Seorang pekerja muda mungkin mendapat kenaikan gaji setiap tahun. Namun kenaikan itu segera tergerus ketika harga kamar kos naik, ongkos perjalanan menghabiskan sebagian pendapatan, makan siang semakin mahal, dan kebutuhan digital serta pendidikan ikut menuntut porsi pengeluaran.
HarianTanahAir | Jakarta ~ Jakarta punya cara sendiri untuk menguji daya tahan warganya. Bukan lewat kemacetan saja, melainkan lewat tagihan yang datang hampir bersamaan: kos, ongkos perjalanan, makan, pendidikan, hingga cicilan rumah.
Di kota dengan biaya hidup tinggi, persoalannya sering dibingkai terlalu sederhana: kalau penghasilan tidak cukup, berarti orangnya harus bekerja lebih keras, mencari pekerjaan yang lebih baik, atau mengatur keuangan lebih disiplin.
Seolah-olah mahalnya hidup di Jakarta adalah persoalan skill pribadi.
Padahal ada masalah yang lebih besar: pendapatan bisa naik, tetapi biaya untuk sekadar hidup layak bergerak lebih cepat.
Seorang pekerja muda mungkin mendapat kenaikan gaji setiap tahun. Namun kenaikan itu segera tergerus ketika harga kamar kos naik, ongkos perjalanan menghabiskan sebagian pendapatan, makan siang semakin mahal, dan kebutuhan digital serta pendidikan ikut menuntut porsi pengeluaran.
Gaji bertambah. Tetapi ruang untuk bernapas tidak otomatis ikut melebar.
Inilah yang sering luput ketika membicarakan kesejahteraan warga kota.
Bekerja di Jakarta, tetapi mahal untuk tinggal di Jakarta
Jakarta adalah pusat pekerjaan, pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Namun menjadi bagian dari ekonomi Jakarta tidak selalu berarti mampu tinggal nyaman di dalamnya.
Bagi pekerja dengan penghasilan terbatas, pilihan tempat tinggal sering berubah menjadi kompromi geografis.
Tinggal dekat kantor mahal. Tinggal lebih jauh berarti membayar dengan waktu dan ongkos perjalanan.
Kos yang terjangkau biasanya datang bersama konsekuensi: kamar lebih kecil, fasilitas terbatas, atau lokasi yang semakin jauh dari pusat aktivitas.
Pada akhirnya, warga bukan hanya membeli tempat tinggal.
Mereka membeli akses terhadap kesempatan.
Dan akses itu mahal.
Transportasi menjadi biaya lain yang sulit dihindari. Bahkan ketika warga memilih transportasi publik, perjalanan dari rumah menuju stasiun atau halte, perpindahan moda, serta waktu tempuh tetap mempunyai ongkos ekonomi.
Satu jam perjalanan pergi dan satu jam pulang berarti sekitar dua jam setiap hari yang tidak bisa digunakan untuk beristirahat, belajar, mengurus keluarga, atau mengembangkan diri.
Jika dikumpulkan dalam sebulan, angka itu menjadi puluhan jam.
Makan bukan lagi sekadar urusan perut
Persoalan berikutnya adalah makanan.
Di kota dengan ritme kerja tinggi, memasak setiap hari bukan selalu pilihan yang realistis. Ada pekerja yang berangkat pagi dan pulang sore atau malam. Ada yang harus berpindah lokasi kerja. Ada pula pekerja informal yang waktunya tidak mengenal jam kantor.
Makan menjadi pengeluaran rutin yang tidak bisa ditunda.
Masalahnya bukan apakah seseorang mampu membeli satu porsi makanan.
Masalahnya adalah berapa banyak penghasilan yang tersisa setelah makan selama sebulan.
Begitu juga dengan pendidikan.
Orang tua Jakarta tidak hanya memikirkan biaya sekolah. Ada transportasi anak, buku, seragam, kebutuhan digital, kursus, hingga biaya pendidikan lanjutan.
Bagi keluarga kelas menengah bawah, satu pengeluaran tak terduga saja dapat mengubah seluruh neraca rumah tangga.
