“Pengawasan dan ketertiban administrasi kependudukan harus diperkuat agar penyediaan subsidi dan layanan publik benar-benar tepat sasaran,” kata Lefy dalam pandangan umum Fraksi PKB pada Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2026.
HarianTanahAir | Jakarta ~ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadapi persoalan yang lebih mendasar dalam mengendalikan penduduk: data. Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah membangun satu basis data kependudukan yang akurat sebelum menjalankan berbagai kebijakan pengendalian penduduk.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKB, Muhammad Lefy, mengatakan data penduduk yang tidak akurat berisiko membuat kebijakan sosial salah sasaran. Pendatang musiman, pendatang permanen, hingga kelompok rentan harus tercatat secara memadai.
“Pengawasan dan ketertiban administrasi kependudukan harus diperkuat agar penyediaan subsidi dan layanan publik benar-benar tepat sasaran,” kata Lefy dalam pandangan umum Fraksi PKB pada Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2026.
PKB mendorong digitalisasi data lintas sektor dan menjadikan CARIK sebagai basis data tunggal kependudukan. Menurut Lefy, pemerintah membutuhkan data yang bukan sekadar lengkap di atas kertas, melainkan dapat digunakan untuk membaca perubahan demografi dan menentukan kebutuhan layanan secara lebih presisi.
Masalahnya, pengendalian penduduk tidak hanya berkaitan dengan administrasi. Pertumbuhan dan mobilitas penduduk berimbas langsung pada kebutuhan sekolah, fasilitas kesehatan, air bersih, pengelolaan limbah, transportasi, hingga perlindungan sosial.
Karena itu, Fraksi PKB meminta pemerintah menyusun indikator kinerja utama dan peta jalan tahunan untuk lima pilar layanan perkotaan: kesehatan, pendidikan, air bersih dan pengelolaan limbah, serta transportasi.
Setiap target, kata Lefy, harus memiliki ukuran yang dapat diperiksa publik dan DPRD. Termasuk anggaran yang dibutuhkan untuk mencapainya.
“Jangan sampai lima pilar itu berhenti sebagai narasi normatif tanpa capaian yang bisa dievaluasi,” ujarnya.
PKB juga mengingatkan soal keberlanjutan pembiayaan. Pemerintah diminta menjelaskan sumber pendanaan dan sinkronisasi antarperangkat daerah agar program pengendalian penduduk tidak sekadar menambah daftar program baru yang akhirnya membebani APBD.
Menurut Lefy, kebijakan kependudukan juga harus melihat Jakarta beberapa dekade ke depan. Pemerintah tidak cukup hanya memikirkan bagaimana mengendalikan pertumbuhan penduduk. Jakarta harus bersiap menghadapi dua sisi demografi sekaligus: bonus demografi dan meningkatnya jumlah warga lanjut usia.
Di satu sisi, pemerintah harus menyiapkan angkatan kerja produktif. Di sisi lain, layanan kesehatan lansia, jaminan sosial, dan penguatan keluarga perlu dipersiapkan sejak sekarang.
“Strateginya harus dua arah. Kita tidak boleh hanya sibuk mengendalikan jumlah penduduk, tetapi lupa menyiapkan layanan ketika struktur usia penduduk Jakarta berubah,” kata Lefy.
Fraksi PKB juga mendorong pelayanan keluarga berencana gratis dan konseling keliling hingga tingkat kelurahan, pencegahan stunting melalui intervensi gizi terpadu, serta edukasi kesehatan reproduksi bagi calon pengantin.
Pada sisi lingkungan, PKB meminta pemerintah menekan alih fungsi lahan dan memperkuat daya dukung ekologis Jakarta untuk menghadapi banjir serta krisis air bersih.
Lefy menilai seluruh kebijakan tersebut pada akhirnya membutuhkan satu hal: perencanaan berbasis data dan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tanpa keduanya, kata dia, pengendalian penduduk berisiko hanya menjadi kebijakan administratif yang tidak menyentuh persoalan sebenarnya: bagaimana memastikan Jakarta tetap layak dihuni ketika jumlah, struktur, dan mobilitas penduduk terus berubah.
Pandangan Fraksi PKB tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada 26 Agustus 2026 dalam agenda pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Penduduk dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun.
