Jakarta menghadapi darurat sampah dengan produksi mencapai 9.000 ton per hari. Pemprov DKI mulai menerapkan gerakan pilah sampah dari rumah demi menyelamatkan TPST Bantargebang dan mendukung operasional RDF Rorotan.
HARIANTANAHAIR | Jakarta — Ibu Kota sedang menghadapi ancaman serius yang tak lagi bisa dianggap sepele. Setiap hari, Jakarta memproduksi sekitar 9.000 ton sampah. Jika pola pengelolaan lama terus dipertahankan, TPST Bantargebang yang selama ini menjadi “paru-paru terakhir” sampah Jakarta diprediksi akan mencapai kapasitas maksimal dalam waktu dekat.
Situasi ini semakin mengkhawatirkan setelah laporan Institut Emmett UCLA menyebut TPST Bantargebang sebagai penyumbang gas metana terbesar kedua di dunia, dengan emisi mencapai 6,3 ton per jam. Mayoritas sampah yang menumpuk berasal dari sisa makanan sebesar 43 persen dan plastik sebanyak 28 persen.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun mulai bergerak cepat. Melalui Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026, Pemprov resmi memulai transformasi besar pengelolaan sampah dengan mengubah pola lama “kumpul-angkut-buang” menjadi gerakan “Kumpul-Pilah-Olah”.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi menegaskan, perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama menyelamatkan Jakarta dari krisis sampah.
“Target utama Gerakan Pilah Sampah adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat agar pemilahan dilakukan sejak dari sumber, khususnya rumah tangga, sehingga volume sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang dapat berkurang secara signifikan dan ke depan hanya sampah residu yang dikirim ke sana,” ujar Dudi.
Mulai 1 Agustus 2026, Jakarta juga akan menghentikan sistem open dumping. Artinya, hanya sampah residu yang benar-benar tidak bisa diolah lagi yang boleh masuk ke Bantargebang.
Sampah Organik Jadi Kunci
Menurut Dudi, pemilahan sampah dari rumah bukan sekadar simbol kampanye lingkungan, tetapi langkah nyata yang bisa memperpanjang usia TPST Bantargebang.
Sampah organik yang dipilah dapat diolah menjadi kompos maupun pakan maggot, sementara sampah anorganik bernilai ekonomi dapat masuk ke rantai daur ulang.
“Semakin kecil residu yang dibuang ke TPST Bantargebang, maka semakin lambat penumpukan dan semakin panjang usia fasilitas tersebut,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemprov DKI juga mulai mengandalkan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan untuk mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif. Namun teknologi ini tidak bisa bekerja maksimal apabila sampah masih tercampur dan memiliki kadar air tinggi.
“RDF bukan pengganti pemilahan, melainkan bagian dari sistem pengelolaan sampah terpadu yang harus didukung disiplin masyarakat dalam memilah sampah dari sumber,” tegas Dudi.
PKB Jakarta: Krisis Sampah Tidak Bisa Hanya Dibebankan ke Pemerintah
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Sekretaris DPW PKB DKI Jakarta, Ahmad Kholil menilai persoalan sampah Jakarta sudah berada pada titik yang memerlukan gerakan kolektif seluruh elemen masyarakat.
Menurut politisi yang juga aktivis peduli lingkungan dan penulis buku “Gaya Hidup Organik” ini, perubahan pola hidup warga menjadi faktor paling penting dalam menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini terus membebani Jakarta.
“Persoalan sampah hari ini bukan lagi sekadar isu kebersihan, tetapi sudah menjadi ancaman lingkungan dan kesehatan kota. Karena itu, gerakan memilah sampah dari rumah harus menjadi budaya baru masyarakat Jakarta,” ujar Ahmad Kholil.
Ia juga mengingatkan bahwa teknologi seperti RDF Rorotan tidak akan efektif tanpa kesadaran publik untuk memilah sampah sejak dari rumah tangga.
“Kalau masyarakat masih mencampur sampah organik dan plastik dalam satu kantong, maka teknologi secanggih apa pun akan kesulitan bekerja optimal. Kesadaran warga menjadi fondasi utama,” katanya.
Ahmad Kholil menilai peran RT/RW, komunitas lingkungan, Bank Sampah, hingga kelompok Dasawisma harus diperkuat agar gerakan pengelolaan sampah tidak berhenti sebatas seremoni kebijakan.
“Jakarta membutuhkan revolusi budaya dalam pengelolaan sampah. Kalau ini berhasil, bukan hanya Bantargebang yang terselamatkan, tetapi masa depan lingkungan Jakarta juga akan lebih sehat dan berkelanjutan,” tambahnya.
Kini, tantangan terbesar memang bukan hanya soal teknologi atau kebijakan, melainkan sejauh mana warga Jakarta bersedia mengubah kebiasaan sehari-hari. Sebab tanpa perubahan dari rumah tangga, Jakarta bisa semakin tenggelam dalam gunungan sampahnya sendiri. (***)
