Blok M bukan kawasan sepi. Dari pagi sampai malam, kendaraan terus masuk bergantian. Ada yang sekadar transit, ada yang nongkrong, ada juga yang memang bekerja di sekitar kawasan itu. Dalam logika kota modern, kawasan seramai ini mestinya bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup signifikan.
HARIANTANAHAIR | Jakarta ~ Blok M sekarang kembali hidup. Anak muda datang buat kulineran, pekerja transit dari MRT, komunitas bikin acara, sampai warga yang sekadar cari suasana Jakarta yang masih punya denyut malam. Tapi di balik ramainya kawasan ini, ada satu persoalan lama yang belum benar-benar selesai: parkir.
Kendaraan terus berdatangan, lahan parkir selalu terisi, tapi pertanyaan klasiknya masih sama: apakah seluruh potensi pendapatan parkir benar-benar masuk ke kas daerah? Sebab di banyak titik, praktik parkir liar, tarif tanpa karcis, hingga pengelolaan yang tidak transparan masih mudah ditemukan.
Parkir Ramai, PAD Belum Tentu Optimal
Blok M bukan kawasan sepi. Dari pagi sampai malam, kendaraan terus masuk bergantian. Ada yang sekadar transit, ada yang nongkrong, ada juga yang memang bekerja di sekitar kawasan itu. Artinya sederhana: perputaran uang parkir di Blok M sebenarnya sangat besar. Dalam logika kota modern, kawasan seramai ini mestinya bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup signifikan.
Masalahnya, potensi besar tidak selalu berarti pemasukan besar. Kebocoran parkir masih jadi isu klasik yang sulit benar-benar hilang dari Jakarta. Transaksi tunai tanpa karcis, parkir liar di titik-titik padat, hingga praktik setoran informal membuat aliran uang parkir kadang lebih sulit dilacak daripada kemacetan itu sendiri. Warga membayar, kendaraan tetap penuh, tapi kontribusi ke kas daerah belum tentu maksimal.
Di sinilah pentingnya tata kelola yang transparan. Sistem parkir digital dan pembayaran non-tunai seharusnya bukan lagi sekadar pilihan modernisasi, melainkan kebutuhan dasar kota besar. Sebab parkir bukan cuma soal kendaraan berhenti, tetapi juga soal bagaimana ruang publik dan pendapatan kota dikelola secara jujur dan akuntabel.
Trotoar Berubah Fungsi, Pengawasan Seolah Ikut Hilang
Di atas kertas, Blok M sedang bergerak menjadi kawasan yang lebih ramah transportasi publik. Ada MRT, halte TransJakarta, jalur pedestrian, hingga ruang publik yang mulai hidup kembali. Tapi di lapangan, pengalaman berjalan kaki di beberapa titik masih terasa seperti ujian kesabaran kecil-kecilan. Trotoar yang seharusnya menjadi ruang aman pejalan kaki kadang berubah fungsi menjadi tempat parkir motor dadakan.
Fenomena ini terlihat sederhana, tapi dampaknya cukup panjang. Pejalan kaki terpaksa turun ke jalan, kendaraan melambat karena parkir di bahu jalan, dan kawasan yang seharusnya tertata justru terlihat semrawut. Pada akhirnya, warga kembali merasa kendaraan pribadi lebih nyaman daripada berjalan kaki atau menggunakan transportasi umum.
Ironisnya, Jakarta selama ini cukup serius membangun infrastruktur transportasi publik, tetapi belum selalu konsisten menjaga ekosistem pendukungnya. Kota modern bukan hanya soal membangun stasiun MRT yang megah, melainkan juga memastikan orang bisa berjalan kaki dengan aman tanpa harus zig-zag menghindari motor parkir di trotoar.
Digitalisasi dan Penertiban Jadi Kunci
Persoalan parkir di Blok M sebenarnya bukan masalah tanpa solusi. Banyak kota besar sudah mulai meninggalkan pola parkir manual yang rawan kebocoran dan sulit diawasi. Sistem parkir digital memungkinkan transaksi tercatat otomatis, meminimalisasi pungutan liar, sekaligus mempermudah pemerintah memantau potensi pendapatan secara real time.
Selain digitalisasi, penertiban kawasan juga perlu dilakukan secara konsisten. Selama parkir liar masih dianggap “biasa”, maka trotoar dan bahu jalan akan terus menjadi ruang abu-abu yang mudah disalahgunakan. Penindakan tidak harus selalu represif, tetapi harus jelas dan berkelanjutan agar ada kepastian aturan di lapangan.
Blok M punya peluang besar menjadi contoh kawasan urban Jakarta yang tertata, modern, dan nyaman untuk semua. Kawasan ini sudah punya modal transportasi publik, aktivitas ekonomi, dan denyut komunitas yang kuat. Tinggal bagaimana pengelolaannya tidak berhenti di level ramai, tetapi juga naik kelas menjadi kawasan yang benar-benar tertib dan manusiawi. *ACH
