HarianTanahAir | Jakarta — Anggaran pendidikan kembali naik. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, pemerintah mengalokasikan Rp820,9 triliun untuk pendidikan. Nominal itu meningkat Rp100,1 triliun atau 13,9 persen dibandingkan outlook anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp720,8 triliun.
Angkanya memang menggiurkan. Tetapi di balik rekor tersebut, muncul pertanyaan yang lebih penting: seberapa besar uang itu benar-benar digunakan untuk memperbaiki pendidikan?
Sebab salah satu pos terbesar justru dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut anggaran MBG pada 2027 mencapai Rp240 triliun dan masih ditempatkan dalam pos anggaran pendidikan.
Artinya, hampir tiga dari setiap sepuluh rupiah dalam anggaran pendidikan 2027 akan berkaitan dengan program makan bergizi.
Pemerintah tetap memiliki alasan. MBG ditujukan kepada anak sekolah dan dianggap berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik. Namun besarnya porsi tersebut membuat definisi tentang “anggaran pendidikan” kembali layak diperdebatkan.
Apakah pendidikan cukup diukur dari berapa banyak anak menerima makanan bergizi?
Atau seharusnya uang pendidikan juga lebih agresif diarahkan untuk ruang kelas yang layak, guru yang sejahtera, kualitas pembelajaran, beasiswa, hingga akses pendidikan bagi anak-anak yang selama ini tercecer dari sistem?
Pemerintah menyatakan anggaran pendidikan 2027 diarahkan untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan. Sejumlah program yang masuk antara lain Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, Sekolah Unggul Terintegrasi, Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah dan madrasah, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.
Untuk PIP, pemerintah menargetkan 22,1 juta siswa pada 2027. Sementara KIP Kuliah ditargetkan menjangkau 1,1 juta mahasiswa. Pemerintah juga menyatakan pemutakhiran data penerima bantuan akan menggunakan data yang lebih akurat, termasuk melalui DTSEN dan digitalisasi bantuan sosial.
Namun ada satu kelompok yang masih menunggu jawaban: guru.
Di tengah kenaikan anggaran pendidikan, pemerintah belum memasukkan rencana kenaikan gaji guru ke dalam alokasi 2027. Purbaya mengatakan penyesuaian penghasilan guru dapat dipertimbangkan kemudian apabila kondisi keuangan negara memungkinkan dan kebutuhan tersebut dinilai mendesak.
Di titik ini, angka Rp820,9 triliun tidak lagi cukup dibaca sebagai sebuah prestasi fiskal.
Sebab pendidikan bukan hanya perkara berapa besar anggarannya, melainkan ke mana uang itu mengalir dan perubahan apa yang dihasilkan.
Indonesia masih menghadapi pekerjaan rumah yang panjang: kualitas sekolah yang timpang, fasilitas pendidikan yang belum merata, kesenjangan akses antara wilayah, beban ekonomi keluarga, dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Pemerintah bahkan menargetkan revitalisasi sekolah terus dikebut hingga 2029. Untuk 2027, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendapat pagu indikatif Rp58,24 triliun, dengan sekitar Rp14,28 triliun di antaranya diproyeksikan untuk program revitalisasi satuan pendidikan.
Maka pertarungan sebenarnya bukan lagi soal apakah anggaran pendidikan naik.
Anggarannya sudah naik.
Pertanyaan yang lebih keras adalah apakah kenaikan itu akan terasa di bangku sekolah.
Apakah ruang kelas menjadi lebih aman? Apakah guru lebih sejahtera? Apakah anak dari keluarga miskin benar-benar lebih mudah bersekolah? Apakah mahasiswa tidak lagi berhenti kuliah karena biaya? Dan apakah sekolah di daerah terpencil memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah di pusat kota?
Jika jawabannya belum, maka Rp820,9 triliun hanya akan menjadi angka besar dalam dokumen APBN.
Pendidikan membutuhkan anggaran besar. Tetapi ia juga membutuhkan keberanian untuk memastikan setiap rupiah bekerja.
Sebab anak-anak Indonesia tidak belajar dari tabel APBN.
Mereka belajar di ruang kelas.
Dan di sanalah keberhasilan anggaran pendidikan akhirnya diuji.
