HarianTanahAir | Jakarta — Organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Perempuan Bangsa Dewan Pengurus Wilayah (DPW) DKI Jakarta, menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) di Kantor DPW PKB DKI Jakarta, Sabtu, 11 Juli 2026. Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi organisasi sekaligus menyusun arah gerak Perempuan Bangsa Jakarta dalam menghadapi tantangan politik, sosial, dan pemberdayaan perempuan di ibu kota.
Musyawarah dihadiri Ketua DPW PKB DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas, serta Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa yang diwakili Dr. Hj. Hindun Anisah. Sejumlah pengurus wilayah, kader, dan perwakilan pengurus cabang Perempuan Bangsa se-DKI Jakarta juga hadir mengikuti agenda tersebut.
Ketua Fraksi DPRD DKI FPKB, M. Fuadi Luthfi mengatakan Perempuan Bangsa memiliki posisi strategis dalam memperkuat basis kaderisasi sekaligus menjawab berbagai persoalan masyarakat. Menurut dia, keterlibatan perempuan dalam politik tidak cukup hanya menjadi pelengkap keterwakilan, tetapi harus menjadi motor penggerak lahirnya kebijakan yang berpihak kepada keluarga, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat.
“Perempuan memiliki kedekatan dengan persoalan sehari-hari di masyarakat. Karena itu, organisasi ini harus mampu menghadirkan gagasan dan aksi nyata yang dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta,” kata Fuadi dalam sambutannya.
Fuadi menilai dinamika Jakarta yang terus berkembang membutuhkan kepemimpinan perempuan yang adaptif, inklusif, dan memiliki kemampuan membangun kolaborasi. Ia berharap Musyawarah Wilayah tidak berhenti sebagai agenda organisasi, melainkan menjadi momentum memperkuat jaringan kader hingga tingkat akar rumput.
Ketua Dewan Syuro DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai perjuangan PKB yang berakar pada tradisi keislaman moderat, kebangsaan, dan kemanusiaan. Menurut dia, perempuan memiliki peran besar dalam menjaga ketahanan keluarga yang menjadi fondasi utama kehidupan berbangsa.
“Perempuan Bangsa harus menjadi organisasi yang mampu melahirkan kader-kader berkualitas, berintegritas, dan dekat dengan masyarakat. Kekuatan organisasi dibangun melalui kebersamaan dan pengabdian,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa yang diwakili Dr. Hj. Hindun Anisah mengatakan tantangan yang dihadapi perempuan Indonesia semakin kompleks. Selain memperjuangkan ruang partisipasi politik, perempuan juga dihadapkan pada isu ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi, kesenjangan pendidikan, hingga transformasi digital.
Menurut Hindun organisasi perempuan tidak boleh hanya hadir menjelang momentum politik, tetapi harus terus bekerja mendampingi masyarakat melalui program-program yang berkelanjutan.
“Perempuan Bangsa harus menjadi rumah perjuangan perempuan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Politik yang kita bangun bukan semata soal kekuasaan, melainkan menghadirkan kemaslahatan bagi umat dan bangsa,” kata Hindun.
Ia juga mendorong seluruh pengurus di daerah untuk memperkuat kaderisasi, meningkatkan kapasitas kepemimpinan perempuan, serta membangun sinergi dengan berbagai elemen masyarakat. Menurut dia, semakin banyak perempuan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, semakin besar peluang lahirnya kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Musyawarah Wilayah tersebut juga menjadi forum evaluasi program kerja organisasi sekaligus menyusun agenda strategis Perempuan Bangsa DKI Jakarta untuk beberapa tahun ke depan. Berbagai masukan dari pengurus cabang dibahas sebagai bahan penyusunan program yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat perkotaan.
Sejumlah isu yang mengemuka dalam forum di antaranya penguatan pendidikan politik perempuan, peningkatan kapasitas kepemimpinan kader, pemberdayaan ekonomi keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta perluasan kegiatan sosial kemasyarakatan di berbagai wilayah Jakarta.
Bagi Perempuan Bangsa, Musyawarah Wilayah bukan sekadar agenda administratif organisasi, tetapi juga menjadi momentum memperkuat konsolidasi internal sekaligus menegaskan komitmen menghadirkan perempuan sebagai bagian penting dalam pembangunan demokrasi yang inklusif. Di tengah perubahan sosial yang berlangsung cepat, organisasi tersebut menilai perempuan perlu terus didorong menjadi penggerak perubahan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun ruang-ruang pengambilan kebijakan.
