Menurut Tri Waluyo, lambannya pembangunan jaringan pipa bukan hanya berdampak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan air bersih, tetapi juga memengaruhi potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat disumbangkan PAM Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
HarianTanahAir | Jakarta – Lambatnya pembangunan jaringan perpipaan kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Triwaluyo menilai PT PAM Jaya tidak bisa terus-menerus menjadikan kebocoran air atau non-revenue water (NRW) serta keterlambatan pipanisasi sebagai alasan belum optimalnya layanan air bersih bagi warga.
Menurut Tri, dua persoalan tersebut selalu muncul dalam setiap pembahasan kinerja perusahaan daerah itu. Padahal, masyarakat menunggu percepatan perluasan jaringan air perpipaan yang telah lama dijanjikan.
“Alasan PAM itu kan selalu NRW dan pipanisasi,” kata Tri.
Ia meminta PAM Jaya segera mempercepat pembangunan jaringan perpipaan sekaligus menyelesaikan berbagai kendala yang selama ini menghambat penyelesaiannya. Menurut dia, setiap hambatan seharusnya dapat dibahas bersama agar proyek strategis tersebut tidak terus mengalami keterlambatan.
“Pipanisasi ini kita minta agar dipercepat. Seandainya ada kendala, mari kita cari solusinya bersama-sama,” ujarnya.
Menutyr Tri, lambannya pembangunan jaringan pipa bukan hanya berdampak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan air bersih, tetapi juga memengaruhi potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat disumbangkan PAM Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Ia mengingatkan agar alasan yang sama tidak terus diulang dari tahun ke tahun tanpa diikuti kemajuan yang nyata di lapangan.
“Jangan setiap tahun yang dikatakan pekerjaan pipanisasi belum selesai, NRW masih bocor, dan kondisi alam juga mempengaruhi,” ucapnya.
Selain percepatan proyek, Komisi C DPRD DKI juga akan meminta evaluasi terhadap pola kerja sama PAM Jaya dengan pihak ketiga yang terlibat dalam pembangunan jaringan perpipaan. Evaluasi itu diperlukan untuk mengidentifikasi titik persoalan yang menyebabkan pekerjaan berjalan lebih lambat dari target.
“Kita akan minta review terkait kerja sama mereka dengan pihak ketiga. Apa saja itemnya dan apa kendalanya sehingga bisa lambat,” kata Tri.
Sorotan DPRD muncul di tengah upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas cakupan layanan air perpipaan bagi seluruh warga. Pembangunan jaringan pipa menjadi salah satu proyek utama untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan air tanah yang selama ini berkontribusi terhadap penurunan muka tanah di Jakarta.
Namun, penyelesaian jaringan perpipaan yang belum sesuai target membuat perluasan layanan air bersih berjalan lebih lambat dari rencana. Di sisi lain, tingginya tingkat NRW juga menjadi tantangan karena sebagian air yang telah diproduksi tidak dapat ditagihkan akibat kebocoran jaringan maupun kehilangan lainnya.
Komisi C DPRD menegaskan persoalan tersebut harus segera diatasi melalui langkah konkret, bukan sekadar penjelasan berulang dalam setiap rapat evaluasi. Dewan berharap percepatan pembangunan jaringan perpipaan dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat sekaligus memperbesar kontribusi PAM Jaya terhadap pendapatan daerah. (Achi)
