HarianTanahAir.com | Jakarta – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan bahwa konsep Prabowonomics harus diwujudkan melalui reformasi regulasi dan kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat. Menurut dia, arah pembangunan nasional perlu kembali berpijak pada prinsip ekonomi konstitusi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945.
Pernyataan itu disampaikan Cak Imin usai melepas 7.500 peserta PKB Run 2026 di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (26/7/2026).
Menurut Cak Imin, terdapat tiga agenda besar yang harus segera dijalankan untuk menerjemahkan konsep Prabowonomics ke dalam kebijakan yang konkret. Langkah pertama adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai regulasi yang selama ini dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan publik.
Ia mengatakan sedikitnya 108 undang-undang perlu ditinjau kembali, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba), Undang-Undang Lingkungan Hidup, serta sejumlah regulasi strategis lainnya.
“Prabowonomics adalah ekonomi konstitusi. Karena itu regulasi yang ada harus disesuaikan agar sejalan dengan amanat konstitusi dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” kata Cak Imin.
Menurut dia, reformasi regulasi menjadi fondasi penting agar kebijakan pembangunan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat pemerataan dan keadilan sosial.
Selain pembenahan regulasi, agenda kedua yang dinilai mendesak adalah memperkuat politik anggaran. Cak Imin menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus diarahkan pada program-program yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Belanja negara, kata dia, perlu difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jembatan, rehabilitasi sekolah, peningkatan kualitas layanan publik, hingga penguatan sektor kewirausahaan yang mampu menciptakan lapangan kerja baru.
Menurut Cak Imin, efektivitas anggaran tidak hanya diukur dari besarnya belanja pemerintah, tetapi juga dari sejauh mana anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Ia menilai kombinasi antara reformasi regulasi dan kebijakan fiskal yang tepat sasaran akan menjadi fondasi utama dalam menjalankan Prabowonomics sebagai strategi pembangunan nasional.
Konsep tersebut, lanjutnya, bukan semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi.
“Pembenahan regulasi dan penguatan politik anggaran yang berpihak kepada rakyat akan menjadikan Prabowonomics sebagai landasan pembangunan nasional yang menghadirkan keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Cak Imin.
Melalui dua agenda tersebut, PKB berharap arah pembangunan nasional tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
*Achi Hartoyo
