HARIANTANAHAIR.COM | JAKARTA — Pernah merasa kondisi ekonomi sudah berubah, tetapi status desil dalam data bantuan sosial masih tidak sesuai? Jangan buru-buru menyimpulkan sistem salah sasaran. Ada mekanisme untuk mengajukan pembaruan data.

Pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data dalam penyaluran berbagai program sosial. Di dalam DTSEN, keluarga dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan ke dalam 10 desil.

Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Posisi desil tidak ditentukan hanya berdasarkan penghasilan, tetapi juga mempertimbangkan sejumlah kondisi sosial dan ekonomi keluarga.

Karena kondisi warga bisa berubah, data pun perlu diperbarui. Misalnya, seseorang yang sebelumnya memiliki pekerjaan tetap kemudian kehilangan pekerjaan, mengalami penurunan pendapatan, atau kondisi keluarganya berubah.

Lantas, bagaimana cara memperbaiki desil?

Warga tidak bisa memilih sendiri ingin masuk desil berapa. Yang dapat dilakukan adalah mengajukan pembaruan data apabila kondisi yang tercatat tidak lagi sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Salah satu jalurnya melalui aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial.

Tahapannya antara lain:

1. Unduh aplikasi Cek Bansos.
2. Registrasi atau masuk menggunakan data yang diperlukan.
3. Pilih fitur Usul Sanggah/Usulkan Pembaruan.
4. Ajukan pembaruan data sesuai kondisi keluarga terkini.
5. Lengkapi informasi sosial-ekonomi yang diminta, termasuk kondisi rumah dan penghasilan.
6. Lampirkan dokumen atau bukti pendukung apabila diperlukan.
7. Kirim pengajuan untuk diproses.

Pengajuan tersebut tidak otomatis membuat seseorang turun ke desil tertentu atau langsung mendapatkan bantuan. Data yang diajukan tetap harus melalui proses verifikasi sebelum digunakan dalam pemutakhiran DTSEN.

Bisa lewat kelurahan atau dinas sosial

Bagi warga yang kesulitan menggunakan aplikasi, pembaruan data juga dapat diajukan melalui jalur administratif di tingkat desa atau kelurahan maupun dinas sosial.

Warga dapat membawa KTP, Kartu Keluarga, serta dokumen pendukung yang relevan. Petugas kemudian dapat membantu proses pengajuan pembaruan melalui sistem yang digunakan pemerintah, termasuk SIKS-NG.

Jika diperlukan, kondisi warga dapat diverifikasi melalui proses pengecekan atau survei lapangan.

Desil menentukan prioritas bantuan

Pembagian desil penting karena menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan sasaran program bantuan sosial.

Dalam skema 2026, kelompok desil 1 hingga 4 menjadi prioritas untuk sejumlah bansos reguler seperti PKH dan bantuan pangan, sementara desil 5 masih dapat masuk dalam program tertentu. Namun, status desil bukan jaminan otomatis seseorang menerima bantuan. Penyaluran tetap bergantung pada kriteria masing-masing program dan hasil pemutakhiran data.

Karena itu, bagi warga yang merasa data ekonominya tidak sesuai, langkah yang tepat bukan mencari cara untuk “memanipulasi” desil, melainkan memastikan data sosial-ekonomi yang tercatat benar-benar menggambarkan kondisi keluarga saat ini.

Data yang akurat penting bukan hanya agar bantuan tidak salah sasaran, tetapi juga agar warga yang memang membutuhkan tidak tersingkir karena data yang sudah tidak relevan.