak prosedural dan berpotensi mencederai kedaulatan muktamirin.
Salah satu yang disoroti ialah dugaan penggunaan nama pemerintah untuk menekan peserta secara psikologis, termasuk isu mengenai “restu presiden”.
“Memilih pemimpin yang tidak afdal, padahal tahu ada yang lebih baik, adalah bentuk pengkhianatan kepada Allah, Rasulullah, dan para muassis,” kata Muhibul saat menyampaikan amanat para kiai sepuh seusai pertemuan.
Ia menambahkan, apabila proses yang tidak jujur dibiarkan hingga menjadi preseden buruk, konsekuensi moralnya dapat berlangsung panjang. “Dosa dari perbuatan tersebut akan terus mengalir hingga hari kiamat,” ujarnya.
Kiai Minta Politik Transaksi Dihentikan
Dalam tausiyah moral yang dikeluarkan setelah pertemuan, para kiai sepuh menyampaikan tujuh poin sikap. Pertama, mereka mengecam segala bentuk money politics, tekanan, rekayasa, dan pengondisian yang dinilai dapat merusak marwah keulamaan serta kedaulatan peserta muktamar.
Kedua, panitia dan pihak terkait diminta menjamin kebebasan para pemilik suara dari intimidasi, provokasi maupun tindakan karantina sepihak.
Ketiga, para kiai menyatakan meyakini Presiden bersikap netral. Namun, mereka mengecam pihak yang disebut menjual isu “restu presiden” untuk memengaruhi psikologis muktamirin.
Para kiai juga meminta Presiden mengambil tindakan tegas apabila terdapat pejabat atau menteri yang terbukti melakukan intervensi. Mereka bahkan menyatakan siap menghadap Presiden untuk menyampaikan bukti-bukti mengenai persoalan tersebut. “Bertaubat Sebelum Terlambat”
Para kiai sepuh juga menyerukan pihak-pihak yang dinilai berupaya merusak proses muktamar agar menghentikan tindakan tersebut dan bertaubat.
Muktamar, kata mereka, harus menjadi ruang bagi warga NU untuk menentukan kepengurusan secara jujur dan bermartabat, dengan menggunakan akal sehat, hati yang jernih, serta akhlakul karimah.
Tausiyah tersebut juga diminta disebarluaskan kepada seluruh struktur NU, panitia muktamar, pemerintah, dan masyarakat. “Nasihat ini adalah tausiyah—bentuk kasih sayang mendalam para kiai sepuh kepada NU dan para muridnya,” kata Muhibul.
Para kiai berharap Muktamar ke-35 NU di Jombang berlangsung secara jujur dan demokratis, tanpa tekanan dari pihak mana pun. “Menjaga marwah ulama warasatul anbiya,” ujarnya.
Catatan: Seluruh tudingan mengenai transaksi politik, intimidasi, karantina peserta, maupun intervensi pemerintah dalam berita ini merupakan klaim yang disampaikan dalam siaran pers dan belum disertai verifikasi independen dalam materi yang diberikan. (akh)
