Di tengah tantangan kesehatan masyarakat yang masih membayangi Indonesia, mulai dari tingginya angka tuberkulosis (TBC) hingga pentingnya deteksi dini penyakit, pemerintah memilih memperluas medan perjuangan. Kali ini, jangkauan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia menjadi tumpuan. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Kementerian Kesehatan sepakat memperkuat kolaborasi untuk menyukseskan dua program prioritas nasional: Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan percepatan eliminasi TBC.
Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dengan Menteri Kesehatan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (21/7). Pertemuan tidak hanya membahas layanan kesehatan dasar, tetapi juga kesehatan santri dan pelajar, penguatan pelayanan berbasis komunitas, hingga isu Water, Sanitation and Hygiene (WASH) yang menjadi fondasi lingkungan belajar yang sehat di pesantren.
Bagi pemerintah, keberhasilan program kesehatan tidak semata ditentukan oleh kecanggihan fasilitas medis, melainkan kemampuan menjangkau masyarakat hingga lapisan paling bawah. Di titik itulah Nahdlatul Ulama dipandang memiliki peran strategis.
Menteri Kesehatan menegaskan bahwa Cek Kesehatan Gratis dan percepatan penanganan penyakit menular seperti TBC merupakan prioritas pemerintah. Menurutnya, jaringan NU yang tersebar hingga tingkat desa menjadi kekuatan penting agar program tersebut tidak berhenti di atas kertas.
“Penting sekali untuk bisa bekerja sama dengan NU sebagai ormas terbesar di Indonesia,” ujar Menteri Kesehatan.
Pernyataan itu mencerminkan tantangan klasik dalam pembangunan kesehatan Indonesia. Banyak program nasional dirancang dengan baik, tetapi efektivitasnya sering kali bergantung pada kemampuan menjangkau masyarakat yang selama ini memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan preventif.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyambut ajakan tersebut dengan menegaskan bahwa kolaborasi antara NU dan pemerintah bukanlah hubungan yang dibangun secara mendadak. Menurutnya, pengalaman panjang organisasi itu dalam berbagai program kesehatan telah membuktikan komitmen tersebut.
“PBNU berkomitmen dan sudah membuktikan komitmennya untuk bekerja bersama pemerintah melayani masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan. Di antara contohnya adalah vaksinasi Covid-19 dan penurunan stunting,” kata Yahya.
Dalam pandangan Yahya, Cek Kesehatan Gratis merupakan langkah strategis karena menggeser pendekatan pelayanan kesehatan dari sekadar mengobati menjadi mendeteksi penyakit lebih dini. Melalui pemeriksaan kesehatan rutin, risiko penyakit dapat dikenali sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih berat.
Pesantren dan madrasah dipilih sebagai pintu masuk utama pelaksanaan program tersebut. Pilihan itu bukan tanpa alasan. Ribuan pesantren di Indonesia menjadi ruang hidup jutaan santri yang setiap hari berinteraksi dalam lingkungan komunal. Di tempat-tempat seperti inilah edukasi kesehatan, deteksi dini penyakit, hingga pembiasaan perilaku hidup bersih dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Selain pemeriksaan kesehatan, pembahasan juga menyoroti pentingnya aspek Water, Sanitation and Hygiene (WASH). Akses terhadap air bersih, sanitasi yang layak, dan kebiasaan hidup higienis menjadi faktor yang sering luput dari perhatian, padahal memiliki pengaruh besar terhadap penyebaran penyakit menular, termasuk TBC dan penyakit infeksi lainnya.
Kolaborasi tersebut sebenarnya telah dimulai sebelum pertemuan pekan ini. Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Ulun Nuha, menjelaskan bahwa sejak 2025 pemerintah telah membangun sinergi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PBNU untuk menjalankan program CKG Santri di sejumlah pesantren.
“Sejak tahun 2025, Kemenko PMK telah menggalang sinergi antara Kemenkes, Kemenag, dan RMI PBNU untuk mengadakan CKG Santri di beberapa daerah, termasuk di Pesantren Lirboyo dan Ploso Kediri. Diharapkan tahun ini pelaksanaan CKG Santri bisa lebih masif lagi,” ujar Ulun Nuha.
Pengalaman itu menjadi modal penting bagi perluasan program pada tahun ini. Dengan jaringan pesantren, madrasah, fasilitas kesehatan, serta kepengurusan NU yang menjangkau hingga tingkat ranting, pemerintah berharap layanan kesehatan promotif, preventif, hingga kuratif dapat berjalan lebih cepat dan merata.
Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, kerja sama ini juga menunjukkan perubahan cara negara membangun layanan kesehatan. Jika sebelumnya pendekatan lebih banyak bertumpu pada fasilitas kesehatan formal, kini komunitas menjadi bagian dari infrastruktur kesehatan itu sendiri. Kepercayaan sosial yang telah lama tumbuh di lingkungan pesantren menjadi jembatan untuk menyampaikan edukasi, melakukan skrining kesehatan, sekaligus mempercepat penanganan penyakit.
Di negeri dengan lebih dari 280 juta penduduk dan ribuan pulau, keberhasilan program kesehatan memang sering kali tidak hanya bergantung pada rumah sakit atau puskesmas, melainkan pada siapa yang mampu mengetuk pintu masyarakat. Melalui kolaborasi PBNU dan Kementerian Kesehatan, pesantren kini diproyeksikan menjadi salah satu simpul penting dalam membangun budaya deteksi dini, pencegahan penyakit, dan pelayanan kesehatan yang lebih dekat dengan kehidupan warga.
