Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah ekonomi yang ia perjuangkan bukan proyek pribadi. Ia menyebutnya sebagai upaya mengembalikan pengelolaan ekonomi Indonesia kepada cita-cita para pendiri bangsa dan amanat konstitusi.
Presiden Prabowo Subianto hadir dalam peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta International Convention Center, Jakarta, Kamis malam, 23 Juli 2026. Di hadapan ribuan kader dan tamu undangan, Prabowo menerima dukungan PKB terhadap arah baru kebijakan ekonomi pemerintah.
PKB mengemas tema peringatan tahun ini dengan tajuk “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi”. Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar memadatkannya dalam satu istilah: “Prabowonomics.”
Istilah itu merujuk pada arah kebijakan ekonomi yang didorong pemerintahan Prabowo—ekonomi yang menempatkan kemandirian nasional dan penguatan kekuatan domestik sebagai pijakan utama.
“Tema ini sebagai rasa syukur dan kesungguhan PKB untuk terus bersama-sama membawa arah baru ekonomi nasional, untuk terus menjadi kekuatan bangsa yang mandiri dan kokoh berdasarkan kekuatan sendiri,” kata Muhaimin.
Menurut dia, PKB terinspirasi oleh keteguhan Prabowo dalam mengawal arah baru ekonomi nasional di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global yang kian sulit diprediksi.
Dukungan itu disampaikan dalam forum yang sejak awal dibangun dengan nuansa religius dan kebangsaan. Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKB, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, doa bersama, serta pembacaan Ijtima Ulama Indonesia.
Penghormatan kepada ulama juga menjadi bagian penting dalam peringatan tersebut. Muhaimin menyerahkan penghargaan kepada lima perwakilan Kiai Khos sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian mereka terhadap perjalanan PKB.
Namun, sorotan utama malam itu berada pada pidato Prabowo.
Presiden mengaku bahagia sekaligus terharu atas dukungan PKB terhadap arah ekonomi yang tengah ditempuh pemerintah. Bagi Prabowo, dukungan tersebut memiliki makna lebih dari sekadar dukungan politik.
“Saya terharu karena PKB dalam hari ulang tahunnya dengan begitu tegas menyampaikan dukungan kepada arah baru ekonomi kita,” ujar Prabowo.
Ia kemudian menanggapi istilah “Prabowonomics” yang disematkan PKB.
Prabowo menolak anggapan bahwa arah ekonomi tersebut merupakan gagasan baru miliknya. Ia juga tidak menempatkan kebijakan itu sebagai proyek personal seorang presiden.
“Gagasan saya tidak ada yang baru. Gagasan saya tidak ada yang luar biasa. Gagasan saya hanya ingin menegakkan Undang-Undang Dasar kita,” kata Prabowo.
Ia merujuk pada cita-cita para pendiri bangsa, Proklamasi 17 Agustus 1945, serta terutama Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.
Di sanalah letak garis besar keyakinan ekonominya: negara tidak boleh kehilangan kendali atas arah pembangunan dan kekayaan nasional tidak boleh berhenti sebagai angka dalam neraca pertumbuhan. Kekayaan itu, sesuai amanat konstitusi, harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Ketegasan perjuangan saya, keyakinan saya itu adalah keyakinan saya terhadap cita-cita pendiri bangsa,” ujar Prabowo.
Pernyataan itu menempatkan perdebatan tentang arah ekonomi Indonesia dalam kerangka yang lebih panjang. Bukan semata tentang nama seorang presiden, bukan pula tentang istilah “Prabowonomics”, melainkan tentang pertanyaan lama yang terus berulang: siapa yang menguasai kekayaan Indonesia, untuk siapa pembangunan dijalankan, dan seberapa jauh negara hadir memastikan hasilnya kembali kepada rakyat.
Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan bekerja bersama mewujudkan keadilan sosial. Ia menegaskan pembangunan ekonomi tidak dapat berdiri sendiri tanpa gotong royong dan kesediaan seluruh kekuatan bangsa untuk memastikan sumber daya nasional dikelola bagi kemakmuran rakyat.
Di usia ke-28, PKB memilih menempatkan dirinya sebagai salah satu kekuatan politik yang mendukung arah baru tersebut.
Sementara bagi Prabowo, apa yang disebut sebagai “Prabowonomics” bukanlah upaya menciptakan mazhab ekonomi baru.
Ia menyebutnya sebagai usaha untuk mengembalikan ekonomi Indonesia kepada akar yang menurutnya telah lama ditanamkan para pendiri republik: kemandirian, penguasaan negara atas cabang produksi penting, dan kemakmuran rakyat sebagai tujuan akhir pembangunan.