Maka jangan heran jika sebagian warga terlihat “baik-baik saja” dari luar, tetapi sebenarnya hidup dalam kondisi keuangan yang nyaris tanpa bantalan.
Rumah: mimpi yang semakin jauh
Yang paling jelas terlihat adalah persoalan rumah.
Bagi banyak anak muda, rumah bukan lagi pertanyaan tentang kapan membeli. Pertanyaannya berubah menjadi: masih mungkinkah?
Harga rumah yang jauh dari pusat pekerjaan memaksa pekerja memilih antara jarak dan cicilan. Rumah lebih murah berarti perjalanan lebih panjang. Rumah lebih dekat berarti cicilan yang bisa menghabiskan sebagian besar pendapatan.
Akibatnya, banyak orang menunda membeli rumah bukan karena tidak memiliki cita-cita, melainkan karena matematika ekonominya memang tidak masuk.
Dan ketika seseorang menghabiskan sebagian besar pendapatan untuk kebutuhan dasar, hampir tidak ada ruang untuk membangun masa depan.
Tidak ada dana darurat.
Tidak ada tabungan pendidikan.
Tidak ada investasi.
Tidak ada ruang untuk mengambil risiko karier.
Yang ada hanya satu target: bulan depan jangan sampai minus.
Jakarta seharusnya tidak hanya membuat orang bertahan hidup
Di titik ini, ukuran keberhasilan pembangunan kota perlu diperluas.
Jakarta tidak cukup hanya dinilai dari gedung tinggi, jalan yang semakin rapi, transportasi yang semakin modern, atau pertumbuhan ekonomi.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: setelah membayar semua kebutuhan hidup, berapa uang yang masih tersisa di tangan warga?
Itulah disposable income, ruang ekonomi yang memungkinkan seseorang bukan sekadar bertahan, tetapi merencanakan hidup.
Warga yang memiliki ruang finansial dapat menabung. Bisa menyekolahkan anak. Bisa memperbaiki rumah. Bisa mengambil kursus. Bisa memulai usaha kecil. Bisa berlibur tanpa merasa bersalah. Bahkan bisa menolak pekerjaan yang eksploitatif karena memiliki sedikit bantalan ekonomi.
Dengan kata lain, disposable income adalah salah satu bentuk kemerdekaan modern.
Karena itu, kebijakan Jakarta semestinya tidak berhenti pada pertanyaan berapa banyak pembangunan yang dilakukan pemerintah.
Pertanyaan berikutnya adalah: berapa banyak beban hidup warga yang berhasil dikurangi?
Transportasi publik yang murah dan terintegrasi berarti uang yang tidak habis di jalan.
Hunian terjangkau berarti lebih banyak pendapatan yang bisa digunakan untuk kebutuhan lain.
Pendidikan yang berkualitas dan terjangkau berarti keluarga tidak harus mengorbankan kebutuhan dasar demi masa depan anak.
Ruang publik yang baik berarti warga tidak harus selalu membayar mahal untuk mendapatkan kualitas hidup.
Dan kesempatan kerja yang layak berarti pertumbuhan ekonomi tidak berhenti sebagai angka dalam laporan.
Jakarta tidak membutuhkan warga yang semakin pandai bertahan hidup.
Jakarta membutuhkan kebijakan yang membuat warganya punya kesempatan untuk hidup lebih baik.
Sebab kota yang baik bukan kota yang murah.
Kota yang baik adalah kota yang setelah semua kebutuhan dibayar, masih menyisakan sesuatu untuk masa depan.
Di situlah kebijakan publik seharusnya bekerja: bukan sekadar membuat warga mampu survive, tetapi membuat mereka punya disposable income, punya pilihan, dan pada akhirnya punya masa depan.
Jakarta tidak boleh menjadi kota tempat orang bekerja keras hanya untuk membayar biaya hidup dari kerja kerasnya sendiri.
Bagi Fraksi PKB DPRD Jakarta, arah kebijakan kota harus berpihak pada hal sederhana itu: membuat hidup warga lebih ringan, pendapatan lebih punya arti, dan masa depan terasa mungkin.
