Jelang Muktamar ke-35 NU, Hasbiallah Ilyas mendorong NU kembali fokus pada ekonomi umat, khidmat akar rumput, menjauhi politik praktis, dan menjaga marwah organisasi.
HarianTanahAir | Jakarta ~ Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026 mulai memunculkan sejumlah harapan tentang arah baru organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.
Di tengah momentum Muktamar yang mengusung tema “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmat untuk Kemaslahatan Bangsa”, perhatian terhadap persoalan nyata warga nahdliyin di akar rumput dinilai perlu menjadi agenda utama kepengurusan NU ke depan.
Harapan itu disampaikan KH. Hasbiallah Ilyas, Pengurus PWNU DKI Jakarta. Ia berharap Muktamar ke-35 NU tidak berhenti pada pergantian struktur kepengurusan maupun pertarungan gagasan besar, tetapi menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mampu bekerja dan memberikan manfaat nyata bagi umat.
Menurut Hasbiallah, ukuran keberhasilan NU seharusnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya warga nahdliyin dari kelompok ekonomi menengah ke bawah.
“Bukan hanya berwacana dan beretorika besar, namun kemanfaatannya untuk umat tidak terlihat,” ujar Hasbiallah saat ditemui wartawan di kantornya di Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Hasbiallah: Muktamar NU Jangan Jauh dari Persoalan Akar Rumput
Hasbiallah menilai tantangan terbesar NU ke depan bukan hanya bagaimana organisasi itu tampil dalam percaturan nasional dan global, tetapi juga bagaimana memastikan keberadaan NU benar-benar dirasakan oleh masyarakat di tingkat bawah.
Ia secara khusus menyoroti persoalan kesejahteraan ekonomi warga nahdliyin yang menurutnya masih menjadi pekerjaan besar.
“NU saat ini ke depan, saya berharap bisa berfokus dalam berkhidmat kepada umat. Masyarakat nahdliyin itu kelompok ekonomi menengah ke bawah, jadi yang harus diperhatikan adalah bagaimana mengangkat ekonomi kelompok menengah ke bawah ini. Orang-orang mustadh’afin,” katanya.
Karena itu, ia berharap kepengurusan PBNU hasil Muktamar ke-35 mampu menyusun program yang lebih konkret, terukur, dan menyentuh kebutuhan warga.
Mulai dari penguatan pendidikan, pesantren, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pengelolaan aset organisasi hingga pengembangan usaha warga, menurut Hasbiallah, semestinya menjadi bagian penting dari agenda khidmat NU.
Kritik terhadap Narasi Besar dan Politik Kekuasaan
Hasbiallah juga menyampaikan kritik terhadap arah kepengurusan PBNU periode saat ini yang dipimpin Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf dan Rais Aam KH Miftachul Akhyar.
Menurut dia, NU tidak boleh terlalu larut dalam narasi besar tentang peradaban dunia apabila persoalan mendasar warga nahdliyin di dalam negeri belum banyak disentuh.
“Pengurus sekarang terlalu sibuk berpikir makro, peradaban dunia, dan lain-lain narasi besar yang utopis, tetapi lupa pada masalah riil yang dihadapi kaum nahdliyin,” ujarnya.
Ia mempertanyakan sejauh mana agenda besar tersebut berbanding lurus dengan pembangunan infrastruktur sosial yang bisa dirasakan langsung masyarakat.
“Pernah tidak terdengar hari ini, pengurus PBNU hari ini berapa membangun universitas, berapa membangun sekolah, berapa membangun rumah sakit NU, membangun ekonomi umat, dan lain-lain?” katanya.
Hasbiallah kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan periode kepemimpinan PBNU sebelumnya di bawah KH Said Aqil Siroj.
“Ingatan kita zaman PBNU dijabat oleh KH Said Aqil Siroj, PBNU banyak membangun Rumah Sakit NU (RSNU), universitas dibangun, pendataan aset-aset milik NU berjalan dan ditata dengan baik administrasinya,” ujarnya.
Ia mempertanyakan apakah agenda pembangunan kelembagaan dan penguatan aset tersebut masih menjadi prioritas di era kepengurusan sekarang.
Menurut Hasbiallah, perhatian publik justru lebih sering tersedot pada polemik internal organisasi dan isu konsesi tambang.
“Yang viral justru ribut soal konsesi tambang dan perselisihan internal organisasi. Malu kita,” katanya.
NU Diminta Tidak Terjebak Politik Praktis
Persoalan lain yang menjadi sorotan Hasbiallah adalah relasi NU dengan politik kekuasaan.
Ia menilai NU harus kembali menegaskan posisi sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan yang mengutamakan khidmat kepada umat, bukan menjadi arena pertarungan kepentingan politik praktis.
“Periode PBNU saat ini, mohon maaf, lebih fokus pada politik kekuasaan. Seharusnya tidak seperti itu. Dan itu kelihatan sekali,” ujarnya.
