HARIANTANAHAIR.COM | JAKARTA — Abu vulkanik Gunung Anak Krakatau sempat memasuki Jakarta dan sejumlah wilayah sekitarnya. Peristiwa ini memperlihatkan satu hal: bencana tidak selalu harus terjadi di dalam wilayah Jakarta untuk mengganggu kehidupan warganya.
Sebaran abu vulkanik dari erupsi Anak Krakatau bahkan sempat mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta dan sejumlah bandara lain. Kondisi di Jakarta kemudian berangsur membaik, meski aktivitas vulkanik Anak Krakatau masih dipantau.
Di tengah situasi tersebut, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI tidak hanya bergerak ketika bencana sudah terjadi. Kesiapan fasilitas kesehatan, khususnya puskesmas, dinilai perlu diperkuat sebagai bagian dari mitigasi menghadapi berbagai kemungkinan bencana.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari FPKB, Uwais El Qoroni, mengatakan kesiapan puskesmas perlu menjadi perhatian karena fasilitas kesehatan tingkat pertama merupakan tempat yang paling dekat dengan masyarakat.
“Kita harus memastikan puskesmas siap. Bukan hanya menghadapi dampak Anak Krakatau, tetapi juga kalau ada kejadian bencana lain yang berdampak ke Jakarta. Jadi kesiapan tenaga kesehatan, obat-obatan, dan fasilitasnya harus diantisipasi dari sekarang.”
Menurut Uwais, Jakarta tidak cukup hanya memiliki respons ketika bencana sudah menimbulkan banyak keluhan kesehatan. Pemerintah perlu memastikan puskesmas mempunyai skenario menghadapi lonjakan pasien apabila terjadi gangguan kesehatan akibat bencana atau pencemaran lingkungan.
Kesiapan itu, kata dia, dapat dilakukan melalui pemetaan puskesmas yang berada di kawasan padat penduduk, memastikan ketersediaan obat dan peralatan dasar, serta menyiapkan koordinasi dengan rumah sakit apabila jumlah pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Komisi E DPRD DKI memang memiliki ruang lingkup yang mencakup kesehatan, pendidikan, serta rumah sakit daerah.
“Jangan sampai ketika ada kondisi darurat baru sibuk mencari apa yang kurang. Antisipasi itu harus dilakukan sebelum kejadian. Karena yang kita hadapi bukan hanya Anak Krakatau. Jakarta bisa terdampak berbagai jenis bencana dari wilayah lain,” ujar Uwais.
Selain sektor kesehatan, Uwais menyoroti kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah abu vulkanik terdeteksi mencapai wilayah ibu kota.
Pemprov DKI sebelumnya menerapkan PJJ mulai 7 September 2026 dan memperpanjangnya hingga 8 September karena abu vulkanik masih ditemukan di sejumlah wilayah. Pemprov menyebut kondisi abu di Jakarta telah mengalami penurunan signifikan.
Menurut Uwais, keputusan mengalihkan pembelajaran ke rumah merupakan langkah antisipasi yang tepat. Namun, dengan kondisi yang mulai membaik, kebijakan tersebut menurut dia tidak perlu diperpanjang terlalu lama.
“Kalau melihat kondisi sekarang, PJJ dua hari menurut saya sudah cukup. Anak Krakatau yang paling dekat dengan Jakarta aktivitasnya sudah mulai menurun. Tinggal pemerintah terus memantau kondisi udara dan perkembangannya.”
Uwais mengatakan keputusan mengenai kegiatan belajar tatap muka tetap harus mengacu pada perkembangan kondisi di lapangan. Pemerintah, kata dia, perlu menggunakan data dan hasil pemantauan sebagai dasar sebelum mengembalikan aktivitas sekolah seperti semula.
Baginya, pelajaran terbesar dari erupsi Anak Krakatau bukan sekadar bagaimana Jakarta merespons abu vulkanik. Peristiwa ini seharusnya menjadi momentum untuk menguji kesiapan sistem kesehatan dan mitigasi bencana di ibu kota.
Jakarta memang bukan kawasan gunung api. Namun, kejadian beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa batas administratif tidak membatasi dampak sebuah bencana.
“Yang penting sekarang bukan panik, tetapi siap. Puskesmas harus siap, koordinasi antarlembaga harus siap, dan pemerintah harus punya skenario kalau terjadi bencana lain yang dampaknya sampai ke Jakarta,” kata Uwais.
Erupsi Anak Krakatau dengan demikian bukan hanya cerita tentang aktivitas sebuah gunung api di Selat Sunda. Bagi Jakarta, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan tidak boleh dimulai setelah abu jatuh di halaman rumah warga.
