HARIANTANAHAIR | Jakarta ~ Pemerintah berencana melakukan efisiensi lanjutan terhadap anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nilai penghematan yang dibahas disebut dapat mencapai sekitar Rp40 triliun sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal dan defisit APBN tetap terkendali.
Meski demikian, efisiensi anggaran seharusnya tidak diterjemahkan sebagai pengurangan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Program yang sejak awal menjadi salah satu prioritas pemerintah itu menyasar jutaan pelajar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Karena itu, fokus utama seharusnya bukan sekadar memangkas belanja, melainkan memastikan setiap rupiah benar-benar sampai kepada kelompok yang membutuhkan.
Di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, ruang fiskal memang menjadi tantangan. Pemerintah berupaya menjaga defisit anggaran tetap berada di bawah batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sembari menghadapi tekanan nilai tukar dan perlambatan ekonomi dunia.
Namun, kebijakan efisiensi juga harus dibarengi tata kelola yang lebih baik. Selama ini, persoalan implementasi program pemerintah sering kali bukan semata-mata karena kekurangan anggaran, tetapi juga distribusi yang belum merata, pengawasan yang lemah, hingga potensi pemborosan di lapangan.
Pengamat kebijakan publik menilai pemerintah perlu menjadikan momentum efisiensi sebagai kesempatan memperbaiki sistem. Digitalisasi pengawasan, transparansi pengadaan bahan pangan, hingga pelibatan pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas program tanpa mengurangi manfaat yang diterima masyarakat.
Bagi masyarakat, yang paling penting bukanlah seberapa besar angka anggaran yang tercantum di APBN, melainkan apakah anak-anak tetap mendapatkan makanan bergizi setiap hari. Sebab investasi terbesar sebuah bangsa bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga pembangunan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Dengan demikian, keberhasilan program Makan Bergizi Gratis tidak semata diukur dari besarnya dana yang digelontorkan, melainkan dari kemampuan pemerintah menjaga kualitas, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas. Efisiensi anggaran dapat menjadi langkah positif apabila tidak mengurangi tujuan utama program, yaitu meningkatkan gizi generasi penerus bangsa.
