Gejolak tersebut terjadi setelah penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan konsultasi mengenai usulan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia. Usulan itu mempertimbangkan perubahan status Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.
Marwan menilai tekanan pasar harus menjadi peringatan bagi regulator untuk memperbaiki berbagai persoalan mendasar. Menurutnya, pemulihan kepercayaan investor membutuhkan langkah konkret yang dapat diukur dan dievaluasi.
“Anjloknya IHSG ini harus menjadi alarm serius bagi pemerintah dan regulator pasar modal. Kepercayaan investor harus dipulihkan melalui pembenahan yang nyata, terukur, dan bisa dibuktikan di lapangan,” ujar Marwan di Jakarta, Jumat (16/10/2026).
IHSG Anjlok, Tekanan Jual Picu Trading Halt
IHSG sempat merosot 8,01 persen ke level 5.393,924 pada perdagangan Jumat. Kondisi tersebut mendorong BEI menghentikan sementara perdagangan atau trading halt.
Tekanan jual berlanjut setelah perdagangan kembali berjalan. Situasi ini memperlihatkan besarnya respons pelaku pasar terhadap ketidakpastian mengenai prospek pasar saham Indonesia.
Marwan meminta regulator menjelaskan persoalan yang mendasari gejolak tersebut secara terbuka. Ia menilai investor membutuhkan kepastian mengenai kualitas perdagangan dan perlindungan terhadap risiko manipulasi.
“Masalah transparansi ini harus dijawab dengan pembuktian, bukan sekadar pernyataan. Pemerintah dan regulator perlu menunjukkan bahwa struktur kepemilikan saham dapat ditelusuri dengan jelas,” katanya.
Menurut Marwan, kejelasan struktur kepemilikan saham membantu investor menilai risiko investasi. Informasi yang memadai juga memudahkan regulator mengidentifikasi potensi pelanggaran dalam perdagangan saham.
Usulan MSCI Jadi Peringatan bagi Regulator
MSCI menyoroti sejumlah persoalan yang berkaitan dengan aksesibilitas informasi kepemilikan saham dan kualitas pasar Indonesia. Kekhawatiran tersebut turut mencakup dugaan manipulasi harga serta efektivitas pelaksanaan reformasi bursa.
Namun, usulan perubahan klasifikasi tersebut belum merupakan keputusan final. Perkembangan konsultasi MSCI menjadi salah satu faktor yang perlu dicermati pemerintah dan pelaku pasar.
Marwan meminta OJK dan BEI meningkatkan pengawasan terhadap transaksi yang tidak wajar. Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi investor.
“Regulator perlu meningkatkan pengawasan terhadap transaksi yang tidak wajar, termasuk dugaan perdagangan terkoordinasi. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten agar investor memperoleh perlindungan,” tegas mantan Menteri Desa tersebut.
Menurutnya, regulator perlu memastikan aturan berjalan efektif dan berlaku bagi seluruh pelaku pasar. Jika menemukan pelanggaran, aparat berwenang harus menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum.
Marwan Ja’far Minta Peta Jalan Reformasi Pasar Modal
Marwan mendorong pemerintah, OJK, dan BEI menyusun peta jalan reformasi pasar modal dengan sasaran yang jelas. Ia meminta setiap program memiliki tenggat waktu, indikator keberhasilan, dan mekanisme evaluasi yang dapat dipantau publik.
“Pemerintah dan regulator harus menyusun peta jalan pembenahan pasar modal dengan target yang jelas. Keterbukaan mengenai kemajuan reformasi penting agar investor domestik maupun asing dapat menilai perbaikan nyata,” ucapnya.
Menurut Marwan, reformasi tidak boleh berhenti pada penerbitan aturan baru. Pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan menghasilkan perbaikan nyata dalam pengawasan, keterbukaan informasi, dan perlindungan investor.
Langkah tersebut juga membutuhkan koordinasi antarlembaga. Dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, regulator dapat mengevaluasi kemajuan program dan memperbaiki kelemahan yang masih ditemukan.
Gejolak IHSG Berpotensi Memengaruhi Dunia Usaha
Marwan turut mengingatkan risiko gejolak pasar saham terhadap iklim investasi dan pembiayaan sektor riil. Ketidakpastian berkepanjangan berpotensi memengaruhi keputusan investor dan meningkatkan kehati-hatian pelaku usaha.
Karena itu, ia meminta pemerintah menyampaikan informasi berdasarkan data yang akurat. Komunikasi kebijakan juga harus disertai tindakan nyata untuk memperbaiki tata kelola pasar modal.
“Kepercayaan investor yang tergerus dapat memengaruhi arus modal dan pembiayaan dunia usaha. Komunikasi kebijakan harus didukung data dan langkah konkret, bukan sekadar pernyataan untuk meredam kepanikan,” tutup legislator asal Jawa Tengah tersebut.
Desakan Marwan menempatkan pengawasan, akuntabilitas, dan kepastian aturan sebagai agenda penting reformasi pasar modal. Pemerintah dan regulator perlu menunjukkan kemajuan yang terukur untuk menjaga kepercayaan investor domestik maupun asing.
Ke depan, perkembangan konsultasi MSCI dan respons regulator akan menjadi perhatian pelaku pasar. Perbaikan tata kelola dan penegakan aturan menjadi bagian penting dalam menjaga daya tarik pasar modal Indonesia.
