Di DPRD DKI Jakarta, setiap fraksi memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjalankan tiga fungsi utama: legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiganya menuntut kerja yang tidak selalu menarik perhatian publik, tetapi memiliki dampak jangka panjang.
HarianTanahAir | Jakarta ~ Banyak orang mengenal DPRD hanya dari potongan gambar sidang yang muncul di media sosial. Anggota dewan duduk di ruang rapat, mengangkat tangan saat pengambilan keputusan, lalu pulang. Gambaran itu tidak sepenuhnya keliru, tetapi jauh dari utuh.
Di balik sidang yang hanya berlangsung beberapa jam, ada pekerjaan yang nyaris tak pernah masuk kamera. Pembahasan anggaran hingga larut malam, menelaah ribuan halaman dokumen, menerima keluhan warga, berdiskusi dengan akademisi, memanggil organisasi perangkat daerah, hingga menyusun rancangan aturan daerah. Semua proses itu berlangsung sebelum sebuah keputusan akhirnya diumumkan ke publik.
Justru pekerjaan yang tidak terlihat itulah yang paling menentukan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Ketika tarif transportasi tetap terjangkau, ketika sekolah mendapatkan tambahan anggaran, ketika puskesmas memperoleh fasilitas baru, ketika jalan lingkungan diperbaiki, atau ketika bantuan sosial memiliki dasar hukum yang lebih kuat, semuanya lahir dari proses politik yang panjang di DPRD.
Setiap rupiah dalam APBD tidak muncul begitu saja. Anggaran harus dibahas, dikritisi, dipertanyakan efektivitasnya, bahkan dipangkas apabila dinilai tidak tepat sasaran. Fungsi pengawasan pun tidak berhenti setelah anggaran disahkan. DPRD memastikan program pemerintah berjalan sesuai rencana dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Politik yang Paling Dekat dengan Kehidupan Sehari-hari
Bagi sebagian orang, politik terasa jauh. Padahal politik daerah adalah keputusan yang paling dekat dengan aktivitas warga.
Apakah trotoar diperbaiki? Apakah armada transportasi publik bertambah? Apakah sekolah negeri dan swasta memperoleh dukungan yang memadai? Apakah kawasan rawan banjir mendapatkan prioritas penanganan? Semua pertanyaan itu bermuara pada keputusan kebijakan yang dibahas di DPRD bersama Pemerintah Provinsi.
Karena itu, ukuran keberhasilan anggota dewan tidak semata-mata dilihat dari banyaknya pidato atau seberapa sering tampil di media. Yang jauh lebih penting adalah kualitas pembahasan kebijakan, keberanian mengawasi penggunaan anggaran, serta konsistensi memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
Di DPRD DKI Jakarta, setiap fraksi memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjalankan tiga fungsi utama: legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiganya menuntut kerja yang tidak selalu menarik perhatian publik, tetapi memiliki dampak jangka panjang.
Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, misalnya, berupaya mendorong berbagai kebijakan yang menyentuh kepentingan masyarakat luas. Mulai dari penguatan layanan pendidikan, perhatian terhadap pesantren, peningkatan kualitas transportasi publik, hingga pengawasan terhadap penggunaan APBD agar lebih berpihak kepada warga.
Pendekatan itu berangkat dari keyakinan bahwa politik seharusnya hadir sebagai solusi, bukan sekadar panggung perdebatan. Sebab ukuran keberhasilan sebuah kebijakan bukanlah seberapa keras diperdebatkan, melainkan seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, ruang sidang hanyalah ujung dari sebuah proses. Di balik setiap ketukan palu, terdapat rangkaian diskusi, negosiasi, kajian, dan pengawasan yang berlangsung berbulan-bulan.
Mungkin publik tidak selalu melihat proses tersebut. Namun hasilnya dapat dirasakan setiap hari—saat warga berangkat bekerja menggunakan transportasi publik, ketika anak-anak belajar di sekolah yang lebih layak, ketika layanan kesehatan semakin mudah diakses, atau ketika pembangunan berjalan lebih merata.
Karena itu, memahami DPRD tidak cukup hanya dari potongan video rapat yang berdurasi beberapa menit. Yang jauh lebih penting adalah melihat bagaimana keputusan-keputusan di balik meja sidang itu membentuk wajah Jakarta hari ini dan menentukan arah kota di masa depan.
Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan kinerja lembaga publik, DPRD dituntut terus membuka ruang dialog dengan warga serta memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Di titik itulah Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta menempatkan dirinya: mengawal proses yang mungkin tak selalu terlihat, tetapi diharapkan memberi dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari warga Jakarta. *Achi Hartoyo
