HARIANTANAHAIR | Jakarta ~ Wacana kenaikan tarif TransJakarta kembali mengemuka. Alasannya cukup familiar: kebutuhan peningkatan layanan, biaya operasional yang terus naik, hingga tuntutan agar transportasi publik semakin berkelanjutan. Di atas kertas, argumen itu terdengar masuk akal. Namun persoalannya, kebijakan transportasi publik tidak hanya soal hitung-hitungan neraca keuangan. Ada jutaan warga yang setiap hari bergantung pada bus merah ini untuk pergi bekerja, sekolah, hingga mencari nafkah.
Bagi sebagian orang, kenaikan tarif mungkin hanya selisih beberapa ribu rupiah. Tetapi bagi pekerja dengan penghasilan pas-pasan yang harus menggunakan transportasi umum dua kali sehari selama sebulan penuh, angka kecil itu bisa berubah menjadi beban yang terasa nyata. Karena itu, sebelum berbicara tentang berapa besar tarif yang ideal, pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah kondisi ekonomi warga sudah cukup siap menerima tambahan pengeluaran baru?
Ketika Pengeluaran Harian Warga Terus Membengkak
Beberapa tahun terakhir, masyarakat perkotaan menghadapi tekanan biaya hidup yang tidak ringan. Harga bahan pokok bergerak naik, biaya pendidikan meningkat, kebutuhan digital menjadi pengeluaran wajib, sementara harga hunian dan biaya transportasi penunjang juga terus bertambah.
Di tengah situasi seperti itu, transportasi publik justru menjadi salah satu penyelamat pengeluaran rumah tangga. Banyak pekerja memilih TransJakarta karena biayanya relatif terjangkau dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi atau layanan transportasi daring setiap hari.
Masalahnya, kebijakan tarif tidak pernah berdiri sendiri. Kenaikan tarif transportasi akan beriringan dengan berbagai kebutuhan lain yang juga terus meningkat. Akibatnya, masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok pekerja komuter menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Yang sering luput dari perhatian adalah psikologi pengguna. Ketika selisih biaya transportasi publik dan kendaraan pribadi semakin tipis, sebagian orang bisa saja mulai mempertimbangkan kembali pilihan mereka. Bukan karena tidak mendukung transportasi umum, tetapi karena mereka merasa manfaat yang diterima tidak lagi sebanding dengan biaya tambahan yang harus dikeluarkan.
Padahal selama ini Jakarta berupaya keras mengajak warga meninggalkan kendaraan pribadi demi mengurangi kemacetan dan polusi. Kebijakan tarif yang kurang sensitif terhadap kondisi masyarakat berpotensi mengganggu tujuan besar tersebut.
Transportasi Publik Harus Terjangkau Sebelum Menguntungkan
Di banyak kota besar dunia, transportasi publik dipandang sebagai layanan dasar yang memiliki fungsi sosial. Pemerintah tidak semata-mata mengejar keuntungan finansial, tetapi juga memastikan masyarakat dapat bergerak dengan mudah dan terjangkau.
Karena itu, ukuran keberhasilan transportasi publik seharusnya tidak hanya dilihat dari keseimbangan anggaran perusahaan, melainkan juga dari jumlah pengguna, aksesibilitas, dan manfaat sosial yang dihasilkan. Semakin banyak warga menggunakan transportasi umum, semakin besar pula keuntungan yang diperoleh kota dalam bentuk berkurangnya kemacetan, polusi, dan konsumsi bahan bakar.
Jika memang kenaikan tarif dianggap perlu, maka masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang transparan. Untuk apa tambahan pendapatan tersebut digunakan? Peningkatan layanan seperti apa yang akan diterima penumpang? Seberapa besar dampaknya terhadap kualitas perjalanan sehari-hari?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting dijawab agar publik tidak merasa hanya diminta membayar lebih tanpa melihat perubahan yang berarti. Sebab pada akhirnya, warga tidak sedang membeli tiket semata. Mereka sedang membeli kenyamanan, ketepatan waktu, keamanan, dan kemudahan mobilitas.
Jakarta tentu membutuhkan transportasi publik yang sehat dan berkelanjutan. Namun keberlanjutan tidak hanya soal keuangan operator, melainkan juga kemampuan masyarakat untuk terus mengakses layanan tersebut. Jangan sampai kebijakan yang bertujuan memperkuat transportasi publik justru membuat sebagian warga merasa semakin jauh dari moda transportasi yang selama ini menjadi andalan mereka.
Karena kota yang ramah transportasi publik bukanlah kota yang memiliki tarif paling tinggi, melainkan kota yang memastikan semua warganya tetap bisa bepergian dengan mudah, aman, dan terjangkau.
