HarianTanahAir | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengirim satu nama ke DPR untuk mengisi kursi Gubernur Bank Indonesia yang ditinggalkan Perry Warjiyo. Nama itu Destry Damayanti, Deputi Gubernur Senior BI yang kini menjalankan tugas sebagai gubernur sementara. Pilihan ini memberi sinyal kesinambungan. Tapi di balik itu ada satu pertanyaan yang lebih penting: seberapa jauh Bank Indonesia akan tetap independen ketika pemerintah sedang mengejar pertumbuhan ekonomi?
Prabowo mengajukan Destry sebagai calon tunggal gubernur BI pada Senin, 10 Agustus 2026. Pencalonan itu terjadi kurang dari tiga pekan setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri dari jabatannya.
Pasar menyambut pencalonan Destry secara positif. Rupiah menguat hingga level tertinggi terhadap dolar Amerika Serikat sejak 18 Juni. Destry dianggap memiliki pengalaman panjang di pasar keuangan, perbankan, dan kebijakan moneter sehingga pergantian kepemimpinan BI tidak menimbulkan guncangan besar.
Namun, ketenangan pasar hanya satu bagian dari cerita.
Bank Indonesia bukan kementerian. Ia bukan pula perpanjangan tangan pemerintah untuk membiayai setiap ambisi ekonomi. Sebagai bank sentral, BI memiliki mandat menjaga stabilitas nilai rupiah, inflasi, dan sistem keuangan. Karena itu, jarak antara kebijakan moneter dan kepentingan pemerintah menjadi penting.
Destry kini berada tepat di persimpangan itu.
Ketika BI Diminta Membantu Pertumbuhan
Pemerintahan Prabowo mempunyai agenda ekonomi yang ambisius. Pertumbuhan ekonomi harus didorong lebih tinggi, investasi diguyur, konsumsi diperkuat, sementara pembiayaan pembangunan membutuhkan ruang fiskal dan moneter yang cukup.
Dalam situasi seperti ini, bank sentral mudah ditempatkan dalam posisi dilematis.
Pemerintah membutuhkan suku bunga yang cukup rendah agar kredit dan investasi bergerak. Dunia usaha membutuhkan likuiditas. Namun BI harus memastikan pelonggaran moneter tidak membuat rupiah tertekan atau inflasi kembali naik.
Destry dikenal sebagai teknokrat yang mendukung pertumbuhan dengan tetap memperhatikan stabilitas. Pengalamannya di BI dan lembaga keuangan membuatnya memahami dua dunia sekaligus: kebutuhan pasar dan kepentingan stabilitas makroekonomi. Reuters menilai ia kemungkinan melanjutkan kebijakan moneter yang berjalan, dengan perhatian pada stabilitas rupiah, pengendalian inflasi, sekaligus mendukung target pertumbuhan pemerintah.
Justru karena itu, tantangan Destry bukan sekadar menurunkan atau menaikkan suku bunga.
Tantangan terbesarnya adalah menentukan kapan harus mengikuti arus pemerintah dan kapan harus berkata tidak.
Koordinasi antara pemerintah dan bank sentral memang diperlukan. Kebijakan fiskal tanpa dukungan moneter bisa kehilangan daya dorong. Sebaliknya, kebijakan moneter yang berjalan tanpa memperhitungkan kondisi fiskal juga dapat menghasilkan biaya ekonomi yang besar.
Tetapi koordinasi berbeda dengan subordinasi.
Di situlah independensi BI akan diuji.
Pencalonan Destry juga memiliki dimensi politik tersendiri. Ia memiliki hubungan kerja yang panjang dengan pemerintah dan lembaga-lembaga ekonomi negara. Pengalaman tersebut bisa menjadi modal untuk memperlancar koordinasi fiskal dan moneter. Namun kedekatan dengan pemerintah juga dapat memunculkan pertanyaan mengenai seberapa kuat bank sentral menjaga jaraknya ketika kepentingan kebijakan mulai berseberangan.
Destry dan Warisan Perry Warjiyo
Pergantian ini berlangsung dalam situasi yang tidak biasa. Perry Warjiyo mundur sebelum masa jabatannya berakhir. Pemerintah kemudian menunjuk Destry sebagai pejabat sementara. Kini Prabowo mengajukannya sebagai calon definitif.
Pilihan terhadap orang dari lingkar dalam BI memberi satu pesan yang cukup jelas: pemerintah tidak sedang mencari perubahan haluan secara drastis.
Destry memahami mesin BI dari dalam. Ia bukan orang baru yang harus belajar mengenali institusi, pasar, dan perangkat kebijakan moneter dari awal. Pengalaman panjangnya membuat transisi relatif mulus.
Tetapi kesinambungan juga mempunyai risiko.
Jika kebijakan lama diteruskan, pasar mungkin mendapatkan kepastian. Namun jika kondisi ekonomi berubah, gubernur baru tetap harus berani mengambil keputusan yang tidak selalu menyenangkan pemerintah.
Di sinilah DPR akan memiliki peran penting ketika menguji Destry.
Parlemen bukan hanya perlu bertanya tentang pengalaman dan kapasitas teknokratiknya. Mereka juga perlu menggali bagaimana Destry memandang independensi BI, hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter, serta batas koordinasi bank sentral dengan pemerintah.
Sebab pertanyaan mengenai gubernur BI bukan sekadar siapa yang paling memahami angka inflasi atau pasar obligasi.
Pertanyaannya adalah siapa yang mampu menjaga rupiah ketika kepentingan politik menginginkan pertumbuhan secepat mungkin.
Jika disetujui DPR, Destry berpeluang menjadi perempuan pertama yang memimpin Bank Indonesia secara definitif. Namun sejarah gender itu hanya akan menjadi catatan kaki jika BI kehilangan hal yang lebih mendasar: kredibilitas dan independensinya.
Kursi Gubernur BI bukan kursi untuk memenangkan pemerintah.
Ia adalah kursi untuk menjaga keseimbangan.
Dan bagi Destry Damayanti, ujian sesungguhnya justru dimulai setelah DPR mengatakan: setuju.
