HarianTanahAir | Jakarta – Wacana perombakan kabinet kembali disusupi usulan dari luar lingkar kekuasaan. Kali ini datang dari Kiai Kampung HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur. Ia meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan memasukkan Mahfud MD dan Busyro Muqoddas ke dalam kabinet sebagai simbol pembenahan sektor hukum.
Usulan itu disampaikan Gus Lilur di tengah sorotan terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Menurutnya, pemerintah membutuhkan figur yang memiliki rekam jejak integritas dan keberanian untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Gus Lilur memulai pernyataannya dengan mengutip sebuah meme yang belakangan ramai beredar di media sosial. Meme tersebut menggambarkan peta kekuasaan melalui kalimat, “Prabowo bersama Jaksa dan TNI, Jokowi bersama Polri dan KPK, rakyat bersama Damkar.”
Ia mengaku sempat tertawa membaca meme itu. Namun, tawa tersebut berubah menjadi kegelisahan karena menganggap candaan tersebut mencerminkan persepsi publik terhadap kondisi penegakan hukum saat ini.
“Bagi saya, meme itu bukan sekadar lelucon. Itu adalah potret bagaimana masyarakat membaca institusi negara hari ini,” kata Gus Lilur dalam keterangan tertulis, Kamis (16/7).
Menurutnya, lembaga-lembaga penegak hukum kini dipersepsikan berada dalam tarikan kepentingan politik. Sementara masyarakat justru menaruh simpati kepada pemadam kebakaran yang dianggap bekerja tanpa melihat afiliasi politik maupun kelompok.
Atas dasar itu, Gus Lilur mengusulkan Mahfud MD dan Busyro Muqoddas bergabung ke pemerintahan. Keduanya dinilai memiliki modal moral yang kuat untuk memperbaiki tata kelola hukum.
Mahfud MD pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta dikenal vokal dalam isu reformasi hukum. Adapun Busyro Muqoddas merupakan mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini identik dengan agenda pemberantasan korupsi dan penguatan integritas lembaga negara.
Bagi Gus Lilur, kehadiran dua tokoh tersebut bukan sekadar menambah nama dalam kabinet, melainkan menjadi pesan politik bahwa pemerintah serius melakukan pembenahan.
Usulan tersebut muncul beberapa bulan setelah Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet pada April 2026. Saat itu, enam pejabat negara dilantik untuk mengisi sejumlah posisi strategis di pemerintahan.
Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Istana terkait usulan Gus Lilur maupun kemungkinan adanya perombakan kabinet lanjutan. Namun, pernyataan tersebut kembali memunculkan diskusi mengenai arah reformasi hukum serta kebutuhan pemerintah menghadirkan figur-figur yang dipercaya publik di tengah dinamika politik nasional.
