HarianTanahAir.com | Jakarta – Ada satu mimpi yang perlahan berubah menjadi kemewahan bagi banyak anak muda di Jakarta: memiliki rumah sendiri. Dulu, rumah adalah tujuan setelah bertahun-tahun bekerja. Kini, bagi sebagian besar generasi produktif, rumah justru terasa seperti garis finis yang terus menjauh setiap kali mereka melangkah.
Pemandangan itu mudah ditemukan setiap pagi. Ribuan orang berangkat dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menuju Jakarta. Mereka menghabiskan dua hingga empat jam sehari di jalan, bukan semata karena memilih tinggal di pinggiran, tetapi karena harga hunian di ibu kota sudah melampaui kemampuan sebagian besar pekerja berpenghasilan menengah.
Jakarta memang masih menjadi pusat ekonomi nasional. Upah lebih tinggi, peluang kerja lebih banyak, dan aktivitas bisnis terus berdenyut. Namun, pertumbuhan itu tidak selalu berjalan seiring dengan keterjangkauan tempat tinggal.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan harga properti residensial terus mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kawasan yang dekat dengan pusat bisnis dan simpul transportasi. Di sisi lain, kenaikan pendapatan masyarakat berlangsung lebih lambat. Akibatnya, jarak antara kemampuan membeli dan harga rumah semakin melebar.
Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Kota-kota besar dunia seperti Tokyo, Seoul, hingga London menghadapi persoalan serupa. Ketika sebuah kota menjadi pusat ekonomi, harga tanah cenderung melonjak karena ketersediaannya tetap, sementara permintaan terus bertambah.
Tetapi Jakarta memiliki tantangan yang lebih kompleks. Luas wilayahnya hanya sekitar 664 kilometer persegi, sementara jutaan orang datang setiap hari untuk bekerja. Ruang menjadi komoditas yang mahal.
Rumah kemudian bukan sekadar bangunan. Ia berubah menjadi simbol akses terhadap kota.
Mereka yang mampu membeli rumah dekat tempat kerja memperoleh waktu lebih banyak untuk keluarga, kesehatan, dan kehidupan sosial. Sebaliknya, mereka yang tidak mampu harus “membayar” dengan waktu. Setiap hari, ribuan jam produktif habis di perjalanan.
Ironisnya, generasi yang paling produktif justru menjadi kelompok yang paling sulit mengakses hunian.
Banyak lulusan baru memasuki dunia kerja dengan gaji yang cukup untuk hidup, tetapi belum cukup untuk mencicil rumah di Jakarta. Bahkan pekerja yang telah mengabdi selama belasan tahun sering kali baru mampu membeli rumah di kota penyangga, dengan konsekuensi perjalanan yang lebih panjang.
Kondisi tersebut perlahan membentuk wajah baru Jakarta. Kota ini dipenuhi pekerja yang hadir pada siang hari, tetapi pulang ke luar kota ketika malam tiba. Mobilitas harian meningkat, kemacetan bertambah, konsumsi energi naik, sementara kualitas hidup ikut tergerus.
Dari sudut pandang perkotaan, persoalan hunian bukan hanya soal kepemilikan aset. Ia berkaitan langsung dengan produktivitas, kesehatan mental, hingga keberlanjutan lingkungan.
Semakin jauh seseorang tinggal dari tempat kerja, semakin besar pula emisi karbon yang dihasilkan dari perjalanan harian. Kemacetan bukan sekadar persoalan kendaraan yang menumpuk, tetapi juga konsekuensi dari tata ruang yang belum mampu mendekatkan tempat tinggal dengan pusat aktivitas.
Di sisi lain, pembangunan hunian vertikal terus berkembang. Apartemen dan rumah susun menjadi salah satu jawaban atas keterbatasan lahan. Namun, harga yang ditawarkan pada banyak proyek masih berada di luar jangkauan sebagian masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.
Karena itu, para perencana kota menilai penyediaan hunian terjangkau tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Dibutuhkan keterlibatan pemerintah melalui kebijakan tata ruang, insentif pembangunan, penyediaan rumah subsidi, penguatan transportasi publik, hingga pemanfaatan aset negara dan daerah untuk pembangunan hunian yang lebih terjangkau.
Di Jakarta, isu tersebut juga mulai mendapat perhatian dalam pembahasan kebijakan daerah. Sejumlah anggota DPRD menilai penyediaan hunian yang layak dan terjangkau akan menjadi salah satu tantangan utama pembangunan kota dalam beberapa tahun mendatang, terutama bagi generasi muda yang baru memasuki dunia kerja.
Sebab pada akhirnya, kota tidak hanya diukur dari tingginya gedung pencakar langit atau besarnya investasi yang masuk. Kota juga dinilai dari seberapa besar kesempatan yang diberikan kepada warganya untuk hidup layak.
Rumah, dalam pengertian itu, bukan sekadar atap dan dinding. Ia adalah tempat seseorang membangun keluarga, beristirahat setelah bekerja, dan menumbuhkan harapan.
Ketika semakin banyak orang bekerja penuh waktu tetapi tetap merasa rumah hanyalah mimpi yang tak kunjung mendekat, pertanyaan yang layak diajukan bukan lagi apakah harga rumah terlalu mahal. Pertanyaannya adalah: masihkah Jakarta menjadi kota yang bisa benar-benar dihuni oleh mereka yang menghidupkannya setiap hari?
