HarianTanahAir | Jakarta – Di balik angka-angka dalam dokumen anggaran, ada cerita yang jarang terdengar oleh publik. Ketika Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Jakarta berkurang, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh pemerintah daerah, tetapi juga oleh warga yang setiap hari naik TransJakarta, menyusuri trotoar, membawa anak ke sekolah negeri, atau menikmati taman kota. APBD mungkin terdengar seperti urusan birokrasi, tetapi sesungguhnya ia menentukan seperti apa kualitas hidup di sebuah kota.
Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari mekanisme transfer keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sederhananya, pemerintah pusat membagikan sebagian penerimaan negara kepada daerah berdasarkan ketentuan tertentu. Bagi Jakarta, DBH menjadi salah satu sumber pendapatan yang melengkapi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai berbagai layanan publik.
Ketika nilai DBH menurun, ruang fiskal pemerintah daerah ikut menyempit. Pemerintah memang masih memiliki sumber pendapatan lain, tetapi berkurangnya salah satu pos penerimaan membuat penyusunan anggaran menjadi lebih ketat. Setiap rupiah harus diprioritaskan untuk kebutuhan yang dianggap paling mendesak.
Di sinilah masyarakat mulai merasakan dampaknya, meski tidak selalu secara langsung. Program pembangunan yang sebelumnya direncanakan bisa tertunda, pemeliharaan fasilitas umum dapat berjalan lebih lambat, atau pemerintah harus lebih selektif menentukan proyek mana yang layak didahulukan.
Bayangkan trotoar yang rusak menunggu giliran diperbaiki lebih lama. Taman kota yang membutuhkan perawatan rutin harus berbagi anggaran dengan program lain yang lebih mendesak. Halte bus, saluran drainase, hingga penerangan jalan juga memerlukan biaya yang tidak sedikit agar tetap berfungsi dengan baik.
Begitu pula dengan sektor pendidikan. Meski sekolah negeri semakin terjangkau, pemerintah tetap harus mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi gedung sekolah, penyediaan sarana belajar, hingga peningkatan kualitas tenaga pendidik. Ketika kemampuan fiskal menyusut, pemerintah dituntut menyusun skala prioritas yang lebih ketat.
Transportasi publik juga tidak lepas dari persoalan anggaran. Integrasi moda, pembangunan halte, perbaikan akses pejalan kaki, hingga subsidi layanan membutuhkan pembiayaan yang berkelanjutan. Warga mungkin hanya melihat bus datang tepat waktu atau trotoar yang nyaman dilalui, tetapi di balik itu terdapat keputusan-keputusan anggaran yang dibahas jauh sebelumnya.
Karena itu, pembahasan APBD bukan sekadar urusan pejabat atau anggota DPRD. Dokumen tersebut sesungguhnya merupakan peta arah pembangunan kota. Di dalamnya terdapat keputusan mengenai jalan mana yang diperbaiki, sekolah mana yang direnovasi, ruang terbuka hijau yang diperluas, hingga layanan kesehatan yang diperkuat.
Dalam kondisi penerimaan daerah yang berubah, fungsi pengawasan menjadi semakin penting. DPRD bersama pemerintah daerah perlu memastikan setiap anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Di saat ruang fiskal semakin terbatas, kualitas belanja daerah menjadi sama pentingnya dengan besarnya anggaran itu sendiri.
Bagi warga, memahami isu seperti Dana Bagi Hasil bukan berarti harus menjadi ahli keuangan negara. Cukup dengan menyadari bahwa setiap perubahan dalam struktur pendapatan daerah akan berpengaruh pada layanan publik yang digunakan sehari-hari. Kota tidak hanya dibangun oleh beton dan gedung pencakar langit, tetapi juga oleh keputusan-keputusan anggaran yang sering kali luput dari perhatian.
Pada akhirnya, kualitas hidup di Jakarta tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar APBD yang dimiliki, melainkan juga bagaimana setiap rupiah dikelola dengan tepat sasaran. Sebab ketika pendapatan daerah berubah, yang dipertaruhkan bukan sekadar angka di laporan keuangan, melainkan kenyamanan hidup jutaan warga yang bergantung pada layanan publik setiap hari.