Menurut dia, semangat kembali kepada khittah 1926 harus diterjemahkan dalam praktik organisasi, bukan sekadar menjadi narasi.
“Sudahlah NU jangan terlalu masuk ke urusan politik praktis. Mengabdi untuk kepentingan umat dan jangan berpikir tentang kekuasaan,” katanya.
Soal Palestina, Hasbiallah Pertanyakan Konsistensi Khidmat NU
Hasbiallah juga mengaitkan gagasan tentang peran NU di tingkat global dengan persoalan kemanusiaan internasional, termasuk Palestina.
Menurut dia, jika NU ingin berbicara mengenai peradaban dunia dan perdamaian global, maka organisasi juga harus menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap kelompok yang mengalami penindasan.
“PBNU sibuk bicara narasi besar soal membangun peradaban dunia. Tetapi dunia yang mana yang mereka bela? Soal dunia Islam, mana pembelaan terhadap Palestina?” ujarnya.
Ia juga menyinggung polemik kerja sama dengan pihak luar negeri yang menurutnya semestinya dikaji secara kritis agar tidak menimbulkan pertanyaan di kalangan warga NU.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan kritik Hasbiallah terhadap arah organisasi. Karena menyangkut kebijakan dan kepengurusan PBNU, pihak PBNU tentu memiliki ruang untuk memberikan penjelasan atau tanggapan atas berbagai kritik tersebut.
Jangan Sampai Muktamar NU Terjebak Politik Uang
Menjelang Muktamar ke-35, Hasbiallah juga mengingatkan agar proses pemilihan kepengurusan berlangsung bermartabat dan bebas dari politik uang.
Menurut dia, NU sebagai organisasi yang lahir dari tradisi para ulama justru harus menjadi teladan dalam menjaga etika bermusyawarah.
“Saya berharap Muktamar kali ini jangan sampai NU itu rusak oleh adanya permainan politik uang (money politics). Ini organisasi para ulama seharusnya memberi contoh, bukan malah memberi contoh yang tidak sepantasnya,” tegasnya.
Ia berharap para peserta Muktamar atau muktamirin dapat menggunakan pertimbangan yang jernih dalam menentukan arah organisasi lima tahun ke depan.
“Saya berharap para peserta muktamirin bisa menggunakan akal pikiran yang jernih, harus kembali ke pemikiran muassis, para pendiri Nahdlatul Ulama,” katanya.
Menurutnya, kepemimpinan NU ke depan harus mampu menempatkan kepentingan organisasi dan umat di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan sesaat.
Konflik Internal NU Harus Diselesaikan Secara Bermartabat
Selain soal kepemimpinan dan politik uang, Hasbiallah menilai mekanisme penyelesaian konflik internal NU juga perlu diperkuat.
Ia mengusulkan agar mekanisme seperti Majelis Tahkim dapat dioptimalkan untuk menyelesaikan persoalan internal organisasi secara terhormat dan tidak berkembang menjadi konflik terbuka.
“Ke depannya, agar dalam mengelola konflik internal—jika ada—harus dikelola dengan mekanisme yang baik, bermartabat,” ujarnya.
Menurut dia, penyelesaian konflik melalui mekanisme internal penting agar persoalan organisasi tidak melebar menjadi konsumsi publik yang justru dapat merusak citra NU.
“Misalnya melalui kehadiran Majelis Tahkim yang memang fungsinya untuk menyelesaikan masalah konflik internal, agar tidak melebar ke mana-mana, sehingga menjadi liar dan menjadi bahan konsumsi publik. Jika ini terjadi, maka akan semakin memperburuk citra organisasi para ulama,” katanya.
Muktamar ke-35 NU dan Ujian Mengembalikan Makna Khidmat
Muktamar ke-35 NU di Tambakberas menjadi momentum penting untuk menentukan arah perjalanan organisasi lima tahun mendatang. Secara resmi, forum tersebut merupakan forum musyawarah tertinggi NU yang membahas keputusan strategis organisasi, kepengurusan, serta arah perjuangan NU ke depan.
Tema “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmat untuk Kemaslahatan Bangsa” pun membawa pesan bahwa marwah organisasi dan pengabdian kepada masyarakat menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan.
Bagi Hasbiallah, tantangan Muktamar bukan sekadar memilih siapa yang akan menduduki posisi strategis di PBNU.
Lebih jauh dari itu, Muktamar harus mampu menjawab pertanyaan sederhana tetapi mendasar: sejauh mana NU hadir dan memberikan manfaat bagi umat?
Ia pun berharap kepemimpinan hasil Muktamar ke-35 tidak mengulang persoalan yang sama.
“Jangan Muktamar ke-35 ini, jangan sampai kita terjatuh di lubang yang sama. Saya berharap menghasilkan struktur pengurus yang mampu membawa perubahan, yang lebih mementingkan kepentingan yang lebih besar lagi dibanding kepentingan sesaat,” pungkasnya. (AKH)
