Harian Tanah Air | Jakarta — Suasana pasar keuangan Indonesia memasuki pekan ini dengan satu kabar yang mengubah banyak perhitungan. Perry Warjiyo resmi mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia setelah hampir delapan tahun memimpin bank sentral. Pemerintah menunjuk Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti sebagai pelaksana tugas hingga pengganti definitif ditetapkan.
Di ruang perdagangan valuta asing, keputusan itu datang pada saat yang paling sensitif. Rupiah sepanjang tahun ini menjadi salah satu mata uang dengan pelemahan terdalam di kelompok emerging markets. Bank Indonesia bahkan telah menaikkan suku bunga beberapa kali sejak Mei untuk menahan tekanan terhadap nilai tukar dan menjaga ekspektasi inflasi.
Namun, yang dipertaruhkan bukan sekadar kurs rupiah.
Dalam ekonomi modern, bank sentral bekerja dengan satu mata uang yang lebih mahal daripada cadangan devisa: kepercayaan. Ketika pasar percaya bahwa bank sentral independen, konsisten, dan mampu mengambil keputusan tanpa intervensi politik, gejolak sering kali dapat diredam bahkan sebelum kebijakan diterbitkan.
Kini fondasi itu kembali diuji.
Bukan Sekadar Pergantian Orang
Pengunduran diri Perry terjadi setelah berbulan-bulan muncul kritik terhadap kinerja Bank Indonesia menyusul pelemahan rupiah. Di DPR, bahkan sempat muncul desakan agar Perry mundur sebagai bentuk tanggung jawab atas kondisi tersebut. Saat itu, Perry hanya menjawab singkat bahwa ia optimistis rupiah akan kembali stabil.
Kini, keputusan itu benar-benar terjadi.
Bagi investor, pergantian pimpinan bank sentral bukan hanya soal siapa yang duduk di kursi gubernur. Yang lebih penting adalah apakah arah kebijakan moneter akan berubah.
Pasar selalu membenci ketidakpastian. Dalam hitungan detik, investor akan menghitung ulang risiko, menilai ulang prospek investasi, hingga mempertanyakan kesinambungan kebijakan yang selama ini dijalankan.
Apalagi, pengunduran diri Perry terjadi setelah sebelumnya Indonesia juga mengalami pergantian besar di sektor ekonomi, termasuk perubahan kepemimpinan di Kementerian Keuangan. Rangkaian perubahan itu membuat pasar semakin sensitif terhadap setiap sinyal kebijakan pemerintah.
Independensi BI Kembali Menjadi Sorotan
Sejak Undang-Undang Bank Indonesia disahkan, independensi bank sentral menjadi salah satu fondasi penting menjaga stabilitas ekonomi.
Namun beberapa bulan terakhir, isu tersebut kembali mencuat. Sejumlah pengamat menyoroti meningkatnya campur tangan politik dalam proses pengisian jabatan strategis di Bank Indonesia, termasuk penunjukan figur yang memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan. Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana ruang independensi BI tetap terjaga.
Dalam dunia finansial, persepsi sering kali bergerak lebih cepat daripada data.
Ketika muncul keraguan terhadap independensi bank sentral, biaya yang harus dibayar bisa sangat mahal. Arus modal asing menjadi lebih berhati-hati, premi risiko meningkat, dan tekanan terhadap nilai tukar dapat berlangsung lebih lama dibandingkan jika pasar masih percaya penuh terhadap kredibilitas institusi tersebut.
Bagi Indonesia, tantangan itu datang ketika ekonomi global sendiri belum benar-benar pulih. Suku bunga dunia masih relatif tinggi, ketegangan geopolitik belum mereda, sementara perlambatan ekonomi di sejumlah negara tujuan ekspor terus membayangi.
Karena itu, siapa pun yang nantinya memimpin Bank Indonesia akan menghadapi pekerjaan yang jauh lebih berat daripada sekadar menjaga inflasi tetap rendah.
Ia harus memulihkan kepercayaan.
Sebab dalam ekonomi, angka memang berbicara. Tetapi yang membuat pasar tetap tenang sering kali bukan angka itu sendiri, melainkan keyakinan bahwa ada institusi yang mampu menjaganya tetap bernilai.
*Achi Hartoyo
